ABSTRAKProvinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam, dalam konteks hukum telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketikapemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 44 Tahun 1999 tentangkeistimewaan Aceh.…
ABSTRAKFALJASTA RASKI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESARDALAM MENINGKATKAN KUALITASPENDIDIKAN DI KECAMATAN PULO ACEH.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah-Kuala (ix, 84), pp, tabl, bibl, appDr. Taqwaddin, SH, SE., M.S dan Radhi…
ABSTRAKHayatullah KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAPQumaini, PEMBERDAYAAN NELAYAN2014 (Suatu Penelitian Terhadap Nelayan Lam Nga, Mesjid Raya)Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala(ix70,),pp,bibl,app.table.(Prof. Dr.…
ABSTRAKPembalakan liar tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, Hal ini nampak dari lemahnya pemerintah Aceh dalam melahirkan kebijakan guna menanggulangi illegal logging di kawasan pegunungan Ulu Masen. Lemahnya kebijakan dari Pemerintah Aceh…
ABSTRAK AMINAH, KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH JAYA DALAM 2014 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT (Studi Kasus Pertambangan Emas di Kecamatan Krueng Sabee)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala(x, 74), pp.,…
ABSTRAKFITRI YANTI, KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TANGGAP DARURAT UNTUK PENANANGAN BENCANA DI KECAMATAN TANGSE TAHUN 2013Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xi,78), pp., bibl.,app (Dr.…
ABSTRAKISNUR WAHYUDI.2014KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TANAMAN PISANG ABACAFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp., bibl., app.(Prof. Dr. Adwani…
ABSTRAKFAIRUZULHAYAT,2014KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI ANAK PUNK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah (vii-76), pp, tabl, bibl, app. (Dr. Syarifuddin Hasyim, SH.,M.Hum,Sufyan, SH.,M.H)Kebijakan Pemerintah…
ABSTRAKPUTRI MARIATI, KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGUNGSI 2015 OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DITINJAU DARI PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES, 1951Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi, 58) pp., bibl.,…