KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYANRN(SUATU PENELITIAN TERHADAP NELAYAN LAM NGA, ACEH BESAR)

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYANRN(SUATU PENELITIAN TERHADAP NELAYAN LAM NGA, ACEH BESAR)

ABSTRAKHayatullah KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAPQumaini, PEMBERDAYAAN NELAYAN2014 (Suatu Penelitian Terhadap Nelayan Lam Nga, Mesjid Raya)Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala(ix70,),pp,bibl,app.table.(Prof. Dr. Adwani, SH,. M.Hum,. M. Jakfar, S.H,. M.Hum)Nelayan Lam Nga, hidup dalam kurang terbedayakan. KebijakanPemerintah Aceh Besar untuk pemberdayaan nelayan atas perintah Qanun No 3Tahun 2008, dimana masyarakat nelayan Lam Nga tidak begitu merasakandampak dari arah kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskankebijakan Pemerintah Aceh Besar dalam memberdayakan masyarakat nelayanLam Nga, sebagai pemangku kebijakan dalam mensejahterakan masyarakatdaerah pesisir. Dan Menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sertamenawarkan solusi kepada Pemerintah dalam memberdaya nelayan. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalampenelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara danovservasi. Sedangkan Penelitian keperpustakaan dimaksudkan untukmendapatkan data sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan melakukanpenelitian terdahulu, buku, buku panduan penulisan skripsi, karya ilmiah danartikel serta media internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakanpemerintah Aceh Besar terhadap pemberdayaan nelayan melalui, peningkatansarana dan prasarana kelautan dan perikanan, melakukan rehabilitasi terhadapbidang kelautan dan perikanan, meningkatkan sumber daya manusia di bidangkelautan dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan, dan pengembanganusaha di bidang kelautan dan perikanan. Serta yang menjadi hambatan dalampelaksanaan kebijakan oleh pemerintah Aceh Besar yaitu, tidak jelas identitas ataustatus nelayan. Sehingga membuat pelaksanaan pemberdayaan nelayan menjaditerhambat. Solusinya untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu, mendatakembali identitas atau status nelayan. Dari hasil penelitian tersebut dapatdisimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan nelayan belumbegitu menyentuh semua lapisan masyarakat nelayan.

hayatullah qumaini

http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11601