PERAN WALIKOTA LANGSA DALAM PENYELESAIAN RNKONFLIK YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM

PERAN WALIKOTA LANGSA DALAM PENYELESAIAN RNKONFLIK YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM

ABSTRAKYayasan Dayah Bustanul Ulum adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang pendidikan. Banyaknya permasalahan di dalam organ yayasan membuatkepercayaan masyarakat memudar akan manajemen YDBU yang berakibatkemunduran dan ketidakstabilan pengajaran yang menuntut masyarakat harusbergerak menanggapi permasalahan tersebut. Salah satu permasalahan yang terjadiadalah Ketua Yayasan telah melakukan perubahan manajemen MUQ yang mengakibatkan adanya pergantian para guru dan sistem pengajaran yang tidak bisaditerima oleh santri, serta masih banyak lagi permasalahan lain yang membuatbanyak permintaan dari masyarakat serta wali murid agar Walikota Langsa dapatmenyelesaikan konflik di YDBU. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentangperan walikota Langsa dalam menyelesaikan konflik serta kendala Walikota Langsadalam menyelesaikan konflik YDBU. Metode dalam penulisan skripsi ini diperolehmelalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukandengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaanlainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangandilakukan dengan cara mewawancarai informan penelitian. Hasil penelitianmenunjukkan peran Walikota Langsa dalam menyelesaikan konflik YDBU belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena Walikota tidak bisa leluasa mengambil alih permasalahan dikarenakan yayasan mem punyai UU, aturan dan AD/ART sendiri untuk menjalankan sistem organisasi yayasan, pihak pemko tidak bisa bertindak dikarenakan yayasan adalah mil ik pribadi seperti yang tertera di dalam akte yayasan yang membuat pihak yayasan tergangu dengan hadirnya pihak pemko untuk menyelesaikan konflik YDBU. Adapun kendala yang dihadapiWalikota Langsa adalah tidak adanya titik temu penyelesaian disetiap pertemuan rapat yang dilakukan pihak Pemko dengan pihak yayasan sehingga membuat tidak adanya penyelesaian konflik dan keterbatasan pihak Pemko akan UU, aturan dan AD/ART yayasan menjadi kendala dalam penyelesaian koflik YDBU. Solusi untukmenyelesaian konflik tersebut alangkah baiknya diselesaikan oleh pihak yayasan karena penyelesaian lebih efektif apabila diselesaikan oleh pihak yayasan itu sendiri dan pihak Walikota dan pemko sebaiknya membantu mengakomodir, memotivasi serta mendorong percepatan penyelesaian konflik.Kata Kunci: mediasi, peranan,

T. Aulia Safaruddin

http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11652