PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAKALFADJRIAN SUGIANTO, PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTORFakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala(iv, 51)., pp., bibl., tabl.,( Zainal Abidin., S.H., M.Si )Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan target realisasi pajak kendaraan bermotor dalam jumlah tertentu. Dalam rangka mencapai target realisasi yang ditentukan masih dijumpai adanya hambatan -hambatan sehingga mengakibatkan belum memenuhi target realisasi yang telah ditentukan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, faktor-faktor yang menjadi hambatan -hambatan dan upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan.Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor belum berperan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar hanya berperan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pengawasan terhadap indikasi terjadinya pemungutan liar dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor yang menjadi hambatan -hambatanyaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan masih kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah setempat. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor yaitu melakukan penyuluhan secara efektif tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap pembangunan daerah.Disarankan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatakan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan kesadaran akan pentingnya pajak kendaraan bermotor demi mendukung pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar.

Banda Aceh

alfadjrian sugianto

Fakultas Hukum

2014

http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9673