PEMENUHAN HAK-HAK WISATAWAN PADA OBYEK WISATA DALAM MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KABUPATEN ACEH BESAR

PEMENUHAN HAK-HAK WISATAWAN PADA OBYEK WISATA DALAM MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KABUPATEN ACEH BESAR

NOVA YULIANA, PEMENUHAN HAK-HAK WISATAWAN PADA OBYEK WISATA DALAM MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KABUPATEN ACEH BESAR Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,52).,pp.,bibl. T. HAFLISYAH, S.H.,M.Hum.Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mengatur tentang hak-hak wisatawan. Setiap wisatawan berhak memperoleh Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Namun fakta di lapangan masih belum terpenuhi akan hak-hak wisatawan di obyek wisata Aceh Besar.Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wisatawan pada obyek wisata di Kabupaten Aceh Besar, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wisatawan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap wisatawan pada obyek wisata di Kabupaten Aceh Besar adalah pengelola obyek wisata memberikan rasa keamanan, informasi, pelayanan kesehatan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah hambatan eksternal yaitu tidak adanya Qanun tentang kepariwisataan, tidak adanya petugas yang ditempatkan untuk mengawasi tempat wisata, tidak adanya asuransi dan mengalami kekurangan anggaran dalam memenuhi segala kewajiban pengelola untuk melindungi hak-hak wisatawan. Hambatan internal adalah masyarakat atau wisatawan masih mengabaikan informasi berupa larangan, dalam hal pemenuhan hak mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang tertimpa terhadap wisatawan, kurangnya perhatian khusus dari pihak pemerintah terhadap obyek wisata.Untuk dapat melaksanakan pengawasan dengan baik, hendaknya Dinas Kepariwisataan Aceh Besar dapat segera melakukan kewajibannya dalam hal mengontrol setiap obyek wisata yang ada di Kabupaten Aceh Besar, kepada pemilik obyek wisata secara pribadi untuk dapat memenuhi semua hak-hak pengunjung atau wisatawan yang mengunjungi obyek wisata miliknya, kepada pengunjung atau wisatawan agar mematuhi segala informasi yang diberikan oleh pengelola atau petugas obyek wisata guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Banda Aceh

NOVA YULIANA

Fakultas Hukum

2014

http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9661