PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

ABSTRAKWan Reni Ritanti, 2014PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANAFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(vi, 55), pp., bibl., app.Ainal Hadi, S.H.,M.Hum.Adanya kasus yang menyebabkan terampasnya kemerdekaan penyandang disabilitas di luar negerimendorong lembaga PBB yakni UNODC dan lembaga non pemerintahan Law Reform Trust, serta beberapa negara untuk membuat aturan mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya, yang aturan tersebut didasarkan pada konvensi internasional mengenai hak penyandang cacat. Indonesia turut meratifikasi konvensi internasional ini menjadi UU No.19 Tahun 2011, namun pada kenyataannya pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas belum terimplementasi secara menyeluruh.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perlunya dibuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yang dilakukan untuk memperoleh data dengan memanfaatkan literatur seperti peraturan perundang-undangan, bahan kuliah, buku-buku, dan bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan untuk memperoleh data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum ada sehingga dapat mengacu pada UU Pemasyarakatan dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia yang telah ada. Adanya instrumen internasional mengenai perlakuan terhadap tahanan cacat, adanya negara lain yang telah memiliki aturan mengenai penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya, dan adanya kasus penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya di luar negeri turut menjadi faktor yang mendorong perlunya Indonesia untuk membuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya.Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat membuat sebuah aturan khusus bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya demi kepentingan dimasa yang akan datang. Kepada aparat penegak hukum agar memiliki pengetahuan mengenai perlakuan dalam menangani penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana.

WAN RENI RITANTI

http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8691