Ujian Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Publik

Ujian Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Publik

Tuntutan terhadap mutu pendidikan menjadi syarat penting guna menjawab tantangan perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Karenanya dibutuhkan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Salah satu Kebijakan Pemerintah yang dianggap strategis dan mudah dalam memetakan dan  mengukur standar Pendidikan adalah Ujian Nasional yang sejak tahun 2005 pelaksanaannya digulirkan  hampir tak pernah lepas dari berbagai permasalahan dan memicu isu kontraversi. Hal ini kita fahami sebagai fenomena yang lazim terjadi pada tataran normative, dimana permasalahan selalu timbul manakala berbenturan antara kenyataan dengan  harapan (das sein das sollen). Ujian yang dimaksudkan untuk mengukur standar kelulusan dengan pencapaian target nilai yang telah ditetapkan , senyatanya bukan justeru mampu mendongkrak dan memotivasi kualitas lulusan, namun lebih menjadi ajang berbagai kepentingan. Anehnya lagi semua kritikan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional justeru datang dari akademisi, praktisi pendidikan dan berbagai kalangan yang notabene secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap berhasil tidaknya hajat besar nasional tersebut. Sementara masyarakat menanti kepastian sebagai  bentuk pertanggungjawaban publik atas langkah kebijakan yang ditempuh. Ujian Nasional juga sering tergiring dalam ranah yang memancing  isu popular yang ditempatkan pada lokomotif kendaraan politik. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk meraih mencapai target nilai yang ditetapkan. Karena hasil akhir menjadi begitu penting dan menggambarkan suksesnya pendidikan disuatu provinsi, kabupaten/kota bahkan sekolah tertentu. Performance proses pendidikan  pun terabaikan bahkan isu meredup seiring lemahnya kompetensi mutu lulusan. Apatah lagi menilik peluang untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Nyata sudah plus minus UN dalam masa trial and error sejak 2005 hingga 2013, diwarnai puncak kekisruhan persoalan teknis  seperti kesiapan dan terlambatnya pendistribusian soal yang mengakibatkan ujian tak dapat dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia yang justeru menjadi salah satu syarat dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN. “ruh” Kebijakan strategis terhadap peningkatan mutu pendidikan pun serasa sirna. Lantas mengapa Ujian Nasional  tetap dilaksanakan adalah sisi lain dari sebuah kebijakan yang harus kita lihat.

Hidayah, Nurul

Jurnal Pencerahan; Vol 7, No 1 (2013): Maret 2013

1693-7775

1693-7775

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh dan Universitas Syiah Kuala

2013-03-15

http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPP/article/view/2053/2008

application/pdf

eng

info:eu-repo/semantics/article

info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Peer-reviewed Article

http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPP/article/view/2053