PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI ACEHRN PERIODE 2012-2017RN(STUDI KASUS PEMEKARAN DINAS BINA MARGA DAN DINAS KEHUTANAN ACEH)

PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI ACEHRN PERIODE 2012-2017RN(STUDI KASUS PEMEKARAN DINAS BINA MARGA DAN DINAS KEHUTANAN ACEH)

Penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah yang terjadi di Indonesia umumnya memiliki permasalahan. Permasalahan yang terjadi yaitu Pemekaran organisasi perangkat daerah yang tidak mengalami proses pengkajian secara mendalam sehingga memunculkan persepsi yang buruk di tengah masyarakat, ketidakmampuan memilih antara kepentingan pribadi atau kelompok dan kepentingan organisasi, dan pemekaran organisasi perangkat daerah yang berlawanan dengan konsep efesiensi birokrasi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah di Provinsi Aceh, proses penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah di Provinsi Aceh serta pengaruh penataan dan penguatan organisasai perangkat daerah terhadap akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) tahun 2013. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan penelitian dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dilatarbelakagi oleh beberapa faktor yaitu kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, tanggungjawab pelaksanaan pembiayaan dana otonomi khusus dan keistimewaan Aceh, dan beban kerja masing-masing SKPA yang relatif besar. Penataan organisasi perangkat daerah di Provinsi Aceh ini dilakukan dalam bentuk pemekaran beberapa SKPA dan merupakan inisiatif/usulan Pemerintah Aceh yang kemudian dirancang kedalam bentuk qanun dan dibahas serta disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Namun dalam proses penataan yang dilakukan, Pemerintah Aceh tidak menyiapkan Naskah Akademik sebagai bahan kajian analisis masalah. Penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah yang dilakukan ini juga telah mampu meningkatkan kinerja SKPA dalam mencapai tujuan-tujuannya. Penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah yang telah dilakukan diharapkan mampu menjawab permasalahan birokrasi yang ada, Pemerintah Aceh juga diharapkan dapat menyiapkan naskah akademik dalam proses penataan organisasi perangkat daerah dan dapat terus melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja SKPA dengan memperhatikan struktur, SDM dan Anggaran yang dimiliki.Kata Kunci: Organisasi Perangkat Daerah, Pemekaran, SKPA.

Novita Sari

http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7763