KAJIAN SISTEM MANAJEMEN OPERASIONAL MUSEUM TSUNAMI ACEH

KAJIAN SISTEM MANAJEMEN OPERASIONAL MUSEUM TSUNAMI ACEH

Peran Museum Tsunami Aceh sebagai fasilitas publik yang merupakan museum khusus, keberadaannya lebih menitikberatkan pada fungsinya sebagai pusat pendidikan dan penelitian tentang kebencanaan, serta pusat evakuasi (Escape Building), disamping fungsi utamanya sebagai preservasi, riset, dan komunikasi. Untuk mendukung berjalannya fungsi museum secara optimal, maka dibutuhkan dukungan-dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), materi koleksi, pembiayaan, maupun lembaga operasional yang kuat. Museum ini dibangun tahun 2007 sebagai monumen simbolis untuk mengenang bencana gempa bumi dan tsunami Samudera Hindia yang terjadi 26 Desember 2004 dengan sumber dana yang berasal dari bantuan negara-negara donor dibawah koordinasi Badan Rehabilitasi-Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Sejak museum resmi dibuka untuk umum tanggal 08 Mei 2011, museum dikelola oleh Pemerintah Aceh dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi Bandung dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas). Melihat tingginya antusias pengunjung, maka dirasa perlu segera dibentuknya lembaga resmi yang akan bertanggungjawab terhadap kelancaran operasional museum. Kondisi ini menjadi dasar diperlukan kajian sistem manajemen operasional Museum Tsunami Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities and Threats), dan AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil analisis SWOT diperoleh 3 (tiga) alternatif strategi yaitu 1) Membuat strategic planning sebagai pondasi operasional pengembangan museum, 2) Memprioritaskan pembentukan kelembagaan Museum Tsunami Aceh yang definitif dengan penempatan SDM terkait dengan permuseuman dan kebencanaan, 3) Membuat program-program kerjasama antar lembaga terkait guna mengatasi permasalahan SDM bidang permuseuman dan kebencanaan. Dari hasil analisis AHP diperoleh prioritas global yaitu alternatif 2 (dua), pembentukan lembaga definitif. Hasil dari penelitian ini mendesak agar Pemerintah Aceh segera membentuk lembaga Museum Tsunami Aceh definitif, sehingga operasional museum dapat berjalan sebagaimana direncanakan pada awal pembangunan.

Banda Aceh

MAZIEYA NAVIRA

Fakultas Pasca Sarjana

2014

http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=4558