PELAKSANAAN PRINSIP FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ULAYAT MUKIM DI KAWASAN EKOSISTEM ULU MASEN(SUATU STUDI TERHADAP PELAKSANAAN REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION ULU MASEN)

PELAKSANAAN PRINSIP FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ULAYAT MUKIM DI KAWASAN EKOSISTEM ULU MASEN(SUATU STUDI TERHADAP PELAKSANAAN REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION ULU MASEN)

Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi dalam ekosistem Ulu Masen merupakan salah satu sumber emisi. Masalah ini dapat diatasi dengan penerapan mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Mengingat kawasan penerapan REDD ekosistem Ulu Masen terletak dalam wilayah 61 Mukim yang memiliki hak ulayat terhadap ekosistem tersebut, maka pelibatan Mukim di dalam program REDD sebagaimana dimaksud sangatlah penting. Hak ulayat Mukim sebagai salah satu masyarakat hukum adat tidak hanya diakui oleh hukum nasional, tetapi juga oleh hukum internasional sebagaimana diatur dalam United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples (UNDRIP).Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melakukan kajian teoritis mengenai lembaga Mukim sebagai masyarakat hukum adat (indigenous peoples) yang dimaksud hukum internasional, mendeskripsikan mekanisme pelibatan Mukim dalam REDD ekosistem Ulu Masen, penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dan faktor-faktor penghambat dalam pelibatan Mukim pada REDD ekosistem Ulu Masen.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal secara kualitatif. Disamping itu penelitian ini juga memiliki aspek empiris, dengan mencoba menelaah penerapan prinsip FPIC secara nomos in concreto dalam REDD ekosistem Ulu Masen. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Mekanisme pelibatan Mukim dalam REDD ekosistem Ulu Masen dilakukan melalui penjagaan dan pengelolaan hutan berbasis lokal, serta memasukkan Mukim ke dalam struktur kelembagaan dan manajemen REDD ekosistem Ulu Masen. Dari hasil penelitian diketahui juga bahwa penerapan prinsip FPIC dalam REDD ekosistem Ulu Masen belum berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, salah satu faktor penghambat dalam pelibatan Mukim pada REDD ekosistem Ulu Masen adalah tidak tersedianya alternative livelihood yang memadai.Disarankan untuk melibatkan lembaga adat lainnya selain Imeum Mukim dalam pelaksanaan REDD ekosistem Ulu Masen, yaitu Pawang Glee dan Peutua Seuneubok. Karena kedua lembaga tersebut sudah dikenal dalam masyarakat Aceh sebagai lembaga adat yang mengurusi masalah kehutanan dan perkebunan (adat glee dan adat meulampoh).

Banda Aceh

Muhammad Qodrat Husni Putra

Fakultas Hukum

2015

http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15600