PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 04-03-31/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 TENTANG PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 04-03-31/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 TENTANG PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014.

Salah satu kewenangan MK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yaitu memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Putusan MK Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014. Muhammad Anis Matta sebagai persiden PKS dan M. Taufik Ridho sebagai Sekjen PKS mengajukan gugatan ke MK karena merasa hak konstitusional partainya di rugikan akibat KPU tidak melakukan penghitungan terhadap seluruh kotak suara yang terdapat di 18 Kecamatan.Studi kasus putusan MK Nomor 04-03-31/PHPU-DPR DPRD/XII/2014 ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim MK dalam Mengadili dan Memutuskan Putusan Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dan analisis terhadap Putusan MK Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilakukan dengan mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku, pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Hasil penulisan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebelum mengeluarkan putusan Final, MK terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela. Yang isinya memerintahkan kepada KPU Prov Maluku Utara untuk melaksanakan pemilihan suara ulang di 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan.Disarankan kepada Majelis Hakim MK agar sebelum memutuskan sengketa hasil pemilihan umum legislatif mempertimbangkan segala sesuatu yang diajukan oleh pemohon maupun termohon. Disarankan kepada pihak penyelenggara pemilihan umum legislatif melaksanakan pemungutan suara ulang pada Pileg Kabupaten Halmahera Selatan di 15 kecamatan dengan seadil-adilnya dan menghindari terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu calon Anggita Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan daerah.

Banda Aceh

USWATUN HASANAH

Fakultas Hukum

2015

http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15483