PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANRNPAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSIRNPADA PT. GRAHA MANTA PROPERTI BANDA ACEH

PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANRNPAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSIRNPADA PT. GRAHA MANTA PROPERTI BANDA ACEH

RINGKASANPenulis melaksanakan kerja praktik di PT. Graha Manta Properti selama 42 hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Februari sampai dengan 17 April 2014. Kerja praktik yang penulis laksanakan selama 42 hari tersebut dalam rangka persyaratan dalam pembuatan Laporan Kerja Praktik sebagai tugas akhir dari program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.Tujuan penulisan ini untuk mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT. Graha Manta Properti Banda Aceh, serta untuk mengetahui kesesuaian prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT. Graha Manta Properti Banda Aceh dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008.Dalam melakukan penulisan ini, metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis adalah dengan metode dokumentasi (Documentation) yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang terkait prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa. Dokumen ini dapat berupa SPT(Surat Pemberitahuan Pajak), SSP (Surat Setor Pajak), dan dokumen terkait lainnya. Dan metode wawancara (Interview) berupa wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak yang dapat memberi informasiterkait penulisan ini seperti bagian akuntansi.Berdasarkan hasil kerja praktik maka penulis akan mengemukakan kesimpulan bahwa prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT. Graha Manta Properti telah sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008.

Banda Aceh

KHAIRUNNISA RIZKY

Fakultas Ekonomi (D3)

2015

http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11295