872 10 15608 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Muhammad Fakhri Azmar Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKM. FAKHRI AZMAR : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANAPENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe danPengadilan Negeri Sigli)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 51) pp, tabl, bilbDR. Dahlan, S.H., M.Hum.Dalam pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, mengatur tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi bekurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000. Akan tetapi, pada tahun 2014 terjadi 2 kasus tindak pidana penggelembungan suara pemilihan legislatif 2014 di Wilayah Aceh yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Pengadilan Negeri Sigli.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana atas tindak pidana penggelembungan suara dalam pemilu legislatif 2014 dan untuk menjelaskan hambatan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelembungan suara pada pemilu legislatif 2014.Data dalam penulisan skripsi ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan dan pendapat para ahlihukum, sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden.Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi pidana penggelembungan suara sudah diterapkan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli pelaku penggelembungan suara di vonis Pidana Kurungan 2 bulan dan denda Rp. 4.000.000 subsider 1 bulan kurungan dan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe di vonis 6 bulan dan denda Rp. 12.000.000 subsider 2 bulan kurungan. Hambatan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu legislatif 2014 yaitu hukuman terlalu ringan, waktu penyidikan yang terlalu singkat, belum tepatnya dalam memberikan hukuman kepada pelaku dan penyidik menemukan kesulitan dalam meminta keterangan saksi.Disarankan kepada penegak hukum dalam hal ini, pihak Kepolisian, Jaksa, Hakim dan Bawaslu lebih professional dalam penanganan kasus tindak pidana penggelembungan suara pemilu legislatif dan penyelenggaraan pemilu agar mencegah terjadinya tindak pidana penggelembungan suara guna terciptanya pemilu legislatif yang aman dan bersih dan disarankan agar penegak hukum dapat bekerja sama dalam pemberantasan tindak pidana penggelembungan suara Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13652 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RNPENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUMRNLEGISLATIF 2014RN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE DAN RNPENGADILAN NEGERI SIGLI) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Devi Yulia Sari Description An account of the resource ABSTRAKDEVI YULIA SARI,2015PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN (PASPOR)(Suatu Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(iv,53), pp, tabl, bibl.NURHAFIFAH,S.H.,M.Hum.Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa : Setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta) Rupiah. Namun dalam kenyataannya masih terjadi adanya pemalsuan identitas dalam pembuatan Dokumen Perjalanan ( Paspor ) dengan memberikan data identitas palsu atau keterangan yang tidak benar, dan terhadap pelaku tidak diproses secara pidana.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pelaku tidak di proses secara pidana, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas, dan hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas dalam pembuatan Dokumen Perjalanan ( Paspor ).Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, tulisan ilmiah dan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai para responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan pelaku pemalsuan identitas tidak di proses secara pidana adalah Penanganan kasus lebih singkat, lemahnya penegakan hukum keimigrasian. Upaya untuk menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas yaitu upaya preventif dengan cara melakukan sistem photo terpadu berbasis biometrik, melakukan tahapan proses wawancara, pemeriksaan dokumen identitas melalui alat pendeteksi dokumen palsu dan upaya represif dengan cara memberikan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor berupa penangguhan pemberian permohonan paspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Adapun hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas dalam pembuatan Paspor adalah adanya oknum petugas bertindak sebagai calo, kurangnya pengawasan terhadap proses pembuatan paspor dan kemajuan teknologi sehingga mempermudah pemalsuan.Disarankan kepada pihak imigrasi untuk meningkatkan kualitas personil Imigrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dan bertindak secara profesional memberikan efek jera bagi pelaku serta kepada masyarakat agar mengikuti sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan menghindari adanya praktek percaloan dalam proses pembuatan paspor. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14860 Title A name given to the resource PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN (PASPOR) SUATU PENELITIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource ANISAH NURMALAHAYATI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa menjual makanan berbahaya kepada konsumen diancam dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Meskipun ada Undang- undang yang mengatur terkait makanan berbahaya bagi kesehatan dan ancaman hukuman pidananya berat, namun kasus penggunaan bahan makanan berbahaya bagi kesehatan terus terjadi.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan alasan tidak diterapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjual makanan berbahaya bagi kesehatan, hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjual makanan berbahaya bagi kesehatan dan penanggulangan terhadap pelaku yang menjual makanan berbahaya bagi kesehatan.Untuk memperoleh data dan bahan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang terlibat langsung dengan masalah yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian, alasan tidak diterapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjual makanan berbahaya bagi kesehatan karena diutamakan pembinaan, tidak adanya laporan yang diterima pihak Kepolisian serta tidak tegasnya Pemerintah Daerah dalam upaya menindak pelaku usaha tersebut. Hambatan dalam upaya penerapan pidana ini, tidak adanya penyidik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kurangnya koordinasi antar instansi, serta tidak adanya laporan dari masyarakat. Upaya penanggulangan terhadap pelaku yang menjual makanan berbahaya bagi kesehatan adalah melalui tindakan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan penyuluhan hukum, pengawasan serta pemeriksaan dan upaya represif, dilakukan pembinaan dan peringatan, pengambilan makanan yang telah diproduksi, pencabutan izin usaha, dan dimuat pemberitaan di media massa terkait tempat yang menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan.Disarankan agar penerapan sanksi pidana terhadap pelaku harus sesuai dengan Undang-undang yang telah diatur sehingga memberikan efek jera kepada pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16438 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENJUAL MAKANAN BERBAHAYA BAGI KESEHATAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Zakiatul Fitri Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14785 Title A name given to the resource PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 26 RNQANUN KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RNPENGELOLAAN SAMPAH DAN KEINDAHAN RN(SUATU PENELITIAN DI KOTA SABANG) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource FERDINAN PUTRA Description An account of the resource Ketentuan pengaturan penertiban hewan ternak diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Ternak, yaitu pada pasal 4 pemilik hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternak di dalam kota. Pelaku pelanggaran diancam denda maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Namun dalam penerapannya belum terlaksana sepenuhnya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Ternak, faktor-faktor penyebab pemilik hewan ternak melakukan pelanggaran, serta usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak.Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitan kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan-perundang-undangan dan kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sanksi terhadap ketentuan pasal 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Ternak di dalam praktiknya pelanggaran tersebut tidak pernah dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapi penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan pembinaan dan penetapan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Penetapan sanksi denda dalam hal pelanggaran penertiban hewan ternak ini yaitu hanya berupa uang perawatan selama hewan ternak ditahan atau disita oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Usaha Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian kasus ini adalah antara lain dengan melakukan tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan dengan cara sosialisasi serta pengawasan dan melakukan razia, lalu tindakan represif yaitu dengan cara pembinaan dan penerapan sanksi berupa denda kepada para pelaku pelanggaran.Disarankan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk lebih melakukan pengawasan yang rutin agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap kasus penertiban hewan ternak ini. Untuk pemilik hewan ternak disarankan agar tidak melepaskan hewan ternak miliknya pada tempat-tempat yang dilarang di dalam Qanun dengan lebih memperhatikan dan mengawasi hewan ternaknya yang berkeliaran di jalanan. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7245 Title A name given to the resource PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 9 QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Hayatun Nufus Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5629 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM MAKANAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Hayatun Nufus Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5635 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM MAKANAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Hayatun Nufus Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5753 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM MAKANAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource APRIZA WANA LESTARI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource APRIZA WANA LESTARI, 2013PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SUPIR ANGKUTAN BARANG KHUSUS YANG TIDAK MEMARKIRKAN KENDARANYA DI TERMINAL YANG TELAH DISEDIAKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vii,53),pp.,tabl.,bibl(Tarmizi S.H., M.Hum)ABSTRAKPasal 162 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, kendaraan bermotor angkutan barang khusus wajib memarkirkan kendaraannya pada tempat yang telah ditetapkan. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 305 pada Undang-Undang yang sama yakni, dipidana dengan pidana kurungan palimg lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus riburupiah). Namun dalam kenyataanya masih banyak supir angkutan barang khusus yang memarkirkan kendaraanya pada tempat-tempat umum.Tujuan penulisan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 162 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, usaha yang ditempuh oleh penegak hokum dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan hambatan dalam melakukan pencegahan tersebut.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dan dengan cara mewawancarai responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, diketahui hakim menjatuhkan pidana denda kepada para pelaku pelanggaran. Menurut pandangan hakim pidana denda lebih mudah di jalankan dan dapat memberikan efek jera. Sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim lebih rendah jika dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 305 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan. Usaha yang di tempuh oleh penegak hukum dalam mencejah terjadinya pelanggaran yaitu dengan mengadakan penyuluhan, sosialisasi, penegakan hukum, dan penyitaan dokumen perjalana. Hambatan dalam melakukan pencegahan pelanggaran tersebut ialah kurangnya kesadaran hukum baik supir angkutan barang khusus maupun oknum aparat hukum itu sendiri.Disarankan kepada hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh agar dapat menjatuhkan sanksi yang berat kepada supir angkuta barang khusus yang melanggar Pasal 162 ayat (1) huruf c, dan kepada dinas terkait agar dapat melakuka penyuluhan tentang pentingnya kesadaran hukum lebih intensif lagi baik kepada supir angkutan barang khusus maupun aparatur penegak hukum itu sendiri. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=3296 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource TERMINAL DRIVER ROAD TRANSPORTATION-LAW Title A name given to the resource PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SUPIR ANGKUTAN BARANG KHUSUS YANG TIDAK MEMARKIRKAN KENDARAANNYA DITERMINAL YANG TELAH DISEDIAKAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource RATU NUR ANNISA Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKRatu Nur Annisa, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI YANG MELAYANI JASA LAYANAN ORTODONTI DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(V, 72). pp., bibl., tabl., app.(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H.)Ketentuan mengenai kewajiban tukang gigi memiliki izin dan tidak bekerja melampaui batas kewenangannya dal am menjalankan praktik telah diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Terhadap delik tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 78 UU Praktik Kedokteran. Namun pada kenyataannya di Kota Banda Aceh masih ditemukan tukang gigi yang tidak memiliki izin dan bekerja melampaui batas kewenangannya.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab tukang gigi tidak memiliki izin tetapi tetap menjalankan praktik di Kota Banda Aceh, penerapan sanksi pidana terhadap tukang gigi yang tidak memiliki izin di Kota Banda Aceh, serta upaya yang dilakukan untuk pencegahan terjadinya praktik tukang gigi yang tidak memiliki izin di Kota Banda Aceh dan hambatan-hambatanya.Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Data yang telah diperoleh dianalisi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab tukang gigi tidak memiliki izin tetapi tetap menjalankan praktik di Kota Banda Aceh karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan pengalaman, faktor kurangnya kesadaran hukum, serta kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum. Penerapan sanksi pidana terhadap tukang gigi yang tidak memiliki izin belum menerapkan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 78 UU Praktik Kedokteran. Hambatan yang dialami adalah tingginya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan tarif yang relatif murah dan minimnya jumlah dokter spesialis ortodonti. Tidak ada upaya pemerintah yang dilakukan untuk pencegahan.Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh agar melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran hukum tukang gigi dan masyarakat, membentuk aturan mengenai tukang gigi dan memberi kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindak pelaku pelanggaran Pasal 78 UU Praktik Kedokteran. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14579 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource DENTAL TECHNICIAN ORTHODONTICS CRIMINAL LAW Title A name given to the resource PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI YANG MELAYANI JASA LAYANAN ORTODONTI DI KOTA BANDA ACEH