806 10 15608 http://unsyiana.usk.ac.id/files/original/47a7331afdfa187e180ccce1db1ebeae.pdf a26ccaef17cfb24e85006ca5e3d39bbc Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource News Clipping Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Penandatanganan MOU BPKP dengan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Subject The topic of the resource Universitas Syiah Kuala Banda Aceh sesuai amanah Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam pengelolaan keuangannya berharap untuk beralih status menjadi Badan Layanan Umum(BLU), sehingga Kesepahaman Kerjasama dengan BPKP merupakan hal yang penting untuk mengawal proses persiapan menjadi BLU dan juga dalam rangka untuk memperkuat penerapan prinsip Good University Governance. Penandatangan MOU dilakukan oleh Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Description An account of the resource MoU antara Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan BPKP ini adalah dalam rangka penguatan Tata Kelola Universitas Yang Baik di Lingkungan Universitas Syiah Kuala. Dalam arahannya Binsar menyampaikan empat agenda penting. Agenda pertama yaitu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan,Agenda kedua adalah pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Unsyiah untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi Universitas. Yang ketiga adalah komitmen dari pimpinan Universitas (tone of the top) dalam penerapan SPIP dan agenda penting yang ke empat adalah pendampingan untuk peningkatan pendapatan universitas Creator An entity primarily responsible for making the resource Binsar H. Simanjuntak Source A related resource from which the described resource is derived http://www.bpkp.go.id Publisher An entity responsible for making the resource available BPKP Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 12 Mei 2016 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Universitas Syiah Kuala Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource PDF File Language A language of the resource Indonesia Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource NURUL HASDIANI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKNurul Hasdiani PENANGANAN BANK BERMASALAH (GAGAL)2015 OLEH BANK INDONESIA DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (Suatu Kajian Yuridis Normatif)(vi, 77) pp, bibl.(Yusri, S.H., M.H.)Apabila sebuah bank mengalami permasalahan berat yang berkaitan dengan kesulitan keuangan, maka dikategorikan sebagai bank gagal. Kondisi tersebut membahayakan kelangsungan usaha bank dan dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu diserahkan penanganannya lebih lanjut kepada BI dan LPS. Salah satu contohnya adalah Bank Century yang ditetapkan sebagai bank gagal namun hingga kini belum tuntas penyelesaian masalahnya dan yang menanggung kerugian adalah nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut.Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan pengaturan penanganan bank gagal (yang berdampak sistemik dan yang tidak berdampak sistemik, mekanisme penanganan bank bermasalah oleh Bank Indonesia serta mekanisme penanganan bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian hukum normatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan maksud memperoleh data primer melalui buku-buku, jurnal, laporan penelitian dan website dari internet mengenai topik pembahasan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, kriteria dan pengaturan penanganan bank gagal (yang berdampak sistemik dan yang tidak berdampak sistemik) secara umum yaitu Pertama, keadaan keuangan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Kedua, kualitas aktiva produktif, yaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberi penghasilan kepada bank. Ketiga, tata kerja serta kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan. Mengenai mekanisme penanganan bank bermasalah oleh Bank Indonesia, maka BI selaku otoritas pengawas perbankan kemudian memberlakukan peraturan antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia, suatu bank mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat lagi disehatkan, maka Bank Indonesia akan menetapkan bank tersebut menjadi bank gagal. Sedangkan penanganan bank gagal oleh LPS, maka LPS akan melakukan penanganan dan penyelesaian terhadap kedua jenis bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak berdampak sistemik tersebut setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkannya kepada LPS. Dalam hal tersebut LPS antara lain melakukan pengambilalihan dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan, Kewenangan yang dimiliki LPS tersebut dimaksudkan agar dapat melakukan pemberesan aset dan kewajiban dari bank yang dicabut izinnya oleh Lembaga Pengawas Perbankan (untuk saat ini oleh Bank Indonesia). Disarankan kepada pengelola bank, BI dan LPS untuk secara serius dan tegas melaksanakan kewenangannya masing-masing berkaitan dengan penanganan bank-bank yang bermasalah dan bank gagal agar kepercayaan masyarakat sebagai nasabah tetap tinggi kepada bank dan tidak dirugikan. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16214 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PENANGANAN BANK BERMASALAH (GAGAL) OLEH BANK INDONESIA DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF) http://unsyiana.usk.ac.id/files/original/36af0f11f590642db8700734962b7f48.pdf 3767671654c99d6a320c7271d6692a0c Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource News Clipping Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Penanggulangan Bencana Berbasis Sainstek Diperkuat Subject The topic of the resource Penanggulangan Bencana, Sainstek Description An account of the resource Perguruan tinggi (PT) akan memperkuat riset penanggulangan bencana berbasis sains dan teknologi. Sehingga diharapkan akan tersusun roadmap yang baik tentang penanggulangan bencana ini. Direktur Pengembangan Teknologi Industri, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti Hotmatua Daulay mengatakan, pemerintah melalui Kemenristekdikti sangat fokus terhadap riset kebencanaan. Tahun 2019, katanya, Kemenristekdikti mendanai 858 judul riset kebencanaan di Lemlitbang dan perguruan tinggi seluruh Indonesia. "Kemenristekdikti sangat senang sekali dengan adanya inisiatif konsorsium ini yang berbasis kepada daerah masing-masing," katanya pada Workshop Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Pengembangan Konsorsium Penguatan Kapasitas PT untuk Penanggulangan Bencana Berbasis Sains dan Teknologi di Gedung II BPPT. Creator An entity primarily responsible for making the resource Samsul Rizal Source A related resource from which the described resource is derived https://nasional.sindonews.com/read/1398757/15/penanggulangan-bencana-berbasis-sainstek-diperkuat-1556168533 Publisher An entity responsible for making the resource available Sindo News.com Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 25 April 2019 Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Baihaqi Rights Information about rights held in and over the resource UPT Perpustakaan Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource PDF Language A language of the resource Indonesia Type The nature or genre of the resource News Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Nurul Fajri Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKNURUL FAJRI,PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDA ACEH 2015Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (iv, 53), pp, tab, bibl. (IDA KEUMALA JEUMPA S.H., M.H.) Tindak pidana pencabulan diatur di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Banda Aceh, selama tahun 2013 hingga 2014 tercatat sebanyak 11 kasus tindak pidana pencabulan. Karena kasus kejahatan seksual banyak terjadi di Banda Aceh maka diperlukan penanggulangan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan bermasyarakat.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual, upaya penanggulangan kejahatan seksual, dan hambatan dalam menanggulangi kejahatan seksual.Untuk memperoleh data penulisan skripsi ini dilakukan penelitian lapangan, dengan cara mewawancarai kasat reskrim, penyidik, akademisi bagian hukum pidana, unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), tokoh masyarakat, serta instansi-instansi yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya penanggulangan kejahatan seksual berupa tindakan preventif yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana, berupa sosialisasi dan himbauan, pengawasan, melakukan kerja sama dengan masyarakat, memberi penanganan dengan tepat dan cepat dan memberantas peredaran buku atau DVD porno. Hambatan dalam penanggulangan kejahatan seksual ialah sering tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangan, serta adanya rasa trauma yang dialami korban sehingga korban tidak dapat berkomunikasi dengan baik yang mengakibatkan sulitnya pihak kepolisian untuk mendapatkan keterangan dari korban.Disarankan kepada Kepolisian supaya lebih rutin melakukan patroli dan razia di tempat-tempat yang rawan terjadinya aksi pornografi. Disarankan supaya Kepolisian lebih memaksimalkan tindakannya dalam upaya menanggulangi kejahatan seksual agar upaya untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya pornografi dapat dicapai dengan baik. Disarankan pihak Kepolisian dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan pendamping psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma akibat kejahatan seksual yang dialaminya. Disarankan kepada dishubkominfo agar lebih memaksimalkan usahanya dalam upaya pemblokiran situs-situs yang memuat konten pornografi. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14697 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource AHMAD YANI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=10303 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PENANGGULANGAN PENJUALAN CD/DVD MUSIK BAJAKAN OLEH PENYIDIKRN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Agil Asmaul Husna Ritonga Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Salah satu jenis pencurian yang termasuk tindak pidana biasa yang memenuhi unsur Pasal 362 KUHP adalah pencurian sepeda motor. Berdasarkan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan upaya penanggulangan dengan cara preventif maupun represif. Dalam kenyatannya pencurian sepeda motor terus meningkat di wilayah hukum Polsek Syiah Kuala, khususnya lingkungan Universitas Syiah Kuala. Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2014 telah terjadi pencurian sepeda motor sebanyak 53 laporan pengaduan di Polsek Syiah Kuala. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di kawasan Universitas Syiah Kuala, untuk menjelaskan hambatan dalam penanggulangan dan menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di kawasan Universitas Syiah Kuala.Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitan kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan-perundang-undangan dan kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.Dari hasil penelitian diketahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di kawasan Universitas Syiah Kuala disebabkan atas 2 faktor, yaitu internal pelaku seperti ekonomi, lingkungan, dan eksternal pelaku seperti kurang pengawasan, sistem keamanan lemah, kelalaian pemilik. Hambatan bagi pihak kepolisian yaitu kurangnya jumlah personil, tidak adanya barang bukti, lemahnya kesadaran masyarakat dan juga hambatan dari pihak keamanan yaitu letak geografis Unsyiah, kurangnya fasilitas keamanan. Upaya penanggulangan dilakukan dengan upaya preventif seperti penyuluhan hukum, pengawasan dan razia serta melakukan patroli dan upaya represif seperti membentuk tim khusus sebagai buru sergap untuk menangkap pelaku, mencari informasi dan mengumpulkan bahan keterangan dari tim inteligen, membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diproses di Pengadilan.Disarankan kepada kepolisian di wilayah hukum Polsek Syiah Kuala tidak hanya melakukan penyuluhan saja, tetapi harus bertindak tegas menemukan pelaku pencurian sepeda motor dan disarankan kepada pihak universitas untuk dapat menyediakan fasilitas keamanan guna memudahkan upaya penanggulangan. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13541 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK SYIAH KUALA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Rijal Irfandi Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14510 Title A name given to the resource PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BAHAN BAKAR MINYAK TANAH OPLOSANRN(SUATU PENELITIAN DI POLISI SEKTOR (POLSEK) KAWAY XVI, KABUPATEN ACEH BARAT) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource MUHAMMAD DUSTUR Description An account of the resource ABSTRAKMUHAMMAD DUSTURPENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU GIOK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGAN RAYAFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,54), pp., bibl.Ainal Hadi, S.H., M.HumPasal 17 (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan secara tegas melarang pengunaan kawasan hutan tanpa izin yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, ancaman hukuman diatur di dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun dalam kenyataannya penambangan batu giok masih terjadi dikawasan hutan lindung Kabupaten Nagan Raya.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penanggulangan tindak pidana penambangan batu giok di hutan lindung dan hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penambangan batu giok.Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.Dari hasil penelitian diketahui penanggulangan tindak pidana penambangan batu giok di hutan lindung di kabupaten Nagan Raya, dilakukan dengan cara preventif, yaitu melakukan razia atau patroli dan penyuluhan hukum dan secara represif dengan melakukan perampasan dan meminta keterangan dari para pelaku. hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penambangan batu giok adalah faktor sudah menjadi mata pencarian, Faktor ketidaktahuan aturan, Faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor tidak rinci dalam undang-undang.Disarankan kepada pemerintah hendaknya dibuat Undang-Undang yang lebih rinci mengenai penambangan batu giok, serta kepada penegak hukum segera melakukan upaya penegakan hukum dengan cara menangkap dan melakukan pembinaan kepada pelaku karena penambangan tersebut merusak kelestarian kawasan hutan lindung. Dan kepada Penegak hukum untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana penanbangan yang baik dan benar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=12995 Title A name given to the resource PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU GIOK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGAN RAYA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ridwan Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9465 Title A name given to the resource PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIRUAN UANG DI BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource RINALDIANSYAH Description An account of the resource A B S T R A K RINALDIANSYAH,PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA 2014PERUSAKAN BARANG DAN PENYELESAIANNYA(Studi Kasus Terhadap Pelemparan Bus Angkutan Umum di Ruas Jalan Banda Aceh-Medan)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 53) pp., tabl., bibl.,app M.IQBAL, S.H., M.H.Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain akan dihukum penjara. Hal ini diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.-. Akan tetapi masih ada yang melakukan perbuatan tersebut, salah satunya yaitu kasus pelemparan bus yang marak terjadi akhir-akhir ini.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan proses penanggulangan dan penyelesaiannya serta menjelaskan hambatan polisi dalam menanggulangi tindak pidana perusakan barang yaitu pelemparan bus angkutan umum di ruas jalan Banda Aceh-Medan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat yuridis melalui membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan pendapat para sarjana, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara responden dan informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada dua cara yang dilakukan pihak polisi dalam menanggulangi kasus tindak pidana perusakan barang terhadap pelemparan bus angkutan umum yaitu pertama, tindakan preventif yakni tindakan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Kedua, tindakan represif yakni tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan seperti mengadakan patroli di daerah-daerah yang rawan terjadi pelemparan. Adapun kendala yang dialami polisi dalam menanggulangi kasus ini yaitu kurangnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana, kurangnya teknologi dan teknisi, dan kurangnya jumlah personil.Disarankan kepada pihak Kepolisian agar lebih maksimal dalam menanggulangi kasus ini. Diharapkan instasi-instasi pemerintah agar dapat membantu pengawasan di lingkungannya masing-masing sehingga dapat menghindari kejadian pelemparan bus. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak polisi namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11351 Title A name given to the resource PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DAN PENYELESAIANNYA RN(STUDI KASUS TERHADAP PELEMPARAN BUS ANGKUTAN UMUM RNDI RUAS JALAN BANDA ACEH-MEDAN)