757 10 15608 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Rezalul Amri Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, menentukan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganyaberhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan dapat diberikanoleh perusahaan melalui Jamsostek sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) sertapada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan SosialTenaga Kerja. Kenyataannya pekerja/buruh pada PT. Selera Asli tidakmendapatkan perlindungan hak melalui jamsostek sebagaimana yang ditentukanUU.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Jamsotekterhadap pekerja/buruh pada PT. Selera Asli, faktor-faktor penghambatpelaksanaan Jamsostek pada PT. Selera Asli, serta upaya hukum yang telahditempuh oleh pekerja/buruh untuk mendapatkan Jamsostek pada PT. Selera Asli.Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan duacara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangandilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan penelitiankepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Semua datayang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptifHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jamsostek terhadappekerja/buruh pada PT. Selera Asli tidak dilaksanakan sama sekali sebagaimanayang ditetapkan UU. Adapun faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakanJamsostek pada PT. Selera Asli dipengaruhi oleh faktor internal yaitu tidakadanya kontrak kerja tertulis antara pekerja dan perusahaan menyebabkan sulitnyamemperoleh kepastian hubungan kerja dan tingkat pendidikan pekerja yangrendah sehingga mempengaruhi pemenuhan hak-hak pekerja itu sendiri,sedangkan factor eksternal yaitu kurangnya pengawasan dari Disnaker, Disnakerhanya menunggu laporan dari pekerja/buruh. Upaya hukum yang telah ditempuhyaitu melalui musyawarah untuk mufakat antara pekerja dengan pihak PT. SeleraAsli, namun musyawarah tidak menemukan kesepakatan. Upaya hukum lain yangdapat ditempuh pekerja/buruh yaitu melalui lembaga kerja tripartit dan pengadilanhubungan industrial.Disarankan kepada PT. Selera Asli agar membuat kontrak kerja secaratertulis dan mengikutsertakan seluruh pekerja ke dalam program Jamsostek,kepada pekerja/buruh untuk menempuh upaya penyelesaian lain agar memperolehhak mendapatkan program jamsotek, kepada Disnaker Bireuen untuk melakukanpengawasan dan member sanksi administratif terhadap perusahaan-perusahaan diwilayah kerjanya yang belum mengikutsertakan pekerjanya ke dalam programJamsostek. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8363 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA(JAMSOSTEK) TERHADAP PEKERJA/BURUH PADA PT.SELERA ASLI (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Rezalul Amri Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, menentukan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganyaberhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan dapat diberikanoleh perusahaan melalui Jamsostek sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) sertapada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan SosialTenaga Kerja. Kenyataannya pekerja/buruh pada PT. Selera Asli tidakmendapatkan perlindungan hak melalui jamsostek sebagaimana yang ditentukanUU.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Jamsotekterhadap pekerja/buruh pada PT. Selera Asli, faktor-faktor penghambatpelaksanaan Jamsostek pada PT. Selera Asli, serta upaya hukum yang telahditempuh oleh pekerja/buruh untuk mendapatkan Jamsostek pada PT. Selera Asli.Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan duacara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangandilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan penelitiankepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Semua datayang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptifHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jamsostek terhadappekerja/buruh pada PT. Selera Asli tidak dilaksanakan sama sekali sebagaimanayang ditetapkan UU. Adapun faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakanJamsostek pada PT. Selera Asli dipengaruhi oleh faktor internal yaitu tidakadanya kontrak kerja tertulis antara pekerja dan perusahaan menyebabkan sulitnyamemperoleh kepastian hubungan kerja dan tingkat pendidikan pekerja yangrendah sehingga mempengaruhi pemenuhan hak-hak pekerja itu sendiri,sedangkan factor eksternal yaitu kurangnya pengawasan dari Disnaker, Disnakerhanya menunggu laporan dari pekerja/buruh. Upaya hukum yang telah ditempuhyaitu melalui musyawarah untuk mufakat antara pekerja dengan pihak PT. SeleraAsli, namun musyawarah tidak menemukan kesepakatan. Upaya hukum lain yangdapat ditempuh pekerja/buruh yaitu melalui lembaga kerja tripartit dan pengadilanhubungan industrial.Disarankan kepada PT. Selera Asli agar membuat kontrak kerja secaratertulis dan mengikutsertakan seluruh pekerja ke dalam program Jamsostek,kepada pekerja/buruh untuk menempuh upaya penyelesaian lain agar memperolehhak mendapatkan program jamsotek, kepada Disnaker Bireuen untuk melakukanpengawasan dan memberi sanksi administratif terhadap perusahaan-perusahaan diwilayah kerjanya yang belum mengikutsertakan pekerjanya ke dalam programJamsostek. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7599 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA(JAMSOSTEK)TERHADAP PEKERJA/BURUH PADA PT.SELERA ASLI(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource rauzatul aulia Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource ABSTRAKTenagakerja merupakan salah satu pelaksana pembangunan yang harus dijamin haknya diatur kewajibannya.Kesejahteraantenagakerjamenjadifaktorpenentubagimajumundurnyaperusahaandalammencapaiproduktivitas yang maksimal.Berkaitan dengan hal tersebut, tenagakerja perlu diberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikandalambentuk Program Jamsostek sesuai dengan Undang-Undang Nomor3 Tahun 1992 yang merupakan hak pekerja dan kewajiban pengusaha.PT. SepakatMaju Group termasuk perusahaan yang wajib untuk mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program Jamsostek.TujuandariskripsiiniuntukmenjelaskanPelaksanaan program Jamsostekterhadaptenagakerjapada PT. SepakatMaju, faktor yang menyebabkan PT. SepakatMaju Group belummengikutsertakanseluruhtenagakerjanyamenjadipesertaJamsostek, sertauntukmenjelaskanupaya-upaya yang di tempuholehtenagakerjauntukmendapatperlindunganJamsostek. Data diperolehdalamskripsiinidilakukanmelaluipenelitiankepustakaandanpenelitianlapangan.Penelitiankepustakaandilakukanuntukmemperoleh data sekunderdengancaramempelajaribuku-bukumengenaiJamsostek, peraturanperundang-undangan yang berhubungandenganmasalah yang diteliti. Penelitianlapangandilakukangunamemperoleh data primer melaluiwawancaradenganrespondendaninforman.Berdasarkanhasilpenelitiandiketahuibahwaperlindungantenagakerjadalam program JamsostekbagitenagakerjaPT. SepakatMaju Group Kota Banda Aceh tidaksesuaidenganUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostekkarenabelumsepenuhnyamelaksanakan program Jamsostek. Faktorpenyebabbelummengikutsertakanseluruhtenagakerjanyadalam program Jamsostekadalah kondisikeuanganusaha yang tidakmendukung, danbanyakpekerja yang sering kali berhentibekerjahanyadalambeberapabulansajasejakbekerja. Adapun upaya yang dapat ditempuholehtenagakerjauntukmendapatperlindunganJamsostekadalahdenganmelaporkeDinasSosialdanTenagaKerja agar dapatbekerjasamadengan PT. Jamsostekselakupihakpenyelenggaradanmelakukanbeberapaupayasepertimengadakansosialisasi, himbauankepadatenagakerjadanpengusahadan lain-lain, untukmewujudkanperlindunganjamsostekbagitenagakerja.DisarankankepadaPengusaha PT. SepakatMaju Group yang telahmemenuhisyaratuntukmengikutsertakantenagakerjanyadalam program Jamsostek, melaksanakankewajiban-kewajiban yang telahditetapkanolehperaturanperundang-undanganmengenaipelaksanaanJamsostek agar setiaptenagakerjamemperolehkepastianhukumadanyajaminanbagimerekadankeluarganya. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=3994 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PELAKSANAAN JAMSOSTEK PADA PT.SEPAKAT MAJU GROUP (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource RAHMAD HIDAYAT Description An account of the resource ABSTRAKRAHMAD HIDAYAT,PELAKSANAAN JUAL BELI SECARA ONLINE DI KOTA BANDA ACEHFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala2014( vi, 63 ), pp., tabl., bibl.MAWARDI ISMAIL, S.H., MHum.Jual beli secara online adalah bentuk jual beli dengan menggunakan media elektronik. Pengaturan perjanjian mengenai Jual beli secara online sama dengan jual beli pada umumnya,yakni KUH Perdata jo Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau juga disebut dengan UU ITE. Pasal 1338 (1) KUH Perdata menjelaskan jika Perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Namun dalam kenyataanya jual beli secara online pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, hal ini disebut juga dengan istilah wanprestasi.Tujuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanan perjanjian jual beli secara online ,faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian terhadap wanprestasi dalam jual beli secara online.Penulisan skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung kelapangan. Dengan meneliti langsung kelapangan maka akan didapatkan data yang nyata atau faktual. Sedangkan penelitian hukum normatif adalah metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara mewawancarai responden dan informan. Sedangkan data skunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.Dari hasil penelitian diketahui dan dijelaskan bahwa penjual yang bergerak dalam kegiatan jual beli secara Online melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasinya ialah terlambat menyelesaikan perjanjian dan menyelesaikan perjanjian tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yakni faktor salah pengertian maksud antara penjual dengan pembeli, faktor mesin pencetak yang belum memadai dan pemesanan bahan baku pencetak baju yang terlambat. Upaya yang dilakukan pihak penjual dalam menyelesaikan wanprestasi dengan cara musyawarah.Disarankan kepada penjual agar menjauhi segala bentuk wanprestasi dan memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam melakukan pembelian barang secara online yang rentan terjadi wanprestasi. Disarankan kepada para pihak agar mempertahankan penyelesaian wanprestasi dengan cara musyawarah. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7172 Title A name given to the resource PELAKSANAAN JUAL BELI SECARA ONLINE DI KOTA BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource muharrir rijal Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11872 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Subject The topic of the resource EXTRACURRICULAR ACTIVITIES SPORTS Title A name given to the resource PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER OLAHRAGA DI MTSN TUNGKOB TAHUN AJARAN 2014/2015 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Origa Salfian Description An account of the resource RINGKASAN Laporan kerja praktek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan selama dua bulan di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Aceh. Tujuan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pada Unsur SPIP Di BPKP Perwakilan Aceh.Di provinsi Aceh, badan pengawasan ini (BPKP) dibentuk sejak tahun 1970-1972 dengan nama Direktorat Pengawasan Anggaran Negara (DPAN) yang selanjutnya menjadi Kantor Pengawasan Anggaran Negara (KPAN) yang berada dibawah DJPKN yaitu tahun 1972-1983. Berdasarkan surat keputusan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Nomor Kep-213/K/1983 tanggal 10 Desember 1983, KPAN diubah menjadi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Aceh yang bertugas melakukan pengawasan secara langsung, dan sebagai wujud perpanjangan tangan BPKP pusat yang diatur dengan keputusan kepala BPKP Nomor Kep-06.00.08-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001, tentang organisasi dan tata kerja perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan.Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kebijakan dibuat untuk mengarahkan apa yang seharusnya dikerjakan dan berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan prosedur.Pelaksanaan kegiatan pengendalian terbagi kedalam 11 tahapan, yaitu :1. Reviu kinerja instansi pemerintahJajaran pimpinan instansi pemerintah harus melakukan reviu atas pencapaian kinerja utama instansi yang dipimpinnya. Reviu dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja dengan tolak ukur kinerja seperti target, anggaran, prakiraan dan hasil yang dicapai pada periode sebelumnya secara periodik.2. Pembinaan sumber daya manusiaInstansi pemerintah harus mempunyai strategis manajemen SDM secara keseluruhan dan terpadu, yang meliputi kebijakan SDM, program, dan praktik yang akan menjadi panduan organisasi dalam melakukan pengelolaan SDM.3. Pengendalian pengelolaan sistim informasi Perkembangan teknologi informasi memudahkan instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya. Akurasi dan ketepatan waktu pengambilan keputusan dapat ditingkatkan dengan bantuan teknologi komputer.4. Pengendalian fisik asetUntuk mencapai salah satu tujuan pengendalian berupa pengamanan aset yang dimiliki instansi pemerintah, pimpinan harus menetapkan dan mengimplementasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik terutama untuk aset yang rawan terhadap risiko kecurian, kerusakan atau penggunaan yang tidak sah.5. Penetapan dan reviu indikator dan ukuran kinerjaPeningkatan kinerja individu dan unit-unit kerja akan berpengaruh pada kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan. Terdapat risiko yang dapat mengganggu pencapaian target kinerja organisasi yaitu terkait dengan penetapan indikator dan ukuran kinerja kegiatan serta individu yang tidak selaras dengan indikator kinerja tingkat organisasi secara keseluruhan.6. Pemisahan fungsiPimpinan instansi pemerintah menjamin bahwa seluruh transaksi atau kejadian utama tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. Tidak boleh satu orang pegawai ditugaskan untuk mengendalikan semua aspek kunci atas suatu transaksi atau kegiatan. Pimpinan harus menetapkan tugas dan tanggung jawab penting diantara pegawai yang berbeda untuk mengurangi risiko kesalahan, pemborosan atau kecurangan.7. Otorisasi transaksi dan kejadian pentingInstansi pemerintah harus membangun kegiatan pengendalian yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa hanya transaksi atau kejadian yang sah yang dikerjakan sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan instansi pernerintah8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktuTransaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan layak dan segera dicatat sehingga tetap terjaga relevansi, nilai-nilai serta kegunaannya bagi manajemen dalarn mengendalikan operasi dan mengambil keputusan.9. Pembatasan akses sumber dayaPimpinan instansi pemerintah harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa sumber daya dan pencatatan telah digunakan dengan baik. Risiko atas penggunaan tanpa otorisasi atau kehilangan dikendalikan dengan pembatasan akses ke sumber daya dan catatan hanya untuk pegawai yang mempunyai wewenang.10. Akuntabilitas sumber dayaPimpinan instansi pemerintah menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya, serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai khusus. Sesuai ketentuan Menteri Keuangan tersebut diatas, untuk instansi dilingkungan pemerintah pusat, hal ini dilaksanakan oleh penanggung jawab dan petugas akuntansi BMN.11. Dokumentasi sistem pengendalian internPimpinan instansi pemerintah memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta traksaksi dan kejadian penting. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13047 Title A name given to the resource PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN BERDASARKAN UNSUR SPIP PADA PERWAKILAN BPKP ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource TEUKU ARIE AZHARI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource ABSTRAKTEUKU ARIE AZHARI, PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDAFTARANJAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (Suatu Penelitian Pada Bank Perkreditan Rakyat Berlian Global Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 57), pp, bibl, tabl.SUSIANA, S.H., M.H.Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, namun dalam kenyataannya tidak semua jaminan fidusia tersebut didaftarkan.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat Berlian Global Aceh, kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, dan akibat hukum jika jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat Berlian Global Aceh dalam pelaksanaannya ada dua jenis pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan yaitu dengan pembuatan akta notaris yang berupa akta jaminan fidusia yang kemudian didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia secara elektronik, dan yang kedua yaitu pengikatan secara akta dibawah tangan dan hanya dilegalisasi saja oleh notaris. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini memiliki kendala yaitu terkadang pemohon tidak bisa langsung masuk pada sistem pendaftaran fidusia secara elektronik, dan sering terjadinya socket error dimana koneksi sering terputus untuk proses pembayaran pendaftaran fidusia pada Bank BNI. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia, maka penerima fidusia tidak memiliki sertifikat fidusia. Sertifikat fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Disarankan kepada pihak bank selaku kreditur agar membebankan jaminan fidusia dengan membuat akta notaris yaitu akta jaminan fidusia dan selanjutnya didaftarkan guna memperoleh sertifikat fidusia. Kepada bank persepsi dalam hal ini Bank BNI untuk dapat membuka counter khusus bagi pemohon untuk membayar biaya pendaftaran fidusia sehingga pihak yang membayar pendaftaran fidusia tidak menunggu terlalu lama. Kepada pihak bank selaku kreditur agar mendaftarkan keseluruhan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena hal tersebut akan menguntungkan pihak bank sendiri yang dapat mengeksekusi langsung objek jaminan fidusia apabila sewaktu-waktu debitur cidera janji. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=3244 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource CREDIT-LAW Title A name given to the resource PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (Suatu Penelitian Pada Bank Perkreditan Rakyat Berlian Global Aceh) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource MULFIZAR Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource Pasca amandemen ke 3 UUD 1945 telah terjadi pergeseran sistem pemerintahan daerah, dimana pada masa orde baru masih menekankan sistem sentralistik berubah menjadi system desentralisasi. Pasal 17 huruf b undang-undang Nomor 11 Tahun 2006Tentang Pemerintah Aceh bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan. Pemberian status otonomi kepada pemerintahan daerah ditujukan guna mempermudah daerah dalammelakukan pembangunan disegala bidang. implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah kota/kabupaten dalam melakukan pengembangan pembangunan belum sesuai dengan standard dan norma yang berlaku. Dimana pembangunan yang dilakukan di Aceh tidak didahului dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan menjelaskan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan perencanaan pembangunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Untuk mengetahui dampak dari perencanaanpembangunan yang tidak sesuai dengan Aturan Perundang-undangan, untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) yuridis normative. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan-bahan lainyang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, diklasifikasi dan ditelaah maka akan disusun dalam satu bentuk karya ilmiah dengan cara deskriptif analitis dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masih terjadinya pembangunan yang tidak mengedepankan Partisipasi masyarakat dan Pembangunan yang tidak melihat terhadap dampak Lingkungan hidup. Sehingga sering terjadi gesekan kepentingan masyarakat dan Pemerintah, Pembangunan yang tidak sesuai dengan Aturan perundang-undangan bagi pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, diancam pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, sanksi pidana tambahan yakni dipecat dari jabatannya. Menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosialekonomi,serta penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar konsisten dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari proses perencanaan sampai pelakasanaan pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan kepada Masyarakat agar lebih kritis mengawasi proses pelaksanaan pembangunan, apabila tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dapat melakukangugatan terhadap kebijakan pembangun tersebut. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2467 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource zulkarnaini Description An account of the resource ABSTRAKZULKARNAINI, PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI2013(Suatu Penelitian Pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Bina Marga Dengan CV. Tanindo Pratama di Darussalam Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(V,60) pp, bibl, appKhairani, S.H.,M,Hum.Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi milik pemerintah yang menggunakan biaya APBN atau APBD harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yaitu Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, namun pada prakteknya di lapangan CV. Tanindo Pratama selaku penyedia jasa maupun Dinas Bina Marga sebagai Pengguna jasa telah melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di dalam kontrak No. 602.1/04/BM-KONTRAK/DAU/DPU/2013 dan penyimpangan tersebut juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 9 Ayat 4 UU Nomor 18 Tahun 1999 dan Pasal 88 ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pemeliharaan Jalan di Darussalam Banda Aceh.Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan peundang-undangan, buku-buku, majalah dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan telah terjadi permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan time schedule, pekerjaan lapis perkerasan yang tidak sesuai kontrak, data/hasil test yang dimanipulasi, penyediaan tenaga kerja yang tidak ahli, subkontraktor yang ditiadakan serta sistem pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Faktor penyebab terjadinya permasalahan dikarenakan kurangnya pengawasan lapangan sehingga timbul tidak tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya upaya penyelesaian permasalahan dilakukan dengan cara teguran lisan, negosiasi dan ganti kerugian.Disarankan kepada kedua belah pihak, Dinas Bina Marga maupun CV. Tanindo Pratama, agar dalam setiap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi mengedepankan sikap profesional, tanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugas sehingga pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5896 Title A name given to the resource PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI RN(SUATU PENELITIAN PADA PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN OLEH DINAS BINA MARGA DENGAN CV. TANINDO PRATAMA DI DARUSSALAM BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource M. Irsad Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource KTSP mulai diterapkan sejak tahun 2006, namun ada dugaan bahwa pelaksanaan KTSP belum maksimal dan masih perlu diperbaiki. Akan tetapi mulai tahun ajaran 2013/2014 akan mulai diterapkan kurikulum 2013. Karena itu penulis melakukan penelitian terhadap guru matematika di SMAN 7 Banda Aceh dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan KTSP oleh guru matematika di SMAN 7 Banda Aceh dan tanggapannya terhadap perubahan kurikulum mulai tahun ajaran 2013/2014. Subjek penelitian ini adalah seluruh guru SMA Negeri 7 Banda Aceh dan sampel dari penelitian ini adalah semua guru matematika sebanyak 6 orang guru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan angket dan wawancara. Angket diberikan kepada 6 orang guru matematika di SMAN 7 Banda Aceh. Tujuan pemberian angket untuk mengetahui pelaksanaan KTSP oleh guru dan tanggapannya terhadap perubahan kurikulum. Analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, dan verifikasi. Wawancara dilakukan setelah pengedaran angket kepada subjek penelitian yang bertujuan untuk penguatan data dan verifikasi terhadap jawaban pada angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan KTSP di SMAN 7 Banda Aceh cukup baik 2) Persiapan pelaksanaan KTSP di SMAN 7 Banda Aceh terlaksana sesuai dengan standar proses pelaksanaan KTSP yang ditetapkan 3) Pelaksanaan KTSP di SMAN 7 Banda Aceh cukup bagus, evaluasi dari kepala sekolah dan spervisor guru matematika di SMAN 7 Banda Aceh terlaksana kurang bagus 4) Kendala pelaksanaan KTSP di SMAN 7 Banda Aceh yang penting adalah kurang tersedianya arus listrik di setiap kelas dan terbatasnya jumlah LCD untuk melaksanakan pembelajaran berbasis TIK 5) Guru matematika di SMAN 7 Banda Aceh sedikit setuju dengan perubahan kurikukulum dan berharap sistemnya semakin baik dan juga karena memang harus diikuti. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=3812 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas FKIP Title A name given to the resource PELAKSANAAN KTSP OLEH GURU MATEMATIKA DI SMAN 7 BANDA ACEH TAHUN 2012