662 10 15608 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource T.Muda Rahmatsyah Description An account of the resource Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh adalah Badan Pemerintahan yang melakukan Akreditasi Sekolah/Madrasah dari Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB diseluruh Kabupaten/Kota di Aceh. Setiap Sekolah/Madrasah diseluruh Indonesia Wajib melakukan Akreditasi guna untuk menjaga Mutu Pendidikan di Indonesia. BAP-S/M Aceh adalah perpanjangan tangan dari BAN-S/M di Jakarta dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD). Dalam melakukan kegiatan BAP-S/M di Aceh pada Sekolah/Madrasah di Kabupaten/Kota diwakili oleh Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA-S/M) di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh. UPA-S/M dalam melakukan kegiatan Akreditasi Sekolah/Madrasah dibantu oleh ASSESOR. Assesor di Koordinir oleh UPA-S/M untuk melakukan Akreditasi Sekolah/Madrasah dari Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB diseluruh Kabupaten/Kota di Aceh. Untuk memudahkan informasi dari BAP-S/M Aceh kepada 23 Kabupaten/Kota yang ada di Acehah belum tersedia. oleh sebab ini saya mencoba menyediakan sebuah media informasi untuk menjembatani informasi antara BAP-S/M Aceh dengan UPA-S/M 23 Kabupaten/Kota dan Sekolah/Madrasah dari Tingkat TK/RA,SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA,SMK/MAK dan SLB diseluruh Kabupaten/Kota di Aceh dalam bentuk Forum dengan menggunakan PHPBB3.? Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8679 Title A name given to the resource DESAIN DAN PENGEMBANGAN FORUM AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI BAP-S/M DENGAN UPA-S/M ACEH MENGGUNAKAN PHPBB3 PADA BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Moelly Mariska Description An account of the resource ABSTRAKMoelly Mariska,IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA 2014DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSIFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi,55), bibl. (DR. Dahlan, S.H., M.Hum.)Terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur tentang adanya keharusan meminta izin apabila ingin melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Hal ini diatur dalam beberapa Undang-Undang yang berbeda. Antara lain yang terdapat pada Pasal 220 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dalam pasal tersebut diharuskan adanya izin tertulis dari presiden atau gubernur (untuk DPRK) apabila ingin melakukan pemeriksaan terhadap ketua, wakil ketua dan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Namun dalam kenyataannya, kinerja penyidik kasus tindak pidana korupsi menjadi terhambat karena adanya izin pemeriksaan tersebut. Apabila dikaitkan dengan hal tersebut, maka permasalahannya adalah apakah permohonan izin terhadap pejabat negara itu sesuai dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (constante justitie). Permasalahan kedua adalah bagaimanakah sinkronisasi antara undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan undang-undang yang mengatur tentang izin tertulis untuk pemeriksaan pejabat negara.Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai permohonan izin terhadap pemeriksaan pejabat negara itu sesuai atau tidak dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta melihat sinkronisasi antara undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan undang-undang yang mengatur permohonan izin tertulis untuk memeriksa pejabat negara.Untuk mendapat hasil penelitian ini maka digunakan metode penelitian hukum normatif yakni dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan terhadap permohonan izin dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pejabat negara itu tidak sesuai dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Tidak terdapat sinkronisasi antara undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan beberapa undang-undang yang mengatur permohonan izin untuk penyidikan terhadap pejabat negara.Disarankan kepada pemerintah dan kepada lembaga pembuat undang-undang agar menghapus atau merevisi undang-undang yang mengatur izin pemeriksaan terhadap pejabat negara yang terlibat kasus korupsi, cukup dengan laporan secara tertulis agar aparat penegak hukum dapat lebih optimal dalam menangani tindak pidana korupsi. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8680 Title A name given to the resource IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA DALAM RNPENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource MIRANDA SYAM Description An account of the resource ABSTRAK MIRANDA SYAM PEMANFAATAN TANAH DAERAH SEMPADAN SUNGAI KRUENG ACEH TANPA IZIN DI KECAMATAN SUKA MAKMUR KABUPATEN ACEH BESARFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,64).,pp.,bibl,. (Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum.) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, menyebutkan melarang pamakaian tanah tanpa izin pemilik tanah, termasuk tanah daerah sempadan sungai yang sudah menjadi aset pemerintah. Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, mengatur lebih lanjut pemanfaatan tanah daerah sempadan sungai, yang menyatakan bahwa tanah daerah sempadan sungai dapat dimanfaatkan tetapi dengan izin dari pihak yang berwenang. Namun, dalam kenyataannnya pemanfaatan tanah daerah sempadan sungai Krueng Aceh di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar tidak terdapat izin dari pihak yang berwenang. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemanfaatan tanah daerah sempadan Sungai Krueng Aceh tanpa izin di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, faktor yang menyebabkan pemanfaatan tanah di daerah sempadan sungai tanpa izin, akibat hukum terhadap pemanfaatan tanah di daerah sempadan sungai tanpa izin, dan upaya dilakukan pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan tanah daerah sempadan sungai. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan penelitian lapangan, untuk memperoleh data primer dengan wawancara terhadap responden dan informan, serta penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, warga yang memanfaatkan tanah daerah sempadan sungai tidak memiliki izin dan tanah tersebut dibagi-bagikan oleh keuchik. Kedua, faktor penyebab pemanfaatan tanah daerah sempadan sungai tanpa izin adalah (a) tidak mengetahui adanya aturan, (b) tidak ada lembaga yang bertugas memberikan izin, (c) tanah sempadan sungai dekat dengan pemukiman penduduk, (d) tidak ada larangan tegas dari pejabat berwenang. Ketiga, akibat hukum yang timbul adalah pemberian sanksi pidana dan denda, namun dalam praktek belum pernah dilaksanakan. Keempat, upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan pemasangan papan nama yang berisikan larangan pemanfaatan tanah tersebut. Balai Wilayah Sungai Sumatera I Provinsi Aceh harus membentuk suatu lembaga yang mengelola perizinan pemanfaatan tanah daerah sempadan sungai serta membentuk mekanisme pemberian izin sesuai peraturan yang berlaku, meletakkan kembali tanda batas tanah, dan melakukan sosialisasi terhadap warga. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8681 Title A name given to the resource PEMANFAATAN TANAH DAERAH SEMPADAN SUNGAI KRUENG ACEH TANPA IZIN DI KECAMATAN SUKA MAKMUR RNKABUPATEN ACEH BESAR Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource MUHAMMAD SALAM Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8682 Title A name given to the resource MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENJASORKES DI SEKOLAH DASAR SE-KECAMATAN RNSAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource musanna Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8683 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Ekonomi (D3) Title A name given to the resource PROSEDUR PEMOTONGAN PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENGANGKUTAN BOP RASKIN PADA PERUM BULOG DIVRE ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Basirun Nazir Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8684 Title A name given to the resource MOTIVASI BELAJAR PENJASORKES PADA SANTRI PONDOK PESANTREN MODERN AL-FALAH ABU LAM URN KABUPATEN ACEH BESAR Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource AKBAR ISMI SYAHPUTRA Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8686 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Ekonomi (D3) Title A name given to the resource PROSES IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING ( ERP ) TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI PT PLN (PERSERO) AREA BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource PUTRI SANIA Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8690 Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILANRNNOMOR 121/PID.B/2012/PN-LSM TENTANG TINDAK RNPIDANA PERBANKAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource WAN RENI RITANTI Description An account of the resource ABSTRAKWan Reni Ritanti, 2014PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANAFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(vi, 55), pp., bibl., app.Ainal Hadi, S.H.,M.Hum.Adanya kasus yang menyebabkan terampasnya kemerdekaan penyandang disabilitas di luar negerimendorong lembaga PBB yakni UNODC dan lembaga non pemerintahan Law Reform Trust, serta beberapa negara untuk membuat aturan mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya, yang aturan tersebut didasarkan pada konvensi internasional mengenai hak penyandang cacat. Indonesia turut meratifikasi konvensi internasional ini menjadi UU No.19 Tahun 2011, namun pada kenyataannya pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas belum terimplementasi secara menyeluruh.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perlunya dibuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yang dilakukan untuk memperoleh data dengan memanfaatkan literatur seperti peraturan perundang-undangan, bahan kuliah, buku-buku, dan bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan untuk memperoleh data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum ada sehingga dapat mengacu pada UU Pemasyarakatan dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia yang telah ada. Adanya instrumen internasional mengenai perlakuan terhadap tahanan cacat, adanya negara lain yang telah memiliki aturan mengenai penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya, dan adanya kasus penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya di luar negeri turut menjadi faktor yang mendorong perlunya Indonesia untuk membuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya.Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat membuat sebuah aturan khusus bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya demi kepentingan dimasa yang akan datang. Kepada aparat penegak hukum agar memiliki pengetahuan mengenai perlakuan dalam menangani penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8691 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Yulia Description An account of the resource ABSTRAKPerkembangan kehidupan yang terus berlangsung menuntut terjadinya perubahan penggunaan lahan yang meningkat. Perluasan lahan untuk pemukiman penduduk dan infrastruktur lainnya menyebabkan berkurangnya lahan terbuka hijau yang semula berfungsi untuk meresapkan air hujan. Maka, diperlukan adanya upaya untuk meresapkan air hujan yang efektif ke dalam tanah, salah satunya dengan menggunakan lubang biopori. Salah satu tempat yang ingin diketahui besarnya laju infiltrasi kawasan dengan menggunakan lubang biopori adalah Kopelma Darussalam, Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya laju infiltrasi sebelum dan sesudah menggunakan lubang biopori, menghitung jumlah lubang biopori yang dibutuhkan serta mengetahui perbedaan tinggi genangan akibat hujan maksimum periode ulang 2, 5, dan 10 tahun dan mengetahui jumlah air yang terinfiltrasi mengisi air tanah. Untuk menghitung tinggi genangan maka digunakan data hujan harian maksimum tahunan, luas tanah menurut tutupan dan teksturnya, serta laju infiltrasi. Sedangkan untuk menghitung volume air yang terinfiltrasi kedalam tanah pada setiap bulan maka digunakan data curah hujan bulanan, luas tanah menurut tutupan dan teksturnya, serta laju infiltrasi. Dari pengukuran laju infiltrasi, untuk tanah bertekstur sand dan silt tanpa penutup, laju infiltrasi adalah 0,07 mm/menit dan 0,025 mm/menit. Tanah dengan penutup rumput untuk tanah bertekstur sand dan silt, laju infiltrasi adalah 0,09 mm/menit dan 0,033 mm/menit. Tanah dengan penutup ilalang yang bertekstur sand dan silt laju infiltrasi adalah 0,1 mm/menit dan 0,0416 mm/menit. Setelah menggunakan lubang biopori untuk tanah bertekstur sand dan silt laju infiltrasi adalah 8 mm/menit dan 1 mm/menit. Tinggi genangan akibat hujan maksimum periode ulang 2, 5, dan 10 tahun dengan menggunakan 100, 160 dan 400 lubang biopori per 100 m2 adalah lebih rendah mulai dari 9,01% hingga 77,43% dibandingkan dengan tidak menggunakan lubang biopori. Selain itu, volume air yang terinfiltrasi dengan menggunakan lubang biopori pada setiap bulannya meningkat hingga 4120 m3 jika dibandingkan dengan tidak menggunakan lubang biopori.Kata kunci : infiltrasi, lubang biopori, tinggi genangan, konservasi air tanah Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8692 Title A name given to the resource STUDI LAJU INFILTRASI KAWASAN DENGAN MENGGUNAKAN LUBANG BIOPORI SEBAGAI UPAYA PENURUNAN TINGGI GENANGAN DAN UPAYA KONSERVASI AIR TANAH