578 10 15608 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource AFIF RAMADHAN Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5683 Title A name given to the resource KEBIJAKAN DAN KOMUNIKASI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI ACEH MELALUI PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource FW. WIDYA BESTARI FONNA Description An account of the resource ABSTRAKProvinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam, dalam konteks hukum telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketikapemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 44 Tahun 1999 tentangkeistimewaan Aceh. Undang-undang ini direvisi lagi pasca MoU Helsinki menjadi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dalam UUPA yaitu penerapan syariat Islam.Namun dalam pelaksanaannya, syariat Islam hanya berlaku untuk satu pihak sajayaitu hanya untuk masyarakat biasa akan tetapi tidak tersentuh untuk pengambilkebijakan. Hal ini menjadi masalah sendiri untuk Aceh dalam upayamelaksanakan syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskankebijakan dan strategi Dinas Syariat Islam dalam penerapan syariat Islam, kendaladan upaya Dinas Syariat Islam dalam mempercepat pelaksanaan syariat Islam.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode deskriptifadalah berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan observasi, wawancara, dandokumentasi yang relevan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitupenelitian dokumentasi atau kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitiankepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaanterkait sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan danstrategi Dinas Syariat Islam ada 3 bentuk yaitu regulator, fasilitator dankoordinator. Strategi yang digunakan Dinas Syariat Islam diantaranyamemberikan sosialisasi, melakukan pelatihan dan memberikan himbauan. Kendala yang dihadapi Dinas Syariat Islam ada 2 yaitu kendala internal dan kendalaeksternal. Kendala internal berupa ketidakseriusan Pemerintah Aceh dankurangnya kesadaran masyarakat Aceh. Sedangkan kendala eksternal berupaintervensi dari luar Aceh dan ajaran sesat. Walaupun terdapat banyak kendalaakan tetapi ada juga beberapa upaya yang ditawarkan Dinas Syariat Islam sertaelemen masyarakat yang peduli terhadap syariat Islam. Solusi tersebut adalahmenyusun grand desain dan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif. Penulismengharapkan agar Pemerintah Aceh khususnya Dinas Syariat Islam dan DPRAagar lebih serius menyikapi permasalahan pelaksanaan syariat Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan agar terciptanya kesejahteraan rakyatkhususnya di provinsi Aceh.Kata Kunci : Dinas Syariat Islam, Pemerintah Aceh, syariat Islam.xiABSTRACTAceh Province is one of the provinces which apply Islamic law, in the context of the law has been in place since 1999, when the government of the Republic of Indonesia passed Law No. 44 of 1999 on the privilege of Aceh. This law was revised again after the MoU into Law No.11 of 2006 on the government of Aceh (UUPA). One of the central government authority granted in the UUPA is the application of Islamic law. However, in practice, Islamic law applies only to one party is only for ordinary people but not touched for policy makers. This becomes a problem itself in the province in an effort to implement Islamic law. The purpose of this study is to explain the policy and strategy of the Department of Islamic Law in the application of Islamic law, and the constraints of Islamic Law Department efforts in accelerating the implementation of Islamic law. The method used is the method descriptive. Descriptive method is in the form of words written or spoken by observation, interviews, and relevant documentation. Data collection techniques used are documentation or library research and field research. The research literature to obtain secondary data based on the books and related reading while field studies to obtain primary data through interviews. The results showed that the policies and strategies of the Department of Islamic Sharia there are 3 forms of regulator, facilitator and coordinator. The strategy used Islamic Sharia Agency including providing socialization, training and provide an appeal. Constraints faced by the Department of Islamic Law No 2 of the external and of the internal constraints. The government's lack of internal constraints such as lack of awareness of Aceh and Aceh. While the external constraints in the form of intervention from outside Aceh and heresy. Although there are many obstacles but there are also some attempts to offer Islamic Sharia Agency and the elements of the community who care about the Islamic Sharia. The solution is to develop a grand design and conduct persuasive approaches. The author expects that the Government of Aceh, especially the Department of Islamic Sharia and parliaments to be more serious about addressing problems of implementation of Islamic law that promote human values in order to create well -being of people, especially in the province.Keywords: Islamic Law Department, Government of Aceh, Islamic law. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11576 Title A name given to the resource KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS SYARIAT ISLAM RNDALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI PROVINSI ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Faljasta Raski Description An account of the resource ABSTRAKFALJASTA RASKI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESARDALAM MENINGKATKAN KUALITASPENDIDIKAN DI KECAMATAN PULO ACEH.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah-Kuala (ix, 84), pp, tabl, bibl, appDr. Taqwaddin, SH, SE., M.S dan Radhi Darmansyah,M.Sc.Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalahmelalui peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan perubahan lingkunganpendidikan dan dunia usaha saat ini maka diperlukan profesionalisme di segalabidang termasuk dunia pendidikan. Mengarah pada bidang pendidikan di daerahkepulauan sangat butuh perhatian khusus dari pihak pemerintah, dikarenakantingkat pendidikan di daerah kepulauan masih sangat rendah. Perbandinganpendidikan yang ada disana sebelum dan sesudah tsunami sangat jauh berbeda,sebelum bencana tsunami melanda Pulo Aceh kondisi pendidikan di daerahtersebut bisa dikatakan hampir berjalan dengan efektif. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui, yaitu: 1. Kebijakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahAceh Besar dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Pulo Aceh, 2.Langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah Aceh Besar dalam mengatasiketerpencilan Pulo Aceh dibidang pendidikan, dan 3. Persepsi masyarakat PuloAceh terhadap pendidikan. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi inidilakukan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapat data sekunderdengan cara mengkaji buku-buku dan dokumen lain yang berkaitan, kemudianpenelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan caraobservasi serta mewawancarai responden dan informan. Hasil dari penelitianmenunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Aceh Besar belumoptimal, hanya mengupayakan fasilitas untuk penunjang pendidikan di Pulo Aceh,serta dengan mengarahkan para pengajar yang tidak sesuai yang dibutuhkan olehpendidikan disana. Terobosan yang di ambil Pemerintah sudah mengupayakanlangkah awal untuk melakukan pertukaran guru yang berkompeten dan bermutuagar menunjang mutu pendidikan di daerah kawasan Aceh Besar yang akanberjalan pada masa 2014-2017. Persepsi masyarakat Pulo Aceh akan pentingnyapendidikan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah Aceh Besar. Disarankankepada Pemerintah Aceh Besar dalam pembuatan kebijakan agar lebih melihatserta meninjau lokasi atau daerah yang ingin diberikan perhatiannya, dikarenakanada daerah-daerah yang tidak sesuai dengan kebijakan yang diberikan olehpemerintah. Hal ini sering terjadi di Negara Republik Indonesia, diharapkankedepan pemerintah agar lebih teliti sebelum memberi.Kata kunci: kebijakan, pendidikan, Pulo Aceh. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=10118 Title A name given to the resource KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KECAMATAN PULO ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource hayatullah qumaini Description An account of the resource ABSTRAKHayatullah KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAPQumaini, PEMBERDAYAAN NELAYAN2014 (Suatu Penelitian Terhadap Nelayan Lam Nga, Mesjid Raya)Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala(ix70,),pp,bibl,app.table.(Prof. Dr. Adwani, SH,. M.Hum,. M. Jakfar, S.H,. M.Hum)Nelayan Lam Nga, hidup dalam kurang terbedayakan. KebijakanPemerintah Aceh Besar untuk pemberdayaan nelayan atas perintah Qanun No 3Tahun 2008, dimana masyarakat nelayan Lam Nga tidak begitu merasakandampak dari arah kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskankebijakan Pemerintah Aceh Besar dalam memberdayakan masyarakat nelayanLam Nga, sebagai pemangku kebijakan dalam mensejahterakan masyarakatdaerah pesisir. Dan Menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sertamenawarkan solusi kepada Pemerintah dalam memberdaya nelayan. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalampenelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara danovservasi. Sedangkan Penelitian keperpustakaan dimaksudkan untukmendapatkan data sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan melakukanpenelitian terdahulu, buku, buku panduan penulisan skripsi, karya ilmiah danartikel serta media internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakanpemerintah Aceh Besar terhadap pemberdayaan nelayan melalui, peningkatansarana dan prasarana kelautan dan perikanan, melakukan rehabilitasi terhadapbidang kelautan dan perikanan, meningkatkan sumber daya manusia di bidangkelautan dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan, dan pengembanganusaha di bidang kelautan dan perikanan. Serta yang menjadi hambatan dalampelaksanaan kebijakan oleh pemerintah Aceh Besar yaitu, tidak jelas identitas ataustatus nelayan. Sehingga membuat pelaksanaan pemberdayaan nelayan menjaditerhambat. Solusinya untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu, mendatakembali identitas atau status nelayan. Dari hasil penelitian tersebut dapatdisimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan nelayan belumbegitu menyentuh semua lapisan masyarakat nelayan. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11601 Title A name given to the resource KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYANRN(SUATU PENELITIAN TERHADAP NELAYAN LAM NGA, ACEH BESAR) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Shaivannur Description An account of the resource ABSTRAKPembalakan liar tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, Hal ini nampak dari lemahnya pemerintah Aceh dalam melahirkan kebijakan guna menanggulangi illegal logging di kawasan pegunungan Ulu Masen. Lemahnya kebijakan dari Pemerintah Aceh berakibat maraknya terjadi pembalakan liar sehingga masyarakat tidak mempunyai kontrol pada saat melakukan penebangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan penanggulangan illegal logging di kawasan hutan lindung Ulu Masen, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan illegal logging di kawasan hutan lindung Ulu Masen, untuk mengetehui solusi yang dapat dilakukan Pemerintah Aceh untuk Menanggulangi illegal logging di kawasan hutan lindung Ulu Masen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian ini mejelaskan bahwa keseriusan Pemerintah Aceh dalam menanggulangi illegal logging di hutan lindung Ulu Masen sudah nampak jelas dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang di lahirkan untuk melestarikan hutan mulai dari tahun 2007 sampai 2011, kemudian kendala yang dihadapi Pemerintah Aceh pada saat membuat kebijakan antara lain, keterbatasan anggaran sehingga mereka tidak bisa bekerja secara maksimal. Sempitnya mata pencaharian masyarakat di pinggiran hutan juga menjadi kendala Pemerintah Aceh dalam menerapkan kebijakan sehingga masyarakat tidak mepunyain alternatif lain selain menebang pohon di hutan. Kesimpulan menunjukkan bahwa, keseriusan Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan terhadap hutan lindung Ulu Masen khususnya, sudah nampak jelas dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang sudah dilahirkan oleh Pemerintah Aceh mulai dari tahun 2007 sampai 2011. Yang menjadi hambatannya adalah kurangnya lahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah pergunungan Ulu Masen. Solusinya, kepada Pemerintah Aceh agar lebih serius dalam memberantas illegal logging, salah satu caranya adalah serius dalam menegakkan hukum dan memberlakukann hukum keseluruhan.Kata Kunci : Pemabalakan liar, hutan lindung, Ulu Masen. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=10114 Title A name given to the resource KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG ULU MASEN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource AMINAH Description An account of the resource ABSTRAK AMINAH, KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH JAYA DALAM 2014 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT (Studi Kasus Pertambangan Emas di Kecamatan Krueng Sabee)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala(x, 74), pp., bibl., app.(Dr. Adwani, SH., M. Hum dan Effendi Hasan, MA)Penambangan emas rakyat di wilayah Gunong Ujeun dilakukan oleh masyarakat yang datang dari sejumlah daerah dengan melakukan penambangan secara illegal. Berbagai permasalahan timbul dari penambangan emas tersebut. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu sampai saat ini pemerintah kabupaten Aceh Jaya belum mampu untuk menangani kasus penambangan ilegal. Selain itu, pertambangan emas di kabupaten Aceh Jaya belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Jaya.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya dalam pengelolaan tambang emas rakyat, kendala yang dihadapi untuk meningkatkan PAD serta solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD.Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kabupaten Aceh Jaya dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun belum memuaskan. Hal ini disebabkan karena masih banyak kasus penambangan illegal, dan masih banyak masyarakat penambang yang tidak tahu tentang Perbup. Adapun kendala yang dihadapi untuk meningkatkan PAD yaitu kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap Perbup, belum adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola pertambangan emas rakyat, adanya hutan produksi di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), belum adanya Qanun terkait tambang emas rakyat serta belum diterapkan Perbup dan sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan Solusi untuk meningkatkan PAD yaitu pemerintah kabupaten Aceh Jaya harus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Perbup, membentuk BUMD, membebaskan hutan produksi di WPR, membentuk Qanun, memberikan sanksi yang tegas kepada para penambang illegal serta menerapkan Perbup. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya harus bekerja lebih maksimal dalam pengelolaaan pertambangan emas rakyat dengan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi serta harus segera menerapkan beberapa solusi untuk meningkatkan PAD kabupaten Aceh Jaya.Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pertambangan Emas Rakyat Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=4879 Title A name given to the resource KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH JAYA DALAM RNPENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYATRN(STUDI KASUS PERTAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN KRUENG SABEE)RNKEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH JAYA DALAM RNPENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYATRN(STUDI KASUS PERTAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN KRUENG SABEE) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Fitri Yanti Description An account of the resource ABSTRAKFITRI YANTI, KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TANGGAP DARURAT UNTUK PENANANGAN BENCANA DI KECAMATAN TANGSE TAHUN 2013Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xi,78), pp., bibl.,app (Dr. Syarifuddin Hasyim, SH,. M.Hum dan Ishak SH. MH)Pada Tahun 2013 telah terjadi bencana gempa bumi di Kabupaten Pidie. Gempa tersebut mengakibatkan dampak yang besar di Kecamatan Tangse dan menimbulkan Korban jiwa, kerusakan tempat tinggal, rumah ibadah, gedung sekolah, kantor pemerintah serta terjadinya pengungsian sejumlah masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Pidie mempunyai wewenang dan menjadi tanggung jawab dalam menyelenggaraan penanggulangan bencana di Kecamatan Tangse yang meliputi perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana serta menetapkan kebijakan terkait penanggulangan bencana. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelakan kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie dalam menanggulangi bencana di Kecamatan Tangse Tahun 2013, untuk menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pidie dalam menanggulangi bencana di Kecamatan Tangse Tahun 2013 serta untuk menjelaskan solusi yang dilakukan Pemkab Pidie dalam menanggulangi bencana di Kecamatan Tangse Tahun 2013. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diantaranya diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang menyangkut dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai para informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pidie dalam menanggulangi bencana di Kecamatan Tangse Tahun 2013 yaitu menetapkan status darurat dan perpanjangan status darurat bencana dan 12 hari masa tanggap darurat bencana, penetapan status transisi darurat bencana ke pemulihan serta perpanjangan status transisi ke pemulihan, dan membentuk Tim Verifikasi data kerusakan dan infrtatruktur lainnya. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pidie dalam menanggulangi bencana di Kecamatan Tangse Tahun 2013 yaitu belum adanya standar operasional prosedur (SOP) terkait penanggulangan bencana, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kurangnya sumber dana dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait bencana. Adapun solusi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pidie dalam menanggulangi bencana di Kecamatan Tangse Tahun 2013 yaitu segera mengeluarkan SOP terkait penanggulangan bencana, meningkatkan koordinasi antar pihak terkait, membentuk Komando Tanggap Darurat dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bencana.Pemerintah Kabupaten Pidie harus membuat kebijakan yang lebih efektif dalam penanggulangan bencana dan harus segera menerapkan beberapa rekomendasi atau solusi dalam penanggulangan bencana kedepan.Kata Kunci: Kebijakan dan Penanggulangan Bencana Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8015 Title A name given to the resource KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TANGGAP DARURAT UNTUK PENANGANAN BENCANA DI KECAMATAN TANGSE TAHUN 2013 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Isnur Wahyudi Description An account of the resource ABSTRAKISNUR WAHYUDI.2014KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TANAMAN PISANG ABACAFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp., bibl., app.(Prof. Dr. Adwani SH., M.Hum. dan M. Jafar SH., M.Hum.)Munculnya rencana pengembangan dan pemanfaatan Tanaman Pisang abaca di Kabupaten Simeulue disebabkan rendahnya ekonomi masyarakat, tingginya angka pengangguran dan masyarakat yang belum sejahtera. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, dengan adanya pisang abaca yang memiliki kualitas paling bagus. Dengan demikian timbul gagasan atau kebijakanuntuk mengembangkan pisang abaca di Kabupaten Simeulue.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue terkait pengelolaan produksi tanaman pisang abaca dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pengelolaa tanaman pisang abaca serta Peran BUMN dalam memberikan dukungan anggaran terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui produksi tanaman pisang abaca.Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengumpulan data di lokasi penelitian dan mewawancarai para informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue telah dijalankan, namun belum maksimal masih perencanaan produksi kepada masyarakat. Produksi pisang abaca belum dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Hambatan yang dihadapi Transportasi dan Jarak/letak Geografis Exspor yang Jauh dan Fasilitas Produksi, Letak Pisang Abaca yang berada di Pegunungan serta Harga Jual yang Murah. Peran BUMN yakni MoU kontrak kerjasama untuk pembelian serat pisang abaca.Hendaknya Pemerintah Kabupaten Simeulue bekerja keras dan melakukan sosialisasi yang lebih mendalam pada masyarakat, kerjasama dengan berbagai pihak demi mewujudkan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah, Tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat harus sejalan dan BUMN dapat memberikan dukungan dan memfasilitasi demi terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui produksi pisang abaca.Kata Kunci: Kebijakan, Pisang abaca, Perekonomian, Kabupaten Simeulue.Banda Aceh, 14 Januari 2015Penulis,Isnur Wahyudi Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11636 Title A name given to the resource KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUERNDALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIANRNMASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TANAMANRNPISANG ABACA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Fairu Zulhayat Description An account of the resource ABSTRAKFAIRUZULHAYAT,2014KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI ANAK PUNK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah (vii-76), pp, tabl, bibl, app. (Dr. Syarifuddin Hasyim, SH.,M.Hum,Sufyan, SH.,M.H)Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani anak punk adalah dengan cara penertiban dan pembinaan. Penertiban dilakukan dengan menangkap 65 anak punk saat menggelar konser punk di di Taman Budaya, Banda Aceh pada hari Sabtu, Tanggal 10 Desember 2011. Setelah ditertibkan, 65 anak punk tersebut diberi pembinaan di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Seulawah, Aceh Besar. Di satu sisi kebijakan tersebut dinilai positif baik oleh masyarakat, ulama dan pengamat sosial pada umumnya atau anak punk sendiri. Selain itu untuk mengetahui kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani anak punk dan efektifitas dari kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani anak punk.Pengumpulan data skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan bacaan lainnya. Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemko Banda Aceh dalam menangani anak punk adalah dengan cara penertiban dan pembinaan. Penertiban dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Satpol PP/WH dan Polda Aceh menangkap 65 anak punk di Taman Budaya dan kemudian dibina di SPN (Sekolah Kepolisian Negri) Seulawah selama 10 har bertujuan untuk mengubah gaya hidup dan penampilan anak punk yang dinilai bertentangan dengan norma dan mengganggu penerapan syariat Islam di kota Banda Aceh. Selain itu efektifitas kebijakan yang diambil Pemko Banda Aceh dalam menangani anak punk tersebut bergantung pada kepentingan suatu instansi atau lembaga tertentu.Pemerintah Kota Banda Aceh disarankan dapat menyusun strategi yang matang dalam mendisiplinkan dan membina anak-anak punk. Ulama dan tokoh Islam diharapkan agar bijaksana dalam menyikapi kasus anak punk. Anak punk diharapkan agar dapat membuka diri dan menjalin komunikasi yang baik dengan semua elemen masyarakat, terutama di Kota Banda Aceh.Kata Kunci: kebijakan, pemerintah kota banda aceh, anak punk. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=10000 Title A name given to the resource KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI ANAK PUNK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource PUTRI MARIATI Description An account of the resource ABSTRAKPUTRI MARIATI, KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGUNGSI 2015 OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DITINJAU DARI PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES, 1951Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi, 58) pp., bibl., appdx.(Lena Farsia, S.H., M.H., LL.M)Perlindungan bagi pengungsi internasional secara legal formal diatur dalam Convention Relating to The Status of Refugees, 1951. Salah satu yang menjadi prinsip dasar perlindungan pengungsi dalam konvensi adalah prinsip non-refoulement yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1), yaitu larangan pengusiran atau pemulangan kembali para pengungsi/pencari suaka ke wilayah dimana mereka mengalami persekusi. Prinsip ini juga telah berkembang menjadi salah satu bentuk jus cogens. Australia adalah negara peratifikasi Konvensi 1951 dan menjadi negara tujuan pengungsi, oleh karena itu Australia wajib melaksanakan semua ketentuan konvensi. Akan tetapi dalam beberapa kasus Australia dinilai melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip tersebut.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidak penerapan ketentuan prinsip non-refoulement dikecualikan oleh Australia dan kesesuaian kebijakan pemerintah Australia dalam upaya penanggulangan pengungsi internasional dengan pengaturan prinsip non-refoulement dalam Konvensi 1951. Data penelitian didapatkan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berkaitan dengan ketentuan perlindungan pengungsi dalam Konvensi Pengungsi 1951 khususnya prinsip non-refoulement. Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah Konvensi 1951 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-refoulement tidak dapat dikecualikan penerapannya oleh Australia meskipun dimungkinkan oleh Konvensi 1951. Dalam hal menyangkut dengan beberapa kebijakan dan tindakan penanggulangan pengungsi, pemerintah Australia tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip non-refoulement meskipun dirasa bertentangan dengan nilai kemanusiaan.Disarankan untuk dilakukan perubahan pada Konvensi 1951 mengenai kemungkinan dikecualikannya prinsip non-refoulement karena bertentangan dengan sifat jus cogens yang melekat padanya, dan disarankan kepada lembaga urusan pengungsi internasional khususnya dalam hal ini UNHCR untuk bekerja lebih kerasdan tegas dalam memantau/mengawasi tindakan-tindakan negara berkaitan dengan pemberian perlindungan bagi pengungsi atau pencari suaka sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan karenanya. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14499 Title A name given to the resource KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGUNGSI OLEH PEMERINTAH RNAUSTRALIA DITINJAU DARI PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM RNCONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES, 1951