503 10 15608 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Aulia Syarif Aziz Description An account of the resource Terdapat banyak access point di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang mempermudah mahasiswa, dosen, maupun staf untuk mendapatkan akses Internet. Akan tetapi, access point tersebut mempunyai service set identifier (SSID) dan kata sandi yang berbeda-beda, sehingga pengguna sering kesulitan mendapatkan akses Internet ketika harus berpindah tempat (menggunakan access point lain). Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah sistem yang mampu menangani autentikasi secara terpusat pada jaringan Internet Unsyiah. Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) adalah salah satu protokol jaringan yang menyediakan sistem autentikasi terpusat. Adapun tujuan penelitian ini adalah melakukan perancangan dan implementasi sistem autentikasi terpusat pada jaringan Internet di Unsyiah, membandingkan protokol autentikasi yang sesuai untuk digunakan, serta menganalisis batas login dan response time server RADIUS. Analisis batas login dilakukan dengan mencoba login sebuah akun pada mesin yang berbeda. Analisis response time dilakukan dengan membandingkan response time server pada keadaan normal dengan response time server dalam serangan DoS dan ping flood. Hasil penelitian menunjukkan protokol autentikasi yang sesuai untuk digunakan adalah PAP karena bisa membaca password yang terenkripsi di database. Pembatasan jumlah login sebuah akun pada waktu yang bersamaan dapat dilakukan pada tabel radgroupcheck untuk FreeRADIUS dan shared users pada profil pengguna Hotspot untuk Hotspot Mikrotik. Response time server RADIUS untuk autentikasi client dalam jaringan yang sama berkisar antara 15 sampai 32 ms. Ukuran bandwidth penyerang DoS mempengaruhi response time server, semakin besar bandwidth yang digunakan penyerang maka semakin besar pula response time server.Kata kunci: RADIUS, autentikasi, server. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15116 Title A name given to the resource IMPLEMENTASI DAN ANALISIS SISTEM AUTENTIKASI TERPUSAT PADA JARINGAN INTERNET/INTRANET UNSYIAH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Keumala Sari Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14917 Title A name given to the resource IMPLEMENTASI FUNGSI PEMBINAAN DAN PENYIDIKAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP PELAKU JARIMAH MAISIR DI KOTA BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Yogi Umbara Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource ABSTRAKYOGI UMBARA,IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN TERHADAP TERDAKWA YANG DIVONIS LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM2014(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(v, 55), pp., tabl., bibl.DR. MOHD. DIN, S.H., M.H.Pasal 77 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (PP KUHAP) mengatur tentang hak terdakwa untuk menuntut ganti kerugian. Tetapi terdakwa tidak menggunakan haknya. Dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dikatakan bahwa ganti kerugian yang dapat dituntut adalah ganti kerugian berupa sejumlah uang, tetapi KUHAP tidak menjelaskan apakah sebatas ganti kerugian materil saja yang dapat dituntut. Begitu juga dengan hakim yang tidak memberitahukan hak yang didapat terdakwa setelah vonis di pengadilan negeri dibacakan.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui ganti kerugian apa saja yang dapat dituntut, untuk mengetahui sebab terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian dan untuk mengetahui sebab hakim tidak memberitahukan hak terdakwa.Data dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur, buku dan tulisan-tulisan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan skripsi ini, dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan ganti kerugian yang dapat dituntut ada 2 : ganti kerugian materil, yaitu minimal Rp. 5.000.- dan maksimal Rp. 1.000.000.-, atau Rp. 3.000.000.- apabila selama penyidikan terdakwa meninggal, atau mengalami cacat fisik, dan ganti kerugian inmateril berupa pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Terdapat 3 alasan terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian : terdakwa tidak mengetahui tentang upaya menuntut ganti kerugian, terdakwa tidak ingin berurusan lagi dengan sistem peradilan pidana dan ketiga adalah terdakwa menganggap jumlah uang yang dapat dituntut tidak setimpal. Alasan hakim tidak memberitahukan hak terdakwa : karena tidak ada dasar hukumnya hakim harus memberitahukan hak yang didapat terdakwa dan hakim menganggap bahwa terdakwa telah dianggap tahu haknya setelah KUHAP diundangkan, yang kedua adalah kewajiban dari pengacara setiap terdakwa untuk memberitahukan hak yang didapat terdakwaDisarankan agar PP KUHAP hendaknya direvisi, khususnya mengenai nominal ganti kerugian yang diberikan, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, dan juga tentang pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa yang hendaknya juga bukan sebatas pemberitahuan di papan pengumuman pengadilan negeri. Bagi hakim hendaknya memberitahukan hak yang didapat terdakwa setelah vonis lepas dari segala tuntutan hukum dibacakan, mengingat tidak semua terdakwa mengetahui hak untuk ganti kerugian tersebut. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9870 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN TERHADAP TERDAKWA YANG DIVONIS LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource ALMIRA KEUMALA ULFAH Description An account of the resource IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PADA PT PLN WILAYAH ACEHOleh:ALMIRA KEUMALA ULFAHNIM: 1309200070094Pembimbing : 1. Dr. Hasan Basri, SE, M.Com, Ak2. Dr. M. Shabri, SE, M.EcABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Good Corporate Governance dan kualitas pelayanan pada PT PLN Wilayah Aceh, Sejauh mana Implementasi Good Corporate Governance dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada PT PLN Wilayah Aceh dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Good Corporate Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada PT PLN Wilayah Aceh. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT PLN Wilayah Aceh. Metode analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian campuran. Penelitian ini memberikan hasil yaitu secara simultan prinsip-prinsip Good Corporate Governance bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di PT PLN Wilayah Aceh, dan secara parsial hanya variabel transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di PT PLN Wilayah Aceh, sedangkan variabel kemandirian secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di PT PLN Wilayah Aceh. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Good Corporate Governance PT PLN Wilayah Aceh sudah berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari telah diterapkannya pedoman perilaku (code of conduct) dilingkungan PT PLN Wilayah Aceh dan program-program yang dibuat oleh PT PLN Wilayah Aceh.Program-program tersebut antara lain yaitu, 1) Program PLN Bersih, 2) Program Perlindungan Pelanggan, 3) Program Kemitraan, 4) Program Bina Lingkungan, 5) Program Lingkungan Hidup. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, PT PLN Wilayah Aceh mengeluarkan beberapa layanan untuk pelanggan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa layanan tersebut yaitu, 1) contact center PLN 123, 2) call back center, 3) Listrik Prabayar. Faktor penghambat dalam implementasi Good Corporate Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada PT PLN Wilayah Aceh yaitu, 1) Keterlambatan pengiriman material SR untuk penyambungan baru, 2) Biaya call center yang masih dianggap mahal oleh pelanggan, 3) Kurang cepatnya waktu penyelesaian pekerjaan pelayanan, 4) Masih ada pelanggan yang sulit untuk dihubungi, 5) Saat melakukan survey pelanggan, yang menjadi responden bukan pemilik asli rekening, 6) Sulitnya menemukan lokasi pelanggan dalam melakukan penyelesaian masalah yang dikeluhkan oleh pelanggan, 8) Biaya,. 9) Orang, dan 10) Waktu. Faktor pendukung dalam implementasi Good Corporate Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada PT PLN Wilayah Aceh yaitu, 1) Faktor Internal yaitu adanya kerjasama, koordinasi dan saling membantu antar karyawan PT PLN Wilayah Aceh, dan dibentuknya fungsi pengelolaan Good Corporate Governance dibawah Sekretaris Perusahaan yang secara khusus tugasnya menangani dan memantau efektivitas penerapan Good Corporate Governance di PT PLN Wilayah Aceh. 2) Faktor eksternal yaitu program-program yang dibuat oleh PT PLN Wilayah Aceh dalam melaksanakan implementasi Good Corporate Governance dan dengan mengembangkan teknologi informasi yang memudahkan karyawan dalam bekerja dan memberikan kemudahan akses yang tanpa batas kepada pelanggan.Kata kunci: Good Corporate Governance, Kualitas Pelayanan Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15265 Title A name given to the resource IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PADA PT PLN WILAYAH ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Intan Zahrani Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource ABSTRACTThe purpose of this study was to find out to test whether the implementation of good governance affects the quality of care in Banda Aceh STO. In this study researchers determine the total sample of 100 people with consideration of limited time, money and effort. The sampling technique used in this study is simple random sampling is a sampling technique that sample probabililty that provide equal opportunity for every element (member) population.The results showed that the implementation of good governance has been applied to both the Tax Office Primary Banda Aceh. Good governance is partially significant effect on the quality of public services in the Office of Tax pelayananan Primary Banda Aceh. Good governance can influence the quality of public services Pratama Tax Office in Banda Aceh by 30.4 percent and the remaining 69.6 percent is influenced by other variables outside the model of this research.Models are expected to further research instrument used in data collection using a more diverse alternatives statement on each variable so that the results are more accurate.Keywords: Good Governance Impact on the Quality of CareABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji apakah penerapan good governance berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pada KPP Pratama Banda Aceh. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan besarnya jumlah sampel sebanyak 100 orang dengan pertimbangan terbatasnya waktu, dana dan tenaga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling yang merupakan teknik probabililty sampling yaitu pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance telah diterapkan dengan baik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Good governance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Pelayananan Pajak Pratama Banda Aceh. Good governance mampu mempengaruhi kualitas pelayanan publik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh sebesar 30,4 persen dan sisanya sebesar 69,6 persen di pengaruhi oleh variabel lainnya di luar model penilitian ini.Untuk penelitian selanjutnya diharapkan model instrument yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan alternatif pernyataan yang lebih beragam pada setiap variabel sehingga hasil yang didapat lebih akurat.Kata Kunci: Good Governance Berpengaruh Terhadap Kualitas Pelayanan Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2371 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Ekonomi Subject The topic of the resource CONSUMER RESEARCH - MARKETING MANAGEMENT Title A name given to the resource IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ida Tutia Rakhmi Description An account of the resource ABSTRAKIDA TUTIA RAKHMI, IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN2015 PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 60), pp., bibl. M. Putra Iqbal, S.H., LLM Sophia Listriani, S.H., LLM Anak merupakan anugerah dalam keluarga dan selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak termasuk hak pendidikan. Pada kenyataannya, keluarga bahkan negara belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah keberadaan pekerja anak. Tidak hanya melanggar hak-hak anak, dengan bekerja juga membawa dampak buruk bagi anak-anak baik secara fisik maupun psikis seperti yang dapat kita lihat dewasa ini. Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah salah satu Konvensi yang mengatur, melindungi dan menjamin hak-hak anak dengan melarang setiap bentuk pekerjaan yang dapat mengakibatkan hal buruk bagi pertumbuhan sang anak, dimana anak dapat bekerja dengan batas-batas usia yang telah ditentukan sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang batas usia minimum bagi anak-anak yang diperbolehkan bekerja. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan apakah Indonesia khususnya Kota Banda Aceh telah mengimplementasi Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 mengenai pemenuhan Hak Pendidikan Pekerja Anak di Kota Banda Aceh secara baik dan benar. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku teks, tulisan ilmiah, surat kabar, dan literatur-literatur yang diunduh dari internet yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membuat undang-undang perlindungan anak dan ditindak lanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No 59 Tahun 2002 dalam melindungi hak-hak anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, tetapi adanya ketidakseragaman dan juga kurangnya pemahaman dalam mengenai definisi dari pekerja anak dilingkungan instansi yang terkait, yang menyebabkan banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Walaupun pada dasarnya Indonesia telah melakukan yang terbaik berdasarkan kewajiban-kewajiban yang tertera didalam Konvensi. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih sangat kurang dalam hal pelaksanaan dan follow up setiap konvensi yang telah diratifikasi. Setelah Konvensi diratifikasi, tidak ada tindakan-tindakan yang signifikan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya mengenai pekerja anak. Disarankan agar pemerintah Kota Banda Aceh membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur masalah pekerja anak secara spesifik agar dapat menangani masalah pekerja anak dengan baik. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=12920 Title A name given to the resource IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKANRNPEKERJA ANAK BERDASARKAN RNKONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH). Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource sri yusfa Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource ABSTRAKKata Kunci : instrumen nontes , layanan bimbingan konselingTeknik nontes merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu guru bimbingan konseling dalam mengidentifikasi masalah, mengenal potensi yang siswa miliki, mengenal karakter siswa dan membantu siswa secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana prosedur penggunaan teknik non-tes yang dilakukan guru BK di sekolah dan Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian teknik nontes dengan jenis data siswa yang dilaksanakan guru BK di sekolah.Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Sampel dalam penelitian ini merupakan guru bimbingan konseling SMAN Kota Madya Banda Aceh yang berjumlah 37 orang, Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan wawancara, setelah data terkumpul data diolah dengan menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan penggunaan teknik nontes dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang dilakukan guru bimbingan konseling disekolah termasuk dalam kriteria rendah, yaitu sebanyak 26 responden atau 70,27% memilih jawaban jarang dan Kesesuaian Teknik Nontes dengan Jenis Data Siswa yang dilaksanakan Guru BK termasuk dalam kriteria rendah, yaitu sebanyak 16 responden atau 43,24% memilih jawaban jarang. Hanya 11 orang yang memilih jawaban sering, yang artinya dari 37 guru BK yang memiliki kemampuan untuk melakukan alat nontes yang sesuai hanya 11 orang saja, sementara masih ada 9 guru BK ynag tidak pernah sama sekali melakukan teknik nontes dengan sesuai. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7490 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas FKIP Title A name given to the resource IMPLEMENTASI INSTRUMEN NONTES DALAM PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING DI SMAN BANDA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Yunita Z Description An account of the resource ABSTRAKYUNITA ZImplementasi Kebijakan Publik dalam2015Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (StudiPelaksanaan JKN dan JKRA di Rumah Sakit UmumDaerah Meuraxa Kota Banda Aceh)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala(DR. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.Si dan Ishak, S.H., M.H)Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu dan tidak mampu.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Publik dalam pelaksanaan JKN dan JKRA di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dan dampak negatif dan positif dalam pelaksanaannya, serta sinkronisasi antara JKN dan JKRA. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program JKN dan JKRA sudah mulai diimplementasikan dan telah berjalan sejak awal Januari 2014 di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Pada pelaksanaannya, program jaminan kesehatan tersebut belum dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan. pemahaman masyarakat merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan program pemerintah ini banyak menuai kasus-kasus di lapangan. Beberapa faktor terjadi disebabkan oleh; kurangnya sosialisasi, kurangnya monotoring dan evaluasi dari pemerintah daerah, kurangnya kerjasama antara puskesmas dan rumah sakit. Sejauh ini pelaksanaan JKN dan JKRA mulai menunjukkan arahnya dibandingkan dengan pelaksanaannya yang dahulu. Sinkronisasi serta integrasi yang dilakukan mulai terarah, walaupun sepenuhnya belum mencapai kesempurnaan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan hendaknya terus melakukan evaluasi kepada pihak rumah sakit, harus lebih cepat dalam menuntaskan permasalahan pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan dan kinerja yang baik merupakan dambaan bagi setiap masyarakat, tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah disahkan.Kata Kunci: Kebijakan publik, pelayanan kesehatan, implementasi kebijakanABSTRACTYUNITA ZImplementation of public policy in improving the quality2015of health services (Study of the implementation of JKN and JKRA in a public hospital in Banda Aceh'h Meuraxa District)Faculty of social and political science University of SyiahKuala (DR. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.Si dan Ishak, S.H., M.H)Organizers of the Social Security Agency (BPJS) is a legal entity formed to organise health assurance program, it is stated in Act No. 40 of 2004 on National Social Security Systems (SJSN). This policy is issued by the Government are reserved for the community can afford and couldn't afford it.This research aims to analyze and explain the implementation of public policies in the implementation of JKN and JKRA in a public hospital in Banda Aceh's Meuraxa Area and the impact of negative and positive in its implementation, as well as synchronization between JKN and JKRA. The data that is required in writing a graduation thesis and research libraries are obtained through field research. Libraries research are done by way of reading text books, legislation, as well as readings related to this research, and the research field is obtained through interviews with some of the informant with regard to research.The results showed that JKN and JKRA program, have already started to be implemented and has been running since early January, 2014 at a public hospital in Banda Aceh's Meuraxa District. In practice, the health security program has not been able to provide a quality service and satisfying. Understanding society is one of the factors that lead to this much government program reap the cases in the field. Several factors occur caused by; the lack of socialization, lack of evaluation and monotoring of the local governments, lack of co-operation between clinics and hospitals. So far the implementation of JKN and JKRA started showing him compared to the implementation first. Synchronization and integration is done start directional, although fully haven't reached perfection.Government as policy makers should continue to conduct the evaluation to the hospital, should be faster in completing the service problems. Health care quality and good performance is always yearning for any society, the responsibility of the Government to perform duties and functions in accordance with the regulations that have been enacted.Keywords: public policy, health care policy, implementation Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13209 Title A name given to the resource IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATANRN(STUDI PELAKSANAAN JKN DAN JKRA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Nurmala Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2720 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas FKIP Title A name given to the resource IMPLEMENTASI KEMAMPUAN DASAR GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SMP NEGERI BAKTIA KABUPATEN ACEH UTARA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Nurmala Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2724 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas FKIP Title A name given to the resource Implementasi Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Pembelajaran di SMP Negeri Baktiya Kabupaten Aceh Utara