378 10 15608 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Eriawati Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource THS Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9678 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Pasca Sarjana Subject The topic of the resource LEARNING EDUCATION Title A name given to the resource APLIKASI KETERAMPILAN METAKOGNITIF DALAM PEMBELAJARAN EKOSISTEM DI MAN RUKOH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Erick Anwar Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAK Erick AnwarTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN GO PUBLIC OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGANFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(v, 75), pp; bibl; app.,(Teuku Ahmad Yani, S. H., M. Hum.)Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Salah satu bentuk pengaturan terhadap kegiatan di pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal (OJK) membuat Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Benturan Kepentingan. Transaksi benturan kepentingan dalam kegiatan perseroan dapat merugikan karena terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas dengan melanggar kewajiban melalui persetujuan RUPS dan tidak melakukan pengumuman kepada publik dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Bagaimana perlindungan terhadap pemegang saham minoritas perseroan go public terhadap transaksi benturan kepentingan berdasarkan perundang-undangan dan Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan melindungi pemegang saham minoritas perseroan go public dalam suatu transaksi benturan kepentingan.Tujuan penulisan skripsi ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, peran dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi benturan kepentingan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas meliputi hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, antara lain personal right, appraisal right, pre-emptive right, derivative right, enquetrecht dan peraturan perundang-undangan pasar modal seperti kewajiban keterbukaan dalam transaksi benturan kepentingan , laporan independen dan hak untuk menyetujui melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan berdasarkan putusan mahkamah agung No. 3017 K/PDT/2011. oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif dilakukan melalui aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan kepada emiten dan para pihak yang berkepentingan Dan cara represif apabila terjadi pelanggaran hukum yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-udang pasar modal yang memperjelas ketentuan tentang perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Dan juga semestinya Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator pasar modal lebih pro aktif dalam menghadapi langkah-langkah terkait transaksi benturan kepentingan. Karena salama ini Otoritas Jasa Keuangan bersikap pasif, dan hanya bergerak melakukan penyelidikan jika ada keluhan dari kreditur semata. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11473 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN GO PUBLIC OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Erick Anwar Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAK Erick AnwarTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN GO PUBLIC OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGANFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(v, 75), pp; bibl; app.,(Teuku Ahmad Yani, S. H., M. Hum.)Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Salah satu bentuk pengaturan terhadap kegiatan di pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal (OJK) membuat Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Benturan Kepentingan. Transaksi benturan kepentingan dalam kegiatan perseroan dapat merugikan karena terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas dengan melanggar kewajiban melalui persetujuan RUPS dan tidak melakukan pengumuman kepada publik dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Bagaimana perlindungan terhadap pemegang saham minoritas perseroan go public terhadap transaksi benturan kepentingan berdasarkan perundang-undangan dan Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan melindungi pemegang saham minoritas perseroan go public dalam suatu transaksi benturan kepentingan.Tujuan penulisan skripsi ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, peran dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi benturan kepentingan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas meliputi hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, antara lain personal right, appraisal right, pre-emptive right, derivative right, enquetrecht dan peraturan perundang-undangan pasar modal seperti kewajiban keterbukaan dalam transaksi benturan kepentingan , laporan independen dan hak untuk menyetujui melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan berdasarkan putusan mahkamah agung No. 3017 K/PDT/2011. oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif dilakukan melalui aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan kepada emiten dan para pihak yang berkepentingan Dan cara represif apabila terjadi pelanggaran hukum yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-udang pasar modal yang memperjelas ketentuan tentang perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Dan juga semestinya Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator pasar modal lebih pro aktif dalam menghadapi langkah-langkah terkait transaksi benturan kepentingan. Karena salama ini Otoritas Jasa Keuangan bersikap pasif, dan hanya bergerak melakukan penyelidikan jika ada keluhan dari kreditur semata. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11474 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN GO PUBLIC OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Erick Anwar Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAK Erick AnwarTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN GO PUBLIC OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGANFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(v, 75), pp; bibl; app.,(Teuku Ahmad Yani, S. H., M. Hum.)Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Salah satu bentuk pengaturan terhadap kegiatan di pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal (OJK) membuat Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Benturan Kepentingan. Transaksi benturan kepentingan dalam kegiatan perseroan dapat merugikan karena terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas dengan melanggar kewajiban melalui persetujuan RUPS dan tidak melakukan pengumuman kepada publik dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Bagaimana perlindungan terhadap pemegang saham minoritas perseroan go public terhadap transaksi benturan kepentingan berdasarkan perundang-undangan dan Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan melindungi pemegang saham minoritas perseroan go public dalam suatu transaksi benturan kepentingan.Tujuan penulisan skripsi ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, peran dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi benturan kepentingan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas meliputi hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, antara lain personal right, appraisal right, pre-emptive right, derivative right, enquetrecht dan peraturan perundang-undangan pasar modal seperti kewajiban keterbukaan dalam transaksi benturan kepentingan , laporan independen dan hak untuk menyetujui melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan berdasarkan putusan mahkamah agung No. 3017 K/PDT/2011. oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif dilakukan melalui aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan kepada emiten dan para pihak yang berkepentingan Dan cara represif apabila terjadi pelanggaran hukum yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-udang pasar modal yang memperjelas ketentuan tentang perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Dan juga semestinya Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator pasar modal lebih pro aktif dalam menghadapi langkah-langkah terkait transaksi benturan kepentingan. Karena salama ini Otoritas Jasa Keuangan bersikap pasif, dan hanya bergerak melakukan penyelidikan jika ada keluhan dari kreditur semata. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11475 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN GO PUBLIC OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Erick Anwar Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAK Erick AnwarTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN GO PUBLIC OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGANFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(v, 75), pp; bibl; app.,(Teuku Ahmad Yani, S. H., M. Hum.)Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Salah satu bentuk pengaturan terhadap kegiatan di pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal (OJK) membuat Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Benturan Kepentingan. Transaksi benturan kepentingan dalam kegiatan perseroan dapat merugikan karena terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas dengan melanggar kewajiban melalui persetujuan RUPS dan tidak melakukan pengumuman kepada publik dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Bagaimana perlindungan terhadap pemegang saham minoritas perseroan go public terhadap transaksi benturan kepentingan berdasarkan perundang-undangan dan Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan melindungi pemegang saham minoritas perseroan go public dalam suatu transaksi benturan kepentingan.Tujuan penulisan skripsi ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, peran dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi benturan kepentingan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas meliputi hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, antara lain personal right, appraisal right, pre-emptive right, derivative right, enquetrecht dan peraturan perundang-undangan pasar modal seperti kewajiban keterbukaan dalam transaksi benturan kepentingan , laporan independen dan hak untuk menyetujui melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan berdasarkan putusan mahkamah agung No. 3017 K/PDT/2011. oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif dilakukan melalui aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan kepada emiten dan para pihak yang berkepentingan Dan cara represif apabila terjadi pelanggaran hukum yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-udang pasar modal yang memperjelas ketentuan tentang perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Dan juga semestinya Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator pasar modal lebih pro aktif dalam menghadapi langkah-langkah terkait transaksi benturan kepentingan. Karena salama ini Otoritas Jasa Keuangan bersikap pasif, dan hanya bergerak melakukan penyelidikan jika ada keluhan dari kreditur semata. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11476 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN GO PUBLIC OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Erick Anwar Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAK Erick AnwarTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN GO PUBLIC OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGANFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(v, 75), pp; bibl; app.,(Teuku Ahmad Yani, S. H., M. Hum.)Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Salah satu bentuk pengaturan terhadap kegiatan di pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal (OJK) membuat Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Benturan Kepentingan. Transaksi benturan kepentingan dalam kegiatan perseroan dapat merugikan karena terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas dengan melanggar kewajiban melalui persetujuan RUPS dan tidak melakukan pengumuman kepada publik dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Bagaimana perlindungan terhadap pemegang saham minoritas perseroan go public terhadap transaksi benturan kepentingan berdasarkan perundang-undangan dan Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan melindungi pemegang saham minoritas perseroan go public dalam suatu transaksi benturan kepentingan.Tujuan penulisan skripsi ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, peran dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi benturan kepentingan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas meliputi hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, antara lain personal right, appraisal right, pre-emptive right, derivative right, enquetrecht dan peraturan perundang-undangan pasar modal seperti kewajiban keterbukaan dalam transaksi benturan kepentingan , laporan independen dan hak untuk menyetujui melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan berdasarkan putusan mahkamah agung No. 3017 K/PDT/2011. oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif dilakukan melalui aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan kepada emiten dan para pihak yang berkepentingan Dan cara represif apabila terjadi pelanggaran hukum yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-udang pasar modal yang memperjelas ketentuan tentang perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Dan juga semestinya Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator pasar modal lebih pro aktif dalam menghadapi langkah-langkah terkait transaksi benturan kepentingan. Karena salama ini Otoritas Jasa Keuangan bersikap pasif, dan hanya bergerak melakukan penyelidikan jika ada keluhan dari kreditur semata. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11477 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN GO PUBLIC OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Erick Winaldin Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16229 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Pertanian (D3) Title A name given to the resource IDENTIFIKASI SISTEM BUDIDAYA KANGKUNG (IPOMOEA REPTANS) PADA KELOMPOK TANI DESA CUCUM BPP KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR IDENTIFIKASI SISTEM BUDIDAYA KANGKUNG (IPOMOEA REPTANS) PADA KELOMPOK TANI DESA CUCUM BPP KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR IDENTIFIKASI SISTEM BUDIDAYA KANGKUNG (IPOMOEA REPTANS) PADA KELOMPOK TANI DESA CUCUM BPP KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Erick Winaldin Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16230 Title A name given to the resource IDENTIFIKASI SISTEM BUDIDAYA KANGKUNG (IPOMOEA REPTANS) PADA KELOMPOK TANI DESA CUCUM BPP KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource e-Journal USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Erida, Gina Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2010-10-01 Description An account of the resource             The study on application of different dosages of paraquat herbicide on different ages of milkyweed (Calotropis gigantea R. Br) have been conducted in Experimental Station, Agriculture Faculty, Syiah Kuala University, Darussalam Banda Aceh. The treatments were arranged in a Completely Randomized Design (CDR) with two factors. The first factor was dosages of herbicide which were 0; 0,1; 0,2; 0,3; and 0,4 kg active ingredient (a.i.) ha-1. The second factor was ages of  C. gigantea R. Br which were 30 days, 45 days and 60 days after planting. The result showed that dosage of 0,3 kg i.a. ha-1 significantly increased the percentage of C. gigantea R. Br and decreased the dry weight shoot and root of C. gigantea R. Br. The youngest stage of C. gigantea R. Br was more effective to be controlled, and had a lower dry weight shoot and root than the oldest one. The paraquat herbicides applied with dosages of 0,3 kg a.i. ha-1 on 30 days after planting increased the percentage of C. gigantea R. Br, and  reduced shoot and root dry weight of C. gigantea R. Br. Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://jurnal.unsyiah.ac.id/floratek/article/view/394 Language A language of the resource eng Publisher An entity responsible for making the resource available Universitas Syiah Kuala Relation A related resource http://jurnal.unsyiah.ac.id/floratek/article/view/394/378 Source A related resource from which the described resource is derived Jurnal Floratek; Vol 5, No 2 (2010); 94 - 102 19072686 Subject The topic of the resource paraquat; herbicide; milkyweed (Calotropis gigantea R.Br) Title A name given to the resource APLIKASI BEBERAPA DOSIS HERBISIDA PARAQUAT PADA BIDURI DENGAN UMUR YANG BERBEDA Type The nature or genre of the resource info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource e-Journal USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Erida, Gina; Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala Chamzurni, Tjut; Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2008-12-01 Description An account of the resource Application of Different Dosage of Glyphosate and Paraquat Herbicides and Their Effect on the Growth of Milky Weed (Calotropis gigantean R. Br)ABSTRACT. The study on application the different dosages of glyphosate and paraquat herbicides and their effect on the growth milky weed (Calotropis gigantean) has been conducted at Experimental station, Faculty of Agriculture, Syiah Kuala University, Darussalam, Banda Aceh. The treatment were arranged in a completely randomized bloc design (CRD) manner with two factors. The first factor was the dosages of herbicides which were 0 kg a.i/ha, 0,4 kg a.i/ha, 0,8 kg a.i/ha, and 1,2 kg a.i/ha. The second one was the different herbicides which were glyphosate and paraquat. The result showed that the dosages of the 0,8 kg a.i/ha significantly increased the percentage of milky weed control, suppressed the height of milky weed 21 days of application (DAA), reduced the diameter of milky weed stem and decreased the dry weight of milky weed. The type of the herbicides and different dosages used interactively affected the percentage of milky weed control and the diameter of milky weed stem on 21 days of application (DAA). The paraquat herbicide applied with dosage of 1,2 kg a.i/ha significantly increased the percentage of milky weed control and suppressed the diameter of milky weed stem. Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://jurnal.unsyiah.ac.id/agrista/article/view/1124 Language A language of the resource eng Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala Relation A related resource http://jurnal.unsyiah.ac.id/agrista/article/view/1124/1041 Source A related resource from which the described resource is derived Jurnal Agrista; Vol 12, No 3 (2008): Volume 12 Nomor 3 Desember 2008; 294-303 1410-3389 1410-3389 Subject The topic of the resource Glyphosate; paraquat; herbicide application; Calastropis gigantea Title A name given to the resource Aplikasi Herbisida Glifosat dan Paraquat pada Berbagai Dosis serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Biduri (Calotropis Gigantean R. Br) Type The nature or genre of the resource info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article