1438 10 15614 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ummul Khaira Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7200 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM VERZET DALAM PERKARA CERAI GUGAT Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ummul Khaira Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7276 Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM VERZET DALAM PERKARA CERAI GUGAT Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ummul Khaira Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7201 Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM VERZET DALAM PERKARA CERAT GUGAT Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource meydhitasari Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource ABSTRAKMEYDHITASARI P, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK KEPALA NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi, 83), pp., bibl., app. (NURDIN MH, S.H., M.Hum)Kepala negara sebagai simbol kedaulatan negara mendapat hak kekebalan (imunitas) yang melindunginya dari segala bentuk gangguan. Hak kekebalan tersebut membebaskan kepala negara dari yurisdiksi suatu pengadilan negara lain, apabila mengalami permasalahan hukum dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Namun dengan adanya Statuta Roma 1998 dan dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) menyebabkan timbulnya perdebatan terhadap pelaksanaan hak kekebalan yang melekat kepada kepala negara. Dalam penulisan ini yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan hak kekebalan diplomatik kepala negara berdasarkan Hukum Internasional serta mekanisme penyelesaian kasus penanggalan hak kekebalan kepala negara di depan Pengadilan Pidana Internasional, dalam kasus Omar Al-Bashir sebagai kepala negara Sudan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hak kekebalan kepala negara berdasarkan Hukum Internasional dan menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus penanggalan hak kekebalan kepala negara di depan Pengadilan Pidana Internasional, dalam kasus Omar Al-Bashir sebagai kepala negara Sudan.Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu: penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap instrumen hukum internasional, perjanjian internasional, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.Hasil penelitian menunjukan bahwa hak kekebalan yang melekat kepada kepala negara tidak mutlak dimiliki oleh kepala negara. Kepala negara harus ditanggalkan hak kekebalannya, apabila terbukti melakukan kejahatan internasional sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional. Ditangkap dan diadilinya kepala negara, adalah berdasarkan tindakan yang dilakukannya untuk kepentingan individu. Mekanisme penyelesaian kasus penanggalan hak kekebalan diplomatik kepala negara, dalam kasus Omar Al-Bashir sebagai kepala negara Sudan. Bahwa meskipun negara Sudan bukan merupakan para pihak dari Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional, namun Pengadilan Pidana Internasional memiliki yurisdiksi untuk menuntut dan mengadili Omar Al-Bashir berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) Nomor 1593 Tahun 2005. Sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional. Disarankan agar ketentuan hukum mengenai hak kekebalan kepala negara diatur dengan sangat jelas dengan mempertimbangkan kemungkinan permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Hendaknya negara-negara juga ikut bekerja sama dengan Pengadilan Pidana Internasional untuk membantu penegakan hukum dalam mengadili pelaku kejahatan internasional, dengan tidak memandang kapasitas pelaku kejahatan tersebut. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2397 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Meydhitasari P Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource ABSTRAKMEYDHITASARI P, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK KEPALA NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi, 83), pp., bibl., app. (NURDIN MH, S.H., M.Hum)Kepala negara sebagai simbol kedaulatan negara mendapat hak kekebalan (imunitas) yang melindunginya dari segala bentuk gangguan. Hak kekebalan tersebut membebaskan kepala negara dari yurisdiksi suatu pengadilan negara lain, apabila mengalami permasalahan hukum dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Namun dengan adanya Statuta Roma 1998 dan dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) menyebabkan timbulnya perdebatan terhadap pelaksanaan hak kekebalan yang melekat kepada kepala negara. Dalam penulisan ini yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan hak kekebalan diplomatik kepala negara berdasarkan Hukum Internasional serta mekanisme penyelesaian kasus penanggalan hak kekebalan kepala negara di depan Pengadilan Pidana Internasional, dalam kasus Omar Al-Bashir sebagai kepala negara Sudan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hak kekebalan kepala negara berdasarkan Hukum Internasional dan menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus penanggalan hak kekebalan kepala negara di depan Pengadilan Pidana Internasional, dalam kasus Omar Al-Bashir sebagai kepala negara Sudan.Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu: penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap instrumen hukum internasional, perjanjian internasional, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.Hasil penelitian menunjukan bahwa hak kekebalan yang melekat kepada kepala negara tidak mutlak dimiliki oleh kepala negara. Kepala negara harus ditanggalkan hak kekebalannya, apabila terbukti melakukan kejahatan internasional sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional. Ditangkap dan diadilinya kepala negara, adalah berdasarkan tindakan yang dilakukannya untuk kepentingan individu. Mekanisme penyelesaian kasus penanggalan hak kekebalan diplomatik kepala negara, dalam kasus Omar Al-Bashir sebagai kepala negara Sudan. Bahwa meskipun negara Sudan bukan merupakan para pihak dari Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional, namun Pengadilan Pidana Internasional memiliki yurisdiksi untuk menuntut dan mengadili Omar Al-Bashir berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) Nomor 1593 Tahun 2005. Sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional. Disarankan agar ketentuan hukum mengenai hak kekebalan kepala negara diatur dengan sangat jelas dengan mempertimbangkan kemungkinan permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Hendaknya negara-negara juga ikut bekerja sama dengan Pengadilan Pidana Internasional untuk membantu penegakan hukum dalam mengadili pelaku kejahatan internasional, dengan tidak memandang kapasitas pelaku kejahatan tersebut. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2415 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Kekebalan Kepala Negara Berdasarkan Hukum Internasional Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Meydhitasari P Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource ABSTRAKKepala negara sebagai simbol kedaulatan negara mendapat hak kekebalan (imunitas) yang melindunginya dari segala bentuk gangguan. Hak kekebalan tersebut membebaskan kepala negara dari yurisdiksi suatu pengadilan negara lain, apabila mengalami permasalahan hukum dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Namun dengan adanya Statuta Roma 1998 dan dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) menyebabkan timbulnya perdebatan terhadap pelaksanaan hak kekebalan yang melekat kepada kepala negara. Dalam penulisan ini yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan hak kekebalan diplomatik kepala negara berdasarkan Hukum Internasional serta mekanisme penyelesaian kasus penanggalan hak kekebalan kepala negara di depan Pengadilan Pidana Internasional, dalam kasus Omar Al-Bashir sebagai kepala negara Sudan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hak kekebalan kepala negara berdasarkan Hukum Internasional dan menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus penanggalan hak kekebalan kepala negara di depan Pengadilan Pidana Internasional, dalam kasus Omar Al-Bashir sebagai kepala negara Sudan.Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu: penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap instrumen hukum internasional, perjanjian internasional, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.Hasil penelitian menunjukan bahwa hak kekebalan yang melekat kepada kepala negara tidak mutlak dimiliki oleh kepala negara. Kepala negara harus ditanggalkan hak kekebalannya, apabila terbukti melakukan kejahatan internasional sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional. Ditangkap dan diadilinya kepala negara, adalah berdasarkan tindakan yang dilakukannya untuk kepentingan individu. Mekanisme penyelesaian kasus penanggalan hak kekebalan diplomatik kepala negara, dalam kasus Omar Al-Bashir sebagai kepala negara Sudan. Bahwa meskipun negara Sudan bukan merupakan para pihak dari Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional, namun Pengadilan Pidana Internasional memiliki yurisdiksi untuk menuntut dan mengadili Omar Al-Bashir berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) Nomor 1593 Tahun 2005. Sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional. Disarankan agar ketentuan hukum mengenai hak kekebalan kepala negara diatur dengan sangat jelas dengan mempertimbangkan kemungkinan permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Hendaknya negara-negara juga ikut bekerja sama dengan Pengadilan Pidana Internasional untuk membantu penegakan hukum dalam mengadili pelaku kejahatan internasional, dengan tidak memandang kapasitas pelaku kejahatan tersebut. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2428 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource INTERNATIONAL LAW Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource HELGIAN PRANATA Description An account of the resource ABSTRAKHELGIAN PRANATA,2015TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50) pp., bibl.Azhari, S.H., MCL, M.A.Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia sangat membutuhkan penanaman modal. Produk hukum yang jelas dan jaminan kepastian hukum dari pemerintah merupakan pertimbangan penting bagi penanammodal dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum kepada penanam modal pemerintah telah memuat jaminan kepastian hukum tersebut dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akan tetapi dalam beberapa kasus menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia.Tujuan penulisan skripsi ini menjelaskan tentang penyebab timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal, konsekuensi dari terjadinya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal, serta tindakan yang telah dilakukan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi penanam modal.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka yang terkait dengan objek penelitian. Kemudian data yang terkumpul disusun secara sistematis dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penanaman modal di Indonesia bahwa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya koordinasi antar intansi pemerintah, tidak tegaknya hierarki perundang-undangan, tidak dilaksanakannya kontrak yang telah disepakati, tidak tegasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak tegaknya kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal ini menimbulkan beberapa konsekuensi yaitu menurunnya daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal dan terganggunya kinerja perusahaan yang sedang melaksanakan kegiatan penanaman modal. Untuk menanggulangi ketidakpastian hukum, pemerintah melakukan beberapa upaya yaitu penataan kewenangan dan koordinasi antar intansi pemerintah, penataan pendelegasian kewenangan, meningkatakan harmonisasi peraturan perundang-undangan, membentuk pelayanan terpadu satu pintu, membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.Disarankan agar pemerintah mempertegas dan menjelaskan secara lebih rinci kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disamping itu pemerintah disarankan agar konsisten dalam menegakkan hierarki peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya disarankan kepada pemerintah agar memasukkan upaya-upaya yang telah dilakukan di atas kedalam UUPM sehingga tersebut memiliki daya ikat dan daya berlaku secara maksimal. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15995 Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM RNPELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Muhammad Ramadhan Description An account of the resource Amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan undang-undang ratifikasi ini menjadi persoalan sendiri dalam sistem penegakan konstitusi di Indonesia, keterikatan pemerintah Indonesia terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam bentuk undang-undang, maka menjadi persoalan sendiri apakah undang-undang ratifikasi tersebut dapat di uji oleh Mahkamah Konstitusi.Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang hasil ratifikasi apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan konsekuensi yang timbul jika Mahkamah Konstitusi mencabut undang-undang hasil ratifikasi tersebut.Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penelitian kepustakaan dan analisis terhadap permasalahan, penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum yang menyangkut mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang hasil ratifikasi serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang ratifikasi, karena tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang ratifikasi tidak berbeda dengan undang-undang lainnya sepanjang mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan pembatalan undang-undang ratifikasi dapat dikatakan sebagai penarikan atas prosedur internal yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan ini Indonesia harus menarik diri dari perjanjian internasional, maka Indonesia akan terikat dengan ketentuan formal dalam perjanjian internasional yang berhubungan dengan persoalan penarikan diri.Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar melakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional untuk membuat suatu wadah bagi perjanjian internasional agar tidak lagi dijadikan undang-undang untuk menjaga tidak terjadi lagi pengujian atas perjanjian internasional. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9530 Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource RIZKI ANANDA Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=6115 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK ATAS INFORMASI PADA BANK UMUM DI KOTA BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Riski Darma Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=3056 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource OCCUPATIONS LABOR - LAW ASPECTS Title A name given to the resource TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM MASA KONTRAK KERJA (Studi Kasus di PT. Mah-Zhong International)