1423 10 15612 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Umarani Azkha Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14921 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Muhammad Rivaldi Description An account of the resource ABSTRAKMUHAMMAD RIVALDI, TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH BESARFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,53), pp., tabl, biblTARMIZI S.H.,M.HumPasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) Tahun dan Denda paling banyak Rp12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) namun dalam kenyataannya masih terjadi Pelanggaran terhadap Kampanye.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Pemilu,Upaya Panwaslu dan Kepolisian dalam menangani kasus Tindak Pidana Pemilu dan untuk mengetahui hambatan Panwaslu dan Kepolisian dalam menangani kasus Tindak Pidana PemiluData dalam penelitian ini yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan .penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku,peraturan Perundang-Undangan dan pendapat Sarjana. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan purposive sampling dan dengan cara mewawancarai Responden dan InformanHasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Pemilu dalam masa kampanye adalah faktor Persaingan Politik dan rendahnya pengetahuan tentang Hukum, upaya penyelesaian Tindak Pidana Pemilu oleh pihak Panwaslu melalaui mekanisme Pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat,oleh pihak Kepolisian melalui pemanggilan tersangka dengan menggunakan surat panggilan.hambatan dalam penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dalam masa kampanye oleh pihak Panwaslu ialah saksi tidak berani memberikan kesaksian sehingga banyak kasus Tindak Pidana Pemilu tidak bisa diteruskan. Sedangkan pihak Kepolisian mengalami hambatan didalam waktu Penyidikan yang hanya 14 hariDisarankan kepada penyelenggara Pemilu lebih bersosialisasi terhadap masyarakat gampong,karena permasalahan Tindak Pidana Pemilu lebih kepada masyarakat yang tidak mengerti tentang Hukum dan disarankan kepada pembuat dan perancang Undang-Undang lebih memperkuat lembaga yang menangani kasus Tindak Pidana Pemilu. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14695 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH BESAR Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Syahruman Tajalla Description An account of the resource ABSTRAKSyahrumanTajalla : 2015TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Aceh Besar)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.(iv,55), pp., bibl. Mukhlis,S.H.,M.HumPasal 406 ayat (1) KUHpidana menyebutkan bahwa : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500, (K.U.H.P, 231,407,411s, 489). Namun kenyataannya tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama tersebut masih terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Aceh Besar, hal ini terdapat 14 kasus tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama, hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi terjadinya pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama dan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama.Data dalam penulisan skripsi diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah dibahas. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara mewawancarai para responden.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama adalah faktor emosi dan faktor pengaruh teman. Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi terjadinya pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama diantaranya: a) Kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap hukum, b) Kurangnya Sarana dan Prasarana pihak Kepolisian, c) Sulitnya Proses Penyelidikan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama adalah dengan cara Preventif dan Represif. Upaya Preventif melalui:a) Pembinaan mental spiritual, b) Penyuluhan Hukum, c) Pembinaan Lingkungan Masyarakat. Sedangkan Represif melalui: a) Pelaksanaan Pidana, b) Pemberian Keterampilan selama menjalani hukuman di Lapas.Disaranka kepada pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta dengan deraan hukuman yang telah dijalaninya. Disarankan kepada pihak Kepolisian agar dapat melakukan penyelidikan secara optimal terhadap semua pelaku yang terkait dalam kasus tanpa memandang pangkat dan jabatan. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14803 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN RNSECARA BERSAMA-SAMARN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource RANGGA RIZKI PRADANA Description An account of the resource ABSTRAKRANGGA RIZKITINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUALPRADANA,BELI SECARA ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala2015( vi, 65 ), pp., tabl., bibl., app.M. IQBAL, S.H., M.H.Tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online pada dasarnya sama seperti penipuan pada umumnya namun yang membedakan hanyalah pada sarana yang digunakan yaitu dengan menggunakan media elektronik. Dasar hukum yang dapat menjerat pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online, yakni Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online yang tidak terungkap.Tujuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online, untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam mengungkap tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Dari hasil penelitian diketahui dan dijelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online menggunakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online yaitu membuat poster, sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama dengan pihak bank, kerjasama dengan pihak media, kerjasama dengan antar instansi penegak hukum dan melakukan proses penindakan. Hambatan-hambatan dalam mengungkap tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online yaitu faktor minimnya kemampuan dan alat-alat khusus cyber crime, faktor lokasi pelaku, faktor pemalsuan identitas dan faktor pendukung lainnya.Disarankan kepada Polresta Banda Aceh untuk lebih meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan mengungkap kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online. Disarankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13069 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINERN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource VERA RAHMADANI Description An account of the resource ABSTRAKPasal 1 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menjelaskan bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Namun kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan senjata api masih saja terjadi bahkan dilakukan oleh TNI-AD.Penulisan skripsi bertujuan untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh TNI-AD, dan menjelaskan upaya dan hambatan dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh TNI-AD.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian tentang tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh TNI-AD diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api adalah psikologi, sosiologi, lingkungan sosial dan ekonomi. Dalam upaya menanggulangi terjadinya penyalahgunaan senjata api dilakukan pencegahan secara preventif dan represif. Dalam penanggulangan terdapat berbagai hambatan seperti susahnya menemukan tersangka, kurangnya disiplin militer, tidak adanya kesadaran hukum, serta kurangnya keimanan.Disarankan kepada Anggota TNI-AD agar menjaga amanah yang diberikan negara untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat dan tidak meresahkan masyarakat akibat dari senjata api yang dimiliki. Dan kepada kesatuan militer yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh agar melakukan tes psikologi setiap anggota TNI-AD yang memiliki senjata api secara rutinitas guna mengontrol psikologi anggota TNI-AD agar penyalahgunaan senjata api tidak terjadi lagi. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14626 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Nurul Nabila Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14919 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource RULLY PRADITYA Description An account of the resource ABSTRAKRULLY PRADITYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG DARI KAWASAN BEBAS SABANG KE BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Bea dan Cukai Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 56)pp, tabl, bilb Riza Nizarli S. H., M. HPasal 102 huruf (a), (b) dan (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan ditentukan, bahwa mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Pejabat Bea dan Cukai, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah). Akan tetapi di Wilayah Hukum Bea dan Cukai Banda Aceh, selama tahun 2013-2014 penyelundupan bawang masih terjadi. Penulisan skripsi ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan bawang dari kawasan bebas Sabang ke Banda Aceh, untuk menjelaskan modus operandi tindak pidana penyelundupan bawang dari kawasan bebas Sabang ke Banda Aceh dan untuk menjelaskan upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan bawang dari kawasan bebas Sabang ke Banda Aceh.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang nyata melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor tindak pidana penyelundupan bawang yaitu kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan Kepabeanan dan keuntungan yang besar. Hasil penelitian menunjukkan modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana penyelundupan bawang yaitu pemalsuan dokumen Kepabeanan atas isi barang, adanya peran masyarakat dan adanya pihak dengan kepentingan pribadi. Hasil penelitian menunjukkan pencegahan tindak pidana penyelundupan bawang dilakukan dengan dua cara yaitu Preventif : menempatkan pegawai bea dan cukai di pelabuhan, melakukan pemeriksaan rutin/razia dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan peraturan Kepabeanan dan Represif : mengajukan para pelaku tindak pidana penyelundupan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.Diharapkan kepada KPPBC TMP C Banda Aceh agar meningkatkan kinerja kerja dan mensosialisasikan peraturan Kepabeanan kepada masyarakat dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13179 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG DARI KAWASAN BEBAS SABANG KE BANDA ACEHRN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM BEA DAN CUKAI BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource M. IQBAL NURRAZIQ Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang, huruf (a) wajib ditera dan ditera ulang. Kemudian dalam Pasal 25 yang mengatur tentang larangan pidana bagi para pelanggar Undang-undang tersebut. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun dalam kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban tera ulang terhadap UTTP yang mereka gunakan.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak melakukan tera ulang, tindakan yang dilakukan UPTD Metrologi terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan tera ulang peran dan hambatan-hambatan yang dialami oleh pegawai ahli tera UPTD Metrologi dalam melakukan tera ulang.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian, faktor penyebab pelaku usaha tidak melakukan tera ulang adalah faktor alat masih bagus (30%), kurang tahunya pelaku usaha terhadap tera ulang (20%), tidak pernah didatangi petugas (30%), alat semakin tidak bagus setelah tera ulang (20%). Tindakan hukum yang dilakukan oleh UPTD metrologi sampai saat ini belum pernah dilakukan, hanya sebatas teguran. Hambatan dalam proses tera ulang, kurang sadarnya pelaku usaha, belum ada UPTD Metrologi Legal di Kabupaten/Kota, kurangnya pegawai yang memiliki keahlian di bidang Metrologi Legal idealnya 23 orang menurut pernyataan kepala UPTD Metrologi Legal, sedangkan yang ada hanya 16 orang, dan ahli servis UTTP masih dari pihak swasta, sebaiknya pegawai negeri sipil, karena dapat mengurangi beban biaya.Disarankan kepada UPTD Metrologi Legal agar meningkatkan perannya dalam hal pengawasan alat UTTP. Kepada pegawai/penyidik PPNS agar meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggar agar mendapatkan efek jera. Kepada pelaku usaha agar memenuhi kewajibannya untuk menera ulang alat yang digunakan pada usahanya setahun sekali menurut peraturan yang berlaku. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13127 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINDAK PIDANA TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN TERA ULANG TERHADAP ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Dewi Sartika Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=12777 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA TIDAK MENGHIDUPKAN LAMPU UTAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI SIANG HARI DAN PENERAPAN HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource ROMIZAL Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKROMIZAL, 2015TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Wilyah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 60), pp., bibl., tbl. TARMIZI, S.H., M.HumPasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, dalam hal ini masih ada anak-anak yang melakukan tindak pidana walaupun dalam undang-undang sudah melarangnya agar tidak melakukan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan dan narkotika.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Banda Aceh dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dengan mewawancara langsung dengan hakim anak, jaksa anak, penyidik serta pihak BAPAS. Penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku, seperti adanya sifat cemburu atau iri hati, kurangnya pendidikan anak, baik pendidikan agama maupun pendidikan ilmu pengetahuan umum. Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku, misalnya adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk dan emosional, kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua, orang tua yang melakukan perceraian dan berinteraksi dengan teman yang tidak baik. Dalam menanggulangi tindak pidana anak, aparat penegak hukum melakukan upaya penagananan dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana anak dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana anak yang berumur dibawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2)), dan sanksi pidana bagi anak yang berusia diatas 14 tahun. Disarankan supaya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, khususnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus benar-benar memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat disamping harus mempertimbangkan masa depan anak. Penjatuhan pidana terhadap anak harus disesuaikan dengan apa yang telah diperbuat oleh anak tersebut serta menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14468 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource CRIMINAL OFFENSES - LAW Title A name given to the resource TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BANDA ACEH(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)