1422 10 15612 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Hery Arianda Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAK HERY ARIANDA, 2015TINDAK PIDANA MERPERDAGANGKAN PANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEAMANAN PANGAN(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(v, 59), pp., tabl., bibl. M. IQBAL, S.H., M.H. Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah mengatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk memperdagangkan makanan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan pangan yang tercemar yaitu pangan yang mengandung bahan beracun dan bahan berbahaya. Di dalam Pasal 141 UUP sanksi pidana bagi setiap orang yang memperdagangkan pangan sebagaimana yang telah di sebut pada Pasal 89 dan 90 yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Upaya pembinaan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh akan tetapi masih juga dijumpai pelaku usaha yang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan atau mengandung bahan kimia berbahaya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sebab pelaku usaha memperdagangkan pangan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya, untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPOM dalam mencegah peredaran pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya, dan untuk mengetahui sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang telah memperdagangkan pangan dengan menggunakan tambahan bahan kimia berbahaya.Data dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur, buku dan tulisan-tulisan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan skripsi ini, dan juga penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer yaitu melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan ada 4 alasan sebab pelaku menggunakan bahan kimia berbahaya ke dalam pangan yaitu supaya makanan dapat tahan lama atau bisa awet, supaya makanan akan tampak lebih segar, supaya lebih menghemat modal, dan juga karena faktor lingkungan. Terdapat ada 2 upaya yang dilakukan BPOM untuk mencegah peredaran pangan yang mengandung tambahan bahan kimia berbahaya, yang pertama dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi akan bahaya dari dampak bahan tambahan kimia berbahaya kepada pelaku usaha dan yang kedua dengan cara turun langsung ke lapangan ke tempat produksi mie kuning yang ada di kota Banda Aceh dan daerah-daerah yang banyak terdapat kasus penyalahgunaan bahan kimia berbahaya. Ada 2 sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperdagangkan pangan yang menggunakan bahan kimia berbahaya ke dalam makanan yaitu berupa sanksi pembinaan dan sanksi peringatan baik peringatan secara lisan maupun secara tulisan.Disarankan agar BPOM, Penyidik Kepolisian Polresta Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, untuk terus melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya dari bahan kimia berbahaya, melakukan pengawasan supaya bahan kimia berbahaya tidak beredar di kalangan masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas bahkan jika perlu diberikan sanksi pidana penjara agar dapat memberi efek jera bagi pelaku. Juga diharapkan agar masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi peredaran bahan kimia berbahaya yang beredar di kalangan masyarakat. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13078 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN PANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEAMANAN PANGANRN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Indah Rezeki Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9282 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Indah Rezeki Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9278 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPARNSURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTANRNYANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRIRN(SUATU PENELITIAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource LILI FITRIANI Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5641 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU RN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource NOVI YANTI Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15223 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK, BAHANRNBERACUN, SERTA SETRUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAHRNKABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGRNPENGELOLAAN DANAU LAUT TAWAR DAN SUMBER DAYA HAYATIRNPERIKANAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Nurbaiti Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).Namun dalam kenyatakaan dalam masyarakat banyak beredar kosmetik yang tidak memiliki izin edar, akan tetapi terhadap pelaku tindak pidana belum diterapkan sanksi pidana yang sesuaidengan ketentuan yang berlaku. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penyebab pelaku menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar, penerapan pidana terhadap penjual kosmetik tidak layak edar dan penanggulangan terhadap penjual kosmetik tidak layak edar.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pelaku tetap menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah akibat kurangnya terhadap produk yang dijualnya, kurangnya kesadaran hukum, keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar, lemahnya penerapan sanksi hukum di mana walaupun banyak terjadi pelanggaran tetapi hanya sebagian kecil yang dikenakan sanksi demikian pula yang diajukan ke pengadilan, kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Penerapan pidana terhadap penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam praktik belum maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibuktikan dengan belum maksimalnya sanksi pidana yang dijatuhkan. Pihak BPPOM hanya melakukan penerapan sanksi secara adminitratif saja bahkan ada pelaku pelanggaran yang hanya dikenakan teguran saja walaupun telah kedapatan melakukan pelanggaran yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009. Sedangkan tindakan pidana baru dijatuhkan terhadap salah seorang pelaku dan pidana yang dijatuhkanpun belum maksimal dimana sangat jauh dari ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009. Penanggulangan terhadap penjual kosmetik tidak memiliki izin edar adalah melakukan sosialisasi secara terus menerus, baik kepada masyarakat maupun bagi pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak lainnya guna memberikan solusi dalam mengatasi hambatan dalam penerapan ketentuan pidana bidang kefarmasian. Upaya yang dilakukan berbentuk tindakan preventif guna melakukan pencegahan sebelum terjadi tindak pidana dan upaya represif setelah tindak pidana terjadi yaitu dengan memberikan sanksi bagi pelakunya.Disarankan kepada instansi pemerintah terkait khususnya Badan POMhendaknya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam hal pengawasan terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar yang merugikan masyarakat konsumen termasuk dalam hal ini melakukan penerapan sanksi yang lebih tegas kepada pelakunya. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5705 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MENJUAL KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI KOTA BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Iin Pratama Tj Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAK IIN PRATAMA TJ2015TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Subulussalam )FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (V,54,pp,table,bibl) M.IQBAL, S.H., M.H. Hukum positif indonesia melarang tindak pidana perjudian seperti yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 ayat (3) dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) dalam Pasal 1 ayat (20). Setiap subjek hukum diharuskan mematuhi untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian namun pada kenyataannya masih banyak subjek hukum yang melakukan tindak pidana perjudian.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian, untuk mengetahui mekanisme penangan kasus perjudian, dan untuk mengetahui hambatan dalam penangan kasus perjudian di kota Subulussalam.Untuk memperoleh data dan bahan mengenai permasalahan yang dibahas dilakukan penelitian yang bersifat empiris yaitu memperoteh data secara langsung dan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, melakukan penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan melalui sumber bacaan atau bahan tertulis sebagai acuan yang bersifat teoritis ilmiah.Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor penyebab perjudian di kota Subulussalam adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor ketidak tahuan,faktor melemahnya keiman dan faktor kebiasaan. Mekanisme penangan kasus perjudian dilakukan dengan upaya preventif berupa memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah tentang bahaya perjudian dan melakukan patroli rutin ditempat yang rawan terjadi tindak pidana perjudian. Upaya reprensif berupa penindakan dan penangkapan terhadap para pelaku tindaka pidana perjudian. Hambatan hambatan dalam penanagan kasus perjudian adalah keterlambatan sosialisai berlakunya Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat, kurangnya kepekaan sosial dalam masyarakat dan masih kurangnya koordinasi antara para pihak penegak hukum dalam upaya penangan kasus perjudian.Dalam upaya penangan kasus perjudian di kota subulusalam di harapkan pemerintah kota Subulussalam membuka lapangan pekerjaan untuk menurunkan jumlah penganguran dan untuk menekan angka kejahatan, selain itu di harapkan agar pemerintah kota Subulussalam lebih giat lagi melakukan sosialisasi tentang bahaya perjudian kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, dan kemudian diharapkan agar semua elemen mulai dari masyarakat, Polisi dan Wilayatul Hisbah (WH) dapat bekerja sama untuk memberantas tindak pidana perjudian di kota subulussalam. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14744 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource GAMBLING - CRIMINAL LAW Title A name given to the resource TINDAK PIDANA P[ERJUDIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA SUBULUSALAM) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource PRATANYA NOVIA ERMIDA Description An account of the resource TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN ( CONTEMPT OF COURT ) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke 4, menerangkan maksud dari perlu dibuatnya suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang ancaman sanksi atau hukuman mengenai perbuatan, tingkah laku, serta perkataan-perkataan yang dianggap dapat merendahkan kehormatan peradilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi serta menjaga martabat serta wibawa peradilan. Namun kenyataannya banyak masyarakat ataupun lembaga masyarakat yang melakukan hal yang dapat mencoreng nama peradilan di negeri ini. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan apa permasalahan Contempt of Court di dalam KUHP, bagaimana pengaturan Contempt of Court di dalam RKUHP serta apa kendala dari pengaturan Contempt of Court di RKUHP dalam penerapannya. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di dalam KUHP ada beberapa pasal yang merumuskan mengenai perbuatan yang berhubungan dengan Contempt of Court pasal yang ada dirasa cukup untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan citra serta wibawa peradilan di negeri ini, walaupun sejauh ini KUHP belum merumuskan secara khusus mengenai perbuatan yang bagaimana yang dikategorikan sebagai Contempt of Court, selain itu RKUHP telah memuat pengaturan mengenai Contempt of Court yang disusun sedemikian rupa dalam satu bab khusus di mana terdapat ada persamaan dan perbedaan antara KUHP dan RKUHP mengenai pasal berkaitan dengan Contempt of Court. Adapun kendala dari penerapan pengaturan Contempt of Court dalam RKUHP adalah adanya perbedaan system di mana Indonesia menganut system Civil Law sedangkan RKUHP banyak mengadopsi pengaturan dari Negara Common Law. Disarankan agar pengaturan Contempt of Court dapat dirumuskan dengan jelas di mana dibutuhkannya aturan-aturan yang dapat menindak dengan tegas bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana Contempt of Court, selain itu adanya kerja sama antara seluruh pihak untuk dapat mengawal proses peradilan agar dapat berjalan baik dan tanpa ada campur tangan dari pihak lain, serta dapat mengawasi segala aspek berkaitan dengan peradilan agar para pihak di dalam internal peradilan dapat bekerja dengan baik dan dapat memberikan rasa puas terhadap masyarakat. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13085 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN ( CONTEMPT OF COURT ) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource ERVINA FATMAWATY Description An account of the resource ABSTRAKERVINA FATMAWATY:TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK TUJUAN BERPOLIGAMI YANG 2014 DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,55),pp.,bibl.(MUKHLIS., S.H., M.Hum)Pasal 263 KUHP menyebutkan,bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Pada dasarnya surat palsu tersebut digunakan lagi untuk melakukan sebuah tindak pidana lain seperti melakukan poligami yang diatur dalam pasal 279 KUHP. Terdapat tiga kasus seperti ini yang terjadidalam Wilayah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan hukuman yang relatif ringan, dan satu kasus tidak terselesaikan karena terdakwa kabur.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat untuk tujuan berpoligami yang dilakukan oleh TNI, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana relatif ringan dan akibat hukum bagi pelaku serta upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat untuk tujuan berpoligami yang dilakukan oleh TNI.Untuk memperoleh data dalam skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini adalah faktor kurangnya kesadaran hukum, faktor mudahnya melakukan, faktor ketidakikut sertaan keluarga dalam perpindahan penugasan dan faktor lingkungan pergaulan. Alasan hakim menjatuhkan hukuman yang relatif ringan terhadap tindak pidana ini di Wilayah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh didasarkan pada pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Akibat hukum yang diterima berupa sanksi pidana, diberhentikan hak-hak militernya, tidak dapat naik pangkat serta harus menceraikan salah satu istri yang dinikahinya. Dan untuk penanggulangannya juga mengikuti upaya secara umum yaitu upaya preventif berupa penyuluhan hukumdan upaya represif yaitu melalui proses peradilan pidana.Disarankan kepada instansi terkait agar lebih proaktif dalam mengingatkan anggotanya akan hak-hak serta kewajiban sebagai prajurit TNI guna tidak merusak citra TNI dalam masyarakat. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8928 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK TUJUAN BERPOLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH RNTENTARA NASIONAL INDONESIA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Devi Maulidarni Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14809 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH GEUCHIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN