1421 10 15612 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource aprianda ramadhani Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5649 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINDAK MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource ZIKI RAMADHAN Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource KKI Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14874 Language A language of the resource id Title A name given to the resource TINDAK PIDANA ANGKUTAN ORANG YANG TIDAK DI LENGKAPI RNIZIN TRAYEK RN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEHJAYA) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Joni Fernando Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource ABSTRAKJONI FERNANDO, TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP 2014 ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 52), pp., tabl., bibl.(MAHFUD, S.H., LLM)Eksploitasi anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, karena perbuatan ini melanggar hak-hak anak dan memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual. Namun pada kenyataannya masih saja terjadi praktek eksploitasi terhadap anak.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi, dan kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak.Untuk memperoleh data di dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan guna memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan yang dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi terhadap anak, seperti faktor kemiskinan, gaya hidup matrealistis anak, dan kepentingan pengusaha. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi tertuang dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 yang mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak yang tereksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami hukum anak dan hak anak, kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, gaya hidup matrealistis anak dan orang tua, dan kesadaran hukum korban. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat luas arti pentingnya hak-hak anak dan mengefektifkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak.Saran yang dapat diberikan adalah bagi para orang tua dan pengusaha sebaiknya mengkaji kembali kerugian jika mempekerjakan anak pada sektor berbahaya dan bagi pemerintah hendaknya mensosialisasikan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi dan Konvensi Hak Anak kepada masyarakat luas agar praktek eksploitasi ini bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=3914 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource CHILDREN CRIMINAL-LAW Title A name given to the resource TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK MENURUTUNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANGPERLINDUNGAN ANAK(Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Nurul Adiah Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource NURUL ADIAH, 2015TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERKAWINAN KEDUA TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SABANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi,58),pp.,tabl.,bibl.(Tarmizi S.H., M.Hum)ABSTRAKPasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun yaitu 1.Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2.Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Selain itu, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah dijelaskan bahwa Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Namun, dalam kenyataannya masih ada orang yang melakukan tindak pidana perkawinan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang diatur pada Pasal 279 Ayat (1) KUHP dan penyelesaian terhadap kejahatan yang diatur pada Pasal 279 Ayat (1) KUHP. Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian, diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP adalah faktor ekonomi,faktor sosiologi,faktor ketidakharmonisan dalam keluarga, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang peraturan hukum, proses penyelesaian yang dilakukan oleh penegak hukum telah berdasarkan tata cara yang diatur dalam KUHAP, namun untuk kasus yang telah dicabut pengaduannya, penyidik tidak dapat melanjutkannya dan harus dilakukan penghentian penyidikan. Untuk perkara yang dilanjutkan ke persidangan, hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku kejahatan, sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim lebih rendah dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 279 Ayat (1) KUHP, namun hanya berupa hukuman, tidak dapat memutuskan perkawinan kedua tersebut. Saran kepada pihak keluarga, perangkat desa, dan masyarakat untuk tidak mendukung kejahatan perkawinan itu dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan agar tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana perkawinan tersebut, dalam hal hukuman agar diberikan hukuman yang lebih berat dan dilakukan pembatalan terhadap perkawinan kedua untuk dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource KKI Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14523 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERKAWINAN KEDUA TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SABANG Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Rizqi Nurul Fadhilah Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Undang - Undang tersebut juga mengatur tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun dalam kenyataanya masih banyak kasus pemburuan gading gajah yang belum dapat diselesaikan.Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melukai dan membunuh gajah, hambatan dalam melakukan pencegahan kejahatan tindak pidana melukai dan membunuh gajah, dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana melukai dan membunuh gajah.Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan mewawancarai responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan bahwa faktor-faktor terjadinya tindak pidana melukai dan membunuh gajah di kabupaten Aceh Jaya disebabkan oleh adanya faktor gangguan gajah, faktor adanya permintaan pasar atau faktor ekonomi, dan faktor penegakan hukum yang belum maksimal. Hambatan dalam melakukan pencegahan pelanggaran tindak pidana melukai dan membunuh gajah adalah terbatasnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas, terbatasnya anggaran keuangan dan kurangnya sarana dan prasarana. Usaha yang ditempuh dalam mencegah terjadinya tindak pidana melukai dan membunuh gajah yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif.Disarankan kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan denda dengan jumlah yang besar, kepada WWF dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya satwa liar untuk dilindungi, dan kepada masyarakat agar tetap menjaga dan melindungi terhadap satwa liar yang dilindungi. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14890 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource ELEPHANT KILL CRIMINAL LAW Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MELUKAI DAN MEMBUNUH GAJAH DI KABUPATEN ACEH JAYA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource zikri Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource ABSTRAKZIKRI, TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGANI JENIS SHABU-SHABU OLEH PEREMPUAN2013bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dandipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yangmenyebabkan perempuan melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan Ijenis shabu-shabu, alasan hakim menjatuhkan pidana dibawah batas minimum,dan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana narkotika khususnya yangdilakukan oleh perempuan.Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan penelitiankepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untukmemperoleh data skunder dengan mempelajari literatur dan perundang-undanganyang berlaku. Penelitian lapangan dilakukan dengan memperoleh data primermelalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Faktor yang menyebabkanperempuan melakukan tindak pidana memiliki Narkotika yaitu, faktor inginmendapatkan kekayaan yang lebih, faktor sebagai usaha sampingan dan faktoruntuk memakai sendiri.Putusan hakim menjatuhkan pidana di bawah batasminimum bagi perempuan pelaku tindak pidana memiliki Narkotika yaitu 3 tahunhal ini disebabkan karena terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa seorangibu yang memiliki tanggung jawab terhadap anak. Upaya-upaya yang dilakukandalam menanggulangi terjadinya tindak pidana memiliki Narkotika khususnyayang dilakukan oleh perempuan adalah dengan upaya preventif dengan pembinaanmental spiritual bagi pelaku, penyuluhan hukum dan pemberian keterampilan bagipelaku, di samping itu juga dilakukan upaya represif yaitu melalui prosesperadilan, dan penjatuhan pidana.Disarankan kepada instansi terkait seperti Badan Narkotika Provinsi Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2448 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu Oleh Perempuan Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource aprianda ramadhani Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5647 Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource aprianda ramadhani Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5648 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource RISKA NOVITA SARI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14815 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN PAKAIAN BEKAS YANG RNTERCEMAR TANPA MEMBERI INFORMASI SECARA LENGKAP DAN RNBENAR DI KOTA BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource RISKA NOVITA SARI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14818 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN PAKAIAN BEKAS YANG TERCEMAR TANPA MEMBERI INFORMASI SECARA LENGKAP DAN BENAR DI KOTA BANDA ACEH