1380 10 15610 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource YANGKANA ANUGRAH ICHWAN Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9562 Title A name given to the resource TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SWALAYAN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MEMILIKI CACAT TERSEMBUNYIRNDI KOTA BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Fitriani Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7320 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP MAKANAN DANRNMINUMAN KADALUARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANGRNNOMOR 8 TAHUN 1999 (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Fitriani Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7323 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP MAKANAN DANRNMINUMAN KADALUARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANGRNNOMOR 8 TAHUN 1999 (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Dita Sabila Description An account of the resource ABSTRAKDITA SABILA;2015TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSUMEN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KOTA BANDA ACEHFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 51p) pp., bibl.T. HAFLISYAH, S.H., M. Hum.Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK) diatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Pasal 4 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa setiap konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, beridirilah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Di kota Banda Aceh terdapat 10 SPBU Pertamina yang beroperasi setiap harinya, dan terdapat 5 SPBU yang pernah mendapati pengaduan dari konsumen yang merasa haknya tidak terpenuhi dalam hal uang kembalian yang tidak sesuai.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen yang haknya tidak terpenuhi, untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab pihak SPBU yang tidak memenuhi hak konsumen, dan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pengajuan ganti kerugian yang dilakukan konsumen kepada pihak SPBU dalam hal pemenuhan hak konsumen.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa peraturan perundang-undangan, buku teks, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan metode kuesioner dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 30 orang dari 50 orang konsumen yang tidak mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan tidak mengetahui bahwa ada lembaga yang melindungi hak-hak konsumen. Pihak SPBU bertanggung jawab terhadap tidak terpenuhinya hak konsumen dalam hal uang kembalian yang tidak sesuai. Pihak SPBU bertanggung jawab dengan memberikan uang kembalian yang seharusnya dan menegur karyawannya apabila ada pengaduan dari konsumen. Mekanisme pengajuan ganti kerugian dilakukan dengan cara melaporkan langsung kepada pengelola atau karyawan SPBU atau melaporkan ke PT. Pertamina atau melaporkan ke Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA).Disarankan kepada setiap SPBU agar memberi training kepada karyawan-karyawannya mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban pelaku usaha. Kepada setiap karyawan SPBU dalam bekerja agar tidak terburu-buru dan lebih berhati-hati dalam hal pengembalian uang kembalian konsumen. Konsumen yang merasa haknya tidak terpenuhi agar dapat melaporkan kepada Pertamina ataupun kepada YaPKA agar SPBU yang melakukan kecurangan bisa ditindak lanjuti dan diberikan hukuman dan/atau sanksi. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14799 Title A name given to the resource TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSUMEN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KOTA BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource CHAIRIL BASYAR Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKCHAIRIL BASYAR TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN TERHADAP KERUGIAN PENGIRIM DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN SEMEN (Suatu Penelitian Terhadap Perjanjian Pengangkutan semen Pada PT. Sinar Andalas Pertama dan Pada PT. Fajar Siddiq Perkasa di Provinsi Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 53)pp, tabl, bilb. Teuku Ahmad Yani, S. H., M. HumPasal 191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggara angkutan. Akan tetapi, selama tahun 2012-2014 pada PT. Sinar Andalas Pertama dan PT. Fajar Siddiq Perkasa masih adanya kerugian yang disebabkan oleh pihak pengangkut barang. Penulisan skripsi ini bertujuan mengetahui pertanggung jawaban pengangkut terhadap kerugian pengirim dalam perjanjian pengangkutan semen,untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dan kerugian dalam perjanjian pengangkutan semen dan untuk mengetahui penyelesaian yang ditempuh terhadap tuntutan ganti kerugian pihak pengangkut terhadap kerugian pengirim semen.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang nyata melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukkan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak PT. Sinar Andalas Pertama dan PT. Fajar Siddiq Perkasa adalah melakukan ganti rugi. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk wanprestasi dan kerugian dalam perjanjian pengangkutan semen di PT. Sinar Andalas Pertama dan PT. Fajar Siddiq Perkasa yaitu keterlambatan pengiriman, rusaknya objek dalam masa pengiriman dan kesalahan atau kelalaian pengangkut dan hasil penelitian juga menunjukkan penyelesaian yang ditempuh terhadap tuntutan ganti kerugian pihak pengangkut terhadap kerugian pengirim semen adalah musyawarah, mengganti rugi dengan bentuk barang dan menuntut pembayaran sejumlah uang pengganti harga barang.Diharapkan kepada PT. Sinar Andalas Pertama dan PT. Fajar Siddiq Perkasa agar meningkatkan mutu pelayanan dalam melakukan pengiriman semen dan kepada pihak yang menerima semen agar dapat lebih waspada dalam melakukan perjanjian pengangkutan semen. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15479 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN PENGIRIMAN DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN SEMEN (SUATU PENELITIAN RNTERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUT SEMEN PADA PT. SINAR ANDALAS PERTAMA DAN PADA PT. FAJAR SIDDIQ PERKASA DI PROVINSI ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource SARAH FADHILLA Description An account of the resource ABSTRAKSARAH FADHILLA, TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI DALAM USAHA MEMAJUKAN KOPERASI DI LINGKUNGAN UNSYIAH(Suatu Penelitian di Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi,74) pp., tabl., bibl.(Rismawati, S.H., M.Hum.)Pasal 30 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta aturan terkait dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan merupakan acuan dijalankannya tugas yang merupakan tanggung jawab dari pengurus dan pengawas. Namun dalam kenyataannya, koperasi yang telah berbadan hukum di lingkungan Unsyiah masih memiliki pengurus dan pengawas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban pengurus kepada para anggota, faktor yang menyebabkan pengurus tidak mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, peran pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus koperasi, dan sanksi yang diberikan terhadap pengurus yang tidak melaksanakan tugasnya.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara kepada para responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pengurus kepada para anggota ialah tidak mengikuti mekanisme pertanggungjawaban secara lengkap yaitu mengenai pencantuman komponen yang semestinya. Faktor yang menyebabkan pengurus tidak mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya ini berasal dari faktor dalam maupun faktor luar para pengurus. Peran pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus koperasi belum maksimal yang disebabkan masih kurang mendalami tugas yang menjadi tanggung jawabnya . Sanksi yang diberikan terhadap pengurus yang tidak melaksanakan tugasnya akan diselesaikan secara kekeluargaan dan/atau secara administratif.Disarankan kepada anggota agar mengetahui segala hak dan kewajibannya atas koperasi. Pengurus agar mempelajari tentang seluk-beluk koperasi agar bisa menjalankan usaha koperasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengawas agardapat mengawasi dan memberi peringatan kepada pengurus yang lalai dalammelaksanakan tugasnya. Pembina agar dapat lebih pro-aktif memberikan pembinaan kepada koperasi serta membuat sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14832 Title A name given to the resource TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI DALAM USAHA RNMEMAJUKAN KOPERASI DI LINGKUNGAN UNSYIAHRN(SUATU PENELITIAN DI FAKULTAS HUKUM, FAKULTAS PERTANIAN DAN FAKULTAS RNTEKNIK) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource T. FERDY AZHARI Description An account of the resource ABSTRAKT.FERDY AZHARI,TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA AKTUIL TAILOR TERHADAP WANPRESTASI YANG TERJADI DALAM PERJANJIAN JAHIT-MENJAHIT 2014Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi, 54) pp, tabl, bibl. KADRIAH, S.H., M.Hum.Pasal 1338 KUHPerdata menetapkan bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaku usaha jasa jahit-menjahit dalam menjalankan usahanya melakukan kesepakatan dengan konsumen yang kemudian menjadi suatu perjanjian bagi kedua belah pihak. Kesepakatan ini dilakukan dengan pengukuran, pemilihan model ataupun bentuk jahitan, pemilihan jenis bahan, pembayaran dan penentuan kapan pesanan konsumen diselesaikan. Namun dalam pelaksanaannya di Aktuil Tailor terdapat ketidaksesuaian sehingga perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.Penulisan skiripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa jahit-menjahit, faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha jasa jahit-menjahit melakukan wanprestasi, serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang ditempuh oleh para pihak dalam usaha jasa jahit-menjahit.Perolehan data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdapat beberapa bentuk wanprestasi, yaitu keterlambatan waktu dalam menyelesaikan pesanan konsumen, Ukuran pesanan konsumen yang tidak sesuai pesanan (kebesaran atau kekecilan), dan juga hasil jahitan yang tidak sesuai seperti model yang diinginkan oleh konsumen. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi tersebut ialah seperti adanya pemadaman listrik bergilir oleh PLN, kesalahpahaman para pihak dalam menentukan jenis model jahitan, dan menurunnya kesehatan para pekerja di Aktuil Tailor. Penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak ialah melalui jalur negosiasi atau perundingan, yaitu merupakan sebuah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama.Disarankan kepada pihak pelaku usaha agar lebih teliti dalam melakukan pengukuran pesanan konsumen dan dalam menentukan kesepakatan kapan pesanan konsumen diselesaikan. Kepada pihak konsumen agar memberikan informasi yang jelas kepada pihak pelaku usaha dalam hal menentukan model ataupun bentuk jahitan yang diinginkan. Sehingga pelaku usaha dapat mengurangi jumlah wanprestasi yang dilakukan dalam memenuhi prestasi. Serta kepada para pihak agar menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9780 Title A name given to the resource TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA AKTUIL TAILORRNTERHADAP WANPRESTASI YANG TERJADI RNDALAM PERJANJIAN JAHIT-MENJAHIT Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Sofia Anggraini Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9761 Title A name given to the resource TANGGUNG JAWAB PERDATA ADVOKAT ATAS GUGATAN YANG DIBUATNYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM ACEH BESAR) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource NURUL MUZAKKIR Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek serta Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek menyatakan tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja. Hal ini merupakan tanggung jawab Perusahaan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja atas resiko yang sewaktu-waktu dapat menimpanya. Di dalam praktek ada beberapa tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang tidak memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Bahkan tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja yang tidak diikutsertakan pada program Jamsostek harus menanggung sendiri biaya pengobatannya. Dengan demikian hak-hak tenaga kerja telah dilanggar oleh Perusahaan sehingga merugikan tenaga kerja.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab perusahaan jasa konstruksi terhadap keselamatan kerja tenaga kerja. Untuk mengetahui faktor penyebab perusahaan jasa konstruksi tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program jaminan kecelakaan kerja dan untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakan kerja yang tidak mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, teori-teori, konsep-konsep serta perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kemudian untuk memperoleh data primer, dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan.Berdasarkan penelitian tanggung jawab Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh terhadap tenaga kerja belum maksimal. Di mana masih ada tenaga kerja yang tidak diikutsertakan pada program Jamsostek tidak memperoleh JKK. Akibatnya tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja harus membiayai pengobatannya sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan jasa konstruksi tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya pada Program Jamsostek adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya JKK oleh perusahaan jasa konstruksi, belum dilaksanakannya sanksi kepada perusahaan jasa konstruksi, keuangan perusahaan yang belum mendukung, adanya anggapan negatif terhadap perusahaan asuransi serta sosialisasi perusahaan asuransi khususnya PT. Jamsostek tentang pentingnya JKK belum maksimal. Cara penyelesaian yang dilakukan ketika terjadi kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja yang tidak mendapat perlindungan JKK adalah tenaga kerja melaporkannya kepada pihak Disnaker dan kemudian akan diambil tindakan terhadap perusahaan yang bersangkutan.Disarankan kepada perusahaan agar mematuhi segala peraturan yang mengatur tentang tanggung jawabnya terhadap tenaga kerja khususnya berkaitan dengan keselamatan kerja yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5899 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI TERHADAP TENAGA KERJA YANG TIDAK DIIKUTSERTAKAN PADA PROGRAM JAMSOSTEK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource MUHAMMAD SALAMUDDIN Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKMUHAMMAD SALAMUDDIN, 2015TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN DENGAN JAM KERJA DI BANDA ACEH Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(v. 67) pp., bibl.(Mustakim, S.H., M.Hum) Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan mengenai waktu kerja dan waktu lembur yaitu 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu dan waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu dan pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur. Namun, dalam kenyataannya pada perusahaan KFC Jl. Daud Bereueh masih terjadi penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang bekerja pada KFC, faktor yang menyebabkan pengusaha tidak mengindahkan ketentuan jam kerja terhadap pekerjanya dan upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan jam kerja. Data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab perusahaan KFC Jl. Daud Bereueh terhadap pekerja berkaitan dengan jam kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga menyebabkan sebagian hak pekerjanya tidak dapat dilindungi. Adapun faktor yang menyebabkan perusahaan tidak mengindahkan ketentuan jam kerja bagi pekerja, yaitu: 1) pekerja kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2) pekerja takut kehilangan pekerjaannya, 3) pengusaha kurang memperhatikan masalah kesehatan pekerjanya. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara musyawarah yang paling diutamakan. Disarankan kepada pengusaha sebaiknya lebih serius dalam hal melaksanakan perlindungan hukum berkaitan dengan jam kerja terhadap pekerjanya. Disarankan kepada pekerja harus lebih berani untuk menuntut haknya khususnya berkaitan dengan jam kerja. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pekerja, diharapkan instansi terkait melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemenuhan hak-hak pekerja pada suatu perusahaan. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14472 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource OFFICE HOURS LABOR LAW Title A name given to the resource TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN DENGAN JAM KERJA DI BANDA ACEH