1355 10 15610 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Rizki Amalia Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource Para terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi ,yaitu dengan Pasal 170 (2) ke-3, Pasal 170 (1), dan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan Pasal 170 (2) ke-3 KUHP isi pasalnya menyebutkan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang bersalah diancam pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut, dengan hukuman penjara terhadap terdakwa I enam tahun, terdakwa II satu tahun, terdakwa III enam tahun, namun dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan fakta fakta persidangan dan dasar hukum apa yang tepat digunakan untuk perkara ini. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan apakah dasar hukum yang digunakan oleh hakim terhadap terdakwa II sudah tepat dan apakah dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa II hakim memperhatikan fakta-fakta persidangan dalam putusan No. 206/Pid.B/2011/PN-JTH. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan peninjauan kepustakaan/studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan yang berkaitan dengan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini tidak tepat, hakim tetap memutuskan terdakwa II bersalah dengan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sedangkan dilihat dari unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP terdakwa II sama sekali tidak melanggar Pasal tersebut. Disamping itu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa II juga tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP hakim tidak menerapkan Pasal 197 huruf d KUHAP yang menyebutkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan si terdakwa. Pada akhirnya hakim tetap memutuskan terdakwa II bersalah dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun.Disarankan kepada para hakim dalam melaksanakan hukum sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan dan dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2435 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Subject The topic of the resource COURT RULES-CRIMINAL LAW Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR: 206/Pid.B/2011/PN-JTH TENTANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEJAHATAN MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Almira Madarina Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14380 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR: 97/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PENDERITA GANGGUAN JIWA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Almira Madarina Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14381 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR: 97/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PENDERITA GANGGUAN JIWA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Rizka Lidya Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9763 Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE NOMOR 438/PID/B/2012/PN>KBJ Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Hisbah Rahmatan Putra Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource ABSTRAKHISBAH RAHMATAN PUTRA, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR: 136/Pid.B/2012/PN-MDL TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL PERKAWINANFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v,56) pp, bibl, app. (Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.)Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan syarat materiil dari sebuah dakwaan haruslah cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Namun, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 136/Pid.B/2012/PN-MDL dalam rumusan dakwaannya tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dengan menggabungkan para terdakwa ke dalam satu berkas perkara, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada para terdakwa dengan Pasal 279 ayat (1) ke-1e, yang dimana unsur pasal tersebut tidak tepat diterapkan kepada terdakwa II.Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan rumusan dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap serta menganalisis putusan hakim yang tidak tepat dalam menerapkan dasar hukum apabila dilihat dari tujuan hukum dan hukum positif di Indonesia.Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan yakni jenis data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti KUHAP, Undang-Undang, putusan pengadilan, buku-buku dan lain sebagainya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara content of analysis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan Jaksa Penuntut Umum menggabungkan para terdakwa ke dalam satu berkas perkara menyebabkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas, dan lengkap yang menyebabkan syarat materiil dari sebuah dakwaan tidak terpenuhi, sehingga lebih tepatnya apabila dilakukan pemecahan berkas perkara terhadap para terdakwa. Kemudian dasar hukum pemidanaan yang digunakan Majelis Hakim tidak tepat, selain karena unsur perkawinan dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yang dilakukan terdakwa tidak terbukti, karena tidak diakuinya perkawinan tersebut dalam hukum positif di Indonesia, dikarenakan tidak dicatatkan, sehingga lebih tepatnya para terdakwa dikenakan dengan dakwaan kedua, kemudian dengan menerapkan Pasal 279 ayat (1) ke-1e KUHP kepada terdakwa II telah adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi terdakwa karena unsur pasal tersebut tidaklah terpenuhi bagi terdakwa II.Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dalam merumuskan dakwaan harus memperhatikan syarat formil dan materiil surat dakwaan dan Majelis Hakim dalam menerapkan dasar hukum yang tepat dalam membuktikan kesalahan para terdakwa harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang agar terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11107 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR: 136/PID.B/2012/PN-MDL TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL PERKAWINAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Cut Rizky Febrina Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKCUT RIZKY FEBRINA,STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR:201591/Pid.Sus/2011/PN.Pso TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSIFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v,65) pp, bibl, app.RIZANIZARLI, S.H.,M.H.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan suatu sistem ancaman pidana minimum khusus (straf minimum rules) dalam penjatuhan sanksi pidananya. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang ada padanya sehingga dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara, di pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Namun hakim dalam Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso telah menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus, sehingga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.Tujuan penulisan studi kasus ini yaitu untuk menjelaskan bahwa adanya putusan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus yang tidak dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menjelaskan putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain sebagainya. Studi ini dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan dan mencari solusi atas permasalahannya.Hasil penelitian Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus oleh hakim tidak dapat dibenarkan, karena telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menerapkan sistem pidana minimum khusus (straf minimum rules), asas legalitas (tiada pidana tanpa undang-undang), dan Pasal 55 ayat (1). Putusan ini juga belum mencapai tujuan hukum yaitu nilai kepastian hukum, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan.Disarankan kepada hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya dalam menjatuhkan suatu putusan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan hukum yang berlaku. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk memperhatikan kembali unsur-unsur dari tujuan hukum, sehingga tercapai nilai kepastian hukum, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14375 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource CORRUPTION - LAW Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO RNNOMOR: 91/PID.SUS/2011/PN.PSO RNTENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource WAHYU ANGGARA Description An account of the resource ABSTRAKWAHYU ANGGARA,STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SABANG NOMOR : 2014 47/Pid.B/2011/PN.SAB TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN.Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v,50) pp, bibl, app.Dr. Mohd Din, S.H., M.H.Ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila tidak terpenuhinya semua rumusan unsur suatu tindak pidana dalam putusan pemidanaan, maka akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Dalam putusan hakim pengadilan negeri Sabang No. 47/Pid.B/2011/PN.SAB, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Apabila diteliti lebih cermat berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti yang ada, sesungguhnya penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c tidaklah tepat, hal ini dikarenakan tidak semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi.Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan bahwa hakim kurang proporsional dalam menganalisis setiap unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan untuk menjelaskan apakah putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.Penelitian ini bersifat menjelaskan dan merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain sebagainya. Studi ini dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan dan mencari solusi atas permasalahannya. Hasil penelitian putusan Nomor : 47/Pid.B/2011/PN.SAB menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terlebih dahulu meneliti dengan seksama setiap unsur dalam pasal yang didakwakankan oleh penuntut umum, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP apabila dalam suatu putusan setiap unsur pasal tidak terpenuhi maka seharusnya putusan tersebut batal demi hukum. Putusan ini juga belum mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.Disarankan kepada hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya dalam menjatuhkan suatu putusan supaya benar-benar berdasarkan hukum yang berlaku dan berkesesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu diharapkan hakim dalam setiap menjatuhkan putusan untuk memperhatikan kembali kembali unsur-unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga tujuan dalam penegakan hukum dapat tercapai. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=3588 Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SABANG NO. 47/ Pid.B/2011/PN.SABTENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource LIA AZRINA Description An account of the resource ABSTRAKLIA AZRINA,STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 172/ PID.B/2013/PN-SGI TENTANG TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABULFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala( v, 51) pp,bibl,app,. (Nurhafifah, S.H., M.Hum) Terdakwa Muammar Khadafi Bin Arbi dalam putusan ini didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan hukuman penjara terhadap terdakwa tiga tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam halnya perkara No.172/Pid.B/2013/PN-SGI tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang dan memijit kepala dan leher korban, meraba-raba payudara dan kemaluan korban. Akan tetapi, faktanya terdakwa mengumandangkan azan dan membacakan ayat Alquran untuk mengobati korban yang sedang sakit kepala karena kerasukan. Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara dan kemaluan korban. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan alat bukti berupa Visum Et Repertum membuktikan terdakwa tidak bersalah dan hakim tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa dalam putusan No. 172/ Pid.B/ 2013/ PN-SGI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak tepat, hal ini dilihat dari alat bukti Visum Et Repertum yang ada menunjukkan terdakwa tidak bersalah. Namun hakim tetap memutuskan terdakwa bersalah dengan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sedangkan dilihat dari unsur-unsur Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terdakwa sama sekali tidak melanggar pasal tersebut. Dalam Hakim membuktikan unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak menerapkan Pasal 197 huruf d KUHAP yang menyebutkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan si terdakwa. Dalam hal ini hakim tetap memutuskan terdakwa bersalah dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).Disarankan kepada para hakim dalam memutuskan suatu perkara benar-benar berdasarkan negatief wettelijk (adanya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim), yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta diharapkan kepada terdakwa untuk melakukan upaya hukum sehubungan dengan kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8767 Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR : 172/ PID.B/ 2013/ PN-SGI TENTANG TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource DIANDINI SAFRIDA Description An account of the resource ABSTRAKDIANDINI SAFRIDA2015STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 151/PID.SUS/2014/PN-SGI TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKAFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v,72)pp, bibl, appNursiti, S.H.,M.HumDalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2014/PN-Sgi atas nama Terdakwa Muhajir Bin M. Jamil jaksa penuntut umum kurang cermat dalam mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam menerapan bentuk dakwaan. Perbuatan terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 112 yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I atau Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu setiap penyalahgunaan Narkotika Golonan I bagi diri sendiri dan disusun dalam bentuk alternatif oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang bisa mengarahkan perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa dari yang telah didakwakan jaksa.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi yang tepat bagi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, mengetahui bentuk dakwaan yang sesuai agar perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, serta menganalisis putusan hakim yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan merupakan penelitian studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 151/Pid.Sus/2014. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta wawancara dengan jaksa dan akademisi untuk memperkuat analisis.Hasil analisis menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum kurang cermat dalam mengkualfikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dimana jaksa mendakwa terdakwa melanggar Pasal 112 atau Pasal 127. Padahal jika dilihat berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga melanggar Pasal 114. Selain itu, bentuk dakwaan alternatif yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini kurang sesuai. Sehingga memberikan celah bagi hakim untuk memilih langsung dakwaan yang di pandang terbukti dan menjatuhkan pidana 8 (delapan) bulan penjara dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Tindakan ini tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.Disarankan kepada jaksa agar lebih cermat dalam mengkualifikasikan tindak pidana dan menerapkan bentuk dakwaan untuk menghindari lepasnya terdakwa dari jeratan hukum dan penerapan hukum yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kepada hakim disarankan agar lebih jeli dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam menjatuhkan putusan sehingga tujuan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat terpenuhi baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14355 Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 151/PID.SUS/2014/PN-SGI TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Rio Arapenta Tarigan Description An account of the resource Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara, merupakan dasar hukum pemidanaan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor: 63/Pid.B/2010/PN.Wmn. Namun, dasar pemidanaan ini bertolak belakang dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair, dan dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus.Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak tepat dalam menerapkan dasar hukum dan menganalisis penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus yang tidak dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan asas legalitas.Penelitian studi kasus ini bersifat menjelaskan dan merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain sebagainya. Studi ini dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan dan mencari solusi atas permasalahannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pemidanaan yang digunakan hakim tidak tepat. Hakim tidak memperhatikan secara cermat fakta-fakta hukum di persidangan yang menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum dan proses pembuktian dakwaan subsidaritas yang dilakukan secara alternatif oleh hakim tidak sesuai dengan praktik persidangan. Jika dikaji dari fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, para terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan para terdakwa yang melakukan pemotongan dana 10% telah menyalahi aturan, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum memperkaya diri. Adanya penjatuhan pidana di bawah acaman pidana minimum khusus oleh hakim telah bertentangan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas, yaitu nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang).Disarankan kepada hakim agar menerapkan dasar hukum yang tepat dalam membuktikan kesalahan para terdakwa dan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang agar terwujud kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=6705 Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WAMENA NOMOR: 63/PID.B/2010/PN.WMN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI