1354 10 15610 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource GUSRIZAL Description An account of the resource Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam putusan Nomor 07-K/PM.I-01/AD/I/2013 majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan dasar hukum yang belum sesuai terhadap fakta-fakta di persidangan, seharusnya majelis Hakim menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 juncto Pasal 56 KUHP. Putusan Hakim terhadap terdakwa 1 relatif rendah,seharusnya terdakwa 1 mendapatkan vonis yang lebih berat, mengingat terdakwa 1 adalah residivis yang mana pada putusan sebelum ini terdakwa 1 telah melakukan kejahatan yang sama dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan dasar hukum yang dipakai Hakim belum sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan menjelaskan putusan Hakim belum mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (kepustakaan). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunderyaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang dipakai oleh majelis Hakim belum sesuai dengan fakta-fakta di persidangan terkait dengan keterangan saksi IV dan para terdakwa yang saling bersesuaian, seharusnya majelis Hakim menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 juncto Pasal 56 KUHP, karena peran terdakwa 2 disini hanyalah sebagai orang yang membantu bukan sebagai pembuat atau sebagai pelaksana, serta memfasilitasi guna memperlancar proses pencurian yang dilakukan oleh terdakwa 1.Majelis Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh dalam menjatuhkan pidana penjara selama (1) satu tahun terhadap para terdakwa relatif rendah dari tuntutan Oditur Militer dan dinilai kurang melihat hal-hal yang memberatkan pada pertimbangan putusannya,seharusnya Majelis Hakim memperberat hukuman terhadap terdakwa 1 karena terdakwa 1 adalah residivis, namun Hakim mengurangi hukuman tersebut sehingga putusan Hakim tersebut belum mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Oditur Militer dalam menerapkan Pasal yang dijadikan oleh hakim sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan, hendaknya terlebih dahulu mencermati faktafakta yang ada dipersidangan. Hakim Pangadilan Militer Banda Aceh sebagai seorangpelaku pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu tetap mengusahakan agar putusan Hakim mencerminkan tiga unsur yakni nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=5864 Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER BANDA ACEH NO. 07-K/PM.I-01/AD/I/2013 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource ACHMAD LUTHFI Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13104 Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITERI-01 BANDA ACEH NOMOR: 138-K/PM I-01/AD/IX/2013TENTANG MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource said muhammad nabawi Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKSAID MUHAMMAD NABAWI(2015)STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 320/PID.B/2011/PN-BNA TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN PEMERINTAH(v, 54)pp,bibl,app.NURSITI,S.H.,M.HumTerdakwa Putra Chamsah diputuskan bersalah karena melanggar Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) yaitu penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah dan harus sesuai dengan peruntukannya. Tetapi dalam pemeriksaan pengadilan Terdakwa Putra Chamsah hanya terbukti menggunakan frekuensi radio saja sedangkan penggunaan orbit satelit tidak terbukti. Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan lengkap terhadap surat dakwaan atas nama terdakwa Putra Chamsah, Penuntut Umum menyatakan dalam surat dakwaannya terdakwa Putra Chamsah melanggar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Namun tidak memuat ayat berapa dari Pasal 53 tersebut yang telah dilanggar oleh Terdakwa.Studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan Surat Dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil yang sesuai dengan pasal 143 KUHAP. Dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang tidak menganalisis secara tuntas unsur pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Telekomunikasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak menguraikan secara jelas dan lengkap, karena Penuntut Umum tidak lengkap menguraikan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dan juga tidak memuat ayat mana dari pasal yang terdapat dalam surat dakwaan yang telah dilanggar oleh terdakwa. Sehingga sepatutnya mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini dinilai tidak tepat. Hakim tetap memutuskan terdakwa Putra Chamsah bersalah menggunakan frekuensi radio tanpa izin pemerintah, berdasarkan Pasal 53 jo Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) padahal terdakwa Putra Chamsah tidak memenuhi unsur penggunaan orbit satelit yang merupakan bagian dari unsur yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tersebut. Seharusnya dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara syah dan menyakinkan dan terdakwa dibebaskan.Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus teliti dan sesuai dengan syarat Surat dakwaan yang terdapat dalam Pasal 143 KUHAP dan Hakim dalam memutuskan perkara harus cermat dan juga harus menguraikan secara tuntas unsur Pasal yang terdapat dalam surat dakwaan. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15608 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 320/PID.B/2011/PN-BNATENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN PEMERINTAH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource said muhammad nabawi Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14616 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 320/PID.B/2011/PN-BNA TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN PEMERINTAH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource said muhammad nabawi Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14617 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 320/PID.B/2011/PN-BNA TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN PEMERINTAH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource said muhammad nabawi Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Terdakwa Putra Chamsah diputuskan bersalah karena melanggar Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) yaitu penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah dan harus sesuai dengan peruntukannya. Tetapi dalam pemeriksaan pengadilan Terdakwa Putra Chamsah hanya terbukti menggunakan frekuensi radio saja sedangkan penggunaan orbit satelit tidak terbukti. Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan lengkap terhadap surat dakwaan atas nama terdakwa Putra Chamsah, Penuntut Umum menyatakan dalam surat dakwaannya terdakwa Putra Chamsah melanggar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Namun tidak memuat ayat berapa dari Pasal 53 tersebut yang telah dilanggar oleh Terdakwa.Studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan Surat Dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil yang sesuai dengan pasal 143 KUHAP. Dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang tidak menganalisis secara tuntas unsur pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Telekomunikasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak menguraikan secara jelas dan lengkap, karena Penuntut Umum tidak lengkap menguraikan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dan juga tidak memuat ayat mana dari pasal yang terdapat dalam surat dakwaan yang telah dilanggar oleh terdakwa. Sehingga sepatutnya mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini dinilai tidak tepat. Hakim tetap memutuskan terdakwa Putra Chamsah bersalah menggunakan frekuensi radio tanpa izin pemerintah, berdasarkan Pasal 53 jo Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) padahal terdakwa Putra Chamsah tidak memenuhi unsur penggunaan orbit satelit yang merupakan bagian dari unsur yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tersebut. Seharusnya dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara syah dan menyakinkan dan terdakwa dibebaskan.Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus teliti dan sesuai dengan syarat Surat dakwaan yang terdapat dalam Pasal 143 KUHAP dan Hakim dalam memutuskan perkara harus cermat dan juga harus menguraikan secara tuntas unsur Pasal yang terdapat dalam surat dakwaan. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14619 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 320/PID.B/2011/PN-BNA TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN PEMERINTAH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Rahmat Fadli Description An account of the resource ABSTRAKRAHMAT FADLISTUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH2015NOMOR 447/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULANFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,55), pp, bibl, app.Nursiti, S.H., M.HumJaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 447/PID.B/2012/PN-BNA mendakwa RS telah melakukan tindak pidana pencabulan (Pasal 289 KUHP) terhadap korban RH. Seharusnya dakwaan yang diajukan adalah perkosaan terhadap orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya, karena korban berada di bawah pengaruh ilmu ghaib yang dimiliki oleh terdakwa. Selain itu terdakwa juga melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penipuan/perbuatan curang (Pasal 378 KUHP). Tetapi Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif. Tindakan Jaksa Penuntut Umum ini dinilai tidak tepat dan menyebabkan terdakwa hanya dijatuhkan pidana dengan Pasal 289 KUHP saja. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tidak tepatnya Jaksa Penuntut Umum dalam mengkualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan penggunaan jenis dakwaan alternatif dalam menuntut terdakwa. Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan yakni jenis data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti KUHP, KUHAP, undang-undang, putusan pengadilan dan buku-buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum salah dalam mengklasifikasikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa kepada korban. Karena pada faktanya terdakwa telah sampai menyetubuhi korban atau memperkosa korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina korban. Tindakan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif untuk menuntut terdakwa juga tidak tepat, karena dapat mengabaikan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang juga dilakukan terdakwa kepada korban. Keseluruhan tindak pidana tersebut mampu dibuktikan di dalam proses persidangan dan sepatutnya digunakan dakwaan kumulatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat lebih maksimal.Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam mengklasifikasikan tindak pidana harus merujuk pada Pasal 143 KUHAP, sehingga surat dakwaan tidak kabur dan terdakwa bisa dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dan dalam membuat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat, agar tidak mengabaikan tindak pidana yang lainnya. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11399 Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEHRNNOMOR 447/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Desky Ferdyan Description An account of the resource ABSTRAKDESKY FERDYAN.STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 255/PID.B/2010/PN.BKL TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAKFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v,58) pp, bibl, app.(Mukhlis, S.H., M.Hum.)Dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2010/PN.BKL. Shodiq Mumtazum als Shodiq als Tayun Bin Gunadi terdakwa dalam kasus ini merupakan anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim anak menjatuhkan hukuman 1 bulan penjara dan masa percobaan 2 bulan, dalam putusan tersebut hakim tidak menetapkan masa penahanan terdakwa sebelumnya harus dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan, akibatnya putusan tersebut lebih ringan dibandingkan dengan masa penahanan terdakwa. Pidana anak sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena masih ada cara yang dapat ditempuh tanpa harus menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak seperti upaya restorative justice maupun diversi.Penulisan studi kasus bertujuan untuk menjelaskan alasan hakim anak yang tidak memperhatikan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebagai pertimbangan dalam Putusan Nomor: 255/Pid.B/2010/PN.BKL dan untuk menjelaskan putusan hakim belum memenuhi nilai keadilan, dan kemanfaatan.Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan yakni jenis data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti KUHAP, undang-undang, putusan pengadilan, buku-buku dan lain sebagainya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara content of analysis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa anak sebelumnya, sehingga putusan pidana yang dijatuhkan belum berperspektif anak. Demikian pula hakim dalam putusannya tidak menerapkan bahwa ada solusi lain dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum seperti pendekatan restorative justice atau diversi agar anak tidak perlu menjalani pidana bersyarat selama 2 (dua) bulan dan tidak merusak masa depan anak dengan penjatuhan pidana tersebut. Di samping itu, hukuman yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor: 255/Pid.B/2010/PN.BKL belum mencerminkan nilai keadilan, dan kemanfaatan karena hukuman yang dijatuhkan hakim belum berperspektif anak.Hakim anak hendaknya memiliki pertimbangan dalam menangani perkara anak, agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan masa depan anak, sehingga tercermin nilai keadilan, dan kemanfaatan. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9415 Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR: 255/PID.B/2010/PN.BKL TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource NURKHAIRINA Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource ABSTRAKSTUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR: 221/PID-AN/2012/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMAFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala( iv,78) pp, bibl, app. (Nursiti, S.H., M.Hum.)Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Hal ini berarti hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dalam bentuk pidana, tetapi dalam bentuk tindakan. Namun dalam proses peradilan terhadap anak di Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar Nomor: 221/Pid.An/2012/PN-JTH dengan terdakwa Elvira Binti Rubus yang masih berumur 14 tahun, hakim menjatuhkan pidana dua tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan pidana kurungan pengganti denda selama dua bulan, untuk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bersama-sama dengan ibu kandungnya melakukan tindakan penganiayaan berat terhadap anak yang baru dilahirkannya yang mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis surat putusan pemidanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP, menganalisis asas perlindungan dan kemanfaatan putusan pidana yang dijatuhkan terhadap perbaikan tingkah laku dan masa depan anak, dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor non yuridis.Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta untuk melengkapi data juga dilakukan wawancara dengan terpidana Elvira binti Rubus, hakim Pengadilan Negeri Jantho yang menangani perkara dan Panitera Pengganti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.Surat Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 221/Pid.An/2012/PN-JTH tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP karena tidak memuat keterangan saksi-saksi, pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dilanggar yang dapat menjadikan terdakwa terbukti bersalah. Pemidanaan dalam bentuk penjara dan denda yang diganti dengan pidana kurungan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hakim juga tidak memberikan pertimbangan tentang alasan non yuridis secara lengkap sehingga putusan yang ambil bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak memberikan kemanfaatan bagi perubahan prilaku anak menjadi lebih baik.Disarankan agar hakim dalam membuat Surat Putusan harus berpedoman pada Pasal 197 KUHAP. Pemidanaan yang pelakunya adalah anak harus diputuskan oleh Hakim Anak dan dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana denda dan hukuman kurungan pengganti denda melainkan dengan wajib latihan kerja. Disarankan juga untuk tidak melakukan pelebelan terhadap anak nakal karena akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan psikologis anak. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=3267 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource DEAD CHILD CRIMINAL LAW Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 22/PID.AN/2012/PN-JTH TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PENYANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource ernifa Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9271 Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG