1352 10 15610 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Siska Rahadiyanti Description An account of the resource ABSTRAKSISKA RAHADIYANTI :2015Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon merasakan kerugian konstitusional sebagai warga Negara akibat berlakunya beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Pasal 1 angka 1 dan angka 6, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11,Pasal 23,Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2),Pasal 57 ayat (2) dan (3), Pasal 59 ayat (2) huruf b,c, dan e.Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami dasar pertimbangan hukum serta untuk memahami dan menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD NRI Tahun 1945 .Penulisan ini merupakan penulisan yang bersifat normatif, artinya data diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Hasil penulisan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan satu Pasal yaitu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan untuk 9 Pasal lainnya tidak dikabulkan. Dengan demikian lahirnya Undang-Undang a quo telah menimbulkan terjadinya konflik norma yang mengatur tentang jaminan hak atas kebebasan berserikat, dan justru tidak memperkuat perlindungan pelaksanaan hak tersebut, melainkan telah mempersempit pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat.Diharapkan kepada pembentuk undang-undang dalam membuat peraturan perundang-undangan supaya tetap memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana telah diatur dan dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 sehingga sejalan dengan prinsip equality before the law dan prinsip non discriminative. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14489 Title A name given to the resource STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XII/2014 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Mohd. Zulfiendri Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource MOHD ZULFIENDRI,STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(v, 64), pp., bibl., app.ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. Pokok permasalahan studi kasus ini adalah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan terkait permohonan dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali.Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membolehkan PK lebih dari satu kali.Untuk memperoleh data dalam penulisan studi kasus ini, digunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal dan makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pemberlakuan Pasal 268 ayat (3) Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 268 ayat (3) tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada dasarnya telah mengesampingkan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Diharapkan untuk kedepannya Mahkamah Konstitusi lebih menangani hal-hal yang terkait dengan PK dapat di proses lebih baik lagi, ditujukan ke Mahkamah Agung sehingga aturan mengenai PK lebih spesifik diatur kembali sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud tanpa harus dipersoalkan kembali dalam perkara yang lainnya. Serta hendaknya ada penegasan dalam pengajuan PK terhadap perkara khusus. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=6807 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Mohd. Zulfiendri Description An account of the resource MOHD ZULFIENDRI,STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(v, 64), pp., bibl., app.ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. Pokok permasalahan studi kasus ini adalah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan terkait permohonan dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali.Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membolehkan PK lebih dari satu kali.Untuk memperoleh data dalam penulisan studi kasus ini, digunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal dan makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pemberlakuan Pasal 268 ayat (3) Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 268 ayat (3) tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada dasarnya telah mengesampingkan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Diharapkan untuk kedepannya Mahkamah Konstitusi lebih menangani hal-hal yang terkait dengan PK dapat di proses lebih baik lagi, ditujukan ke Mahkamah Agung sehingga aturan mengenai PK lebih spesifik diatur kembali sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud tanpa harus dipersoalkan kembali dalam perkara yang lainnya. Serta hendaknya ada penegasan dalam pengajuan PK terhadap perkara khusus. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=6808 Title A name given to the resource STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource SYAWAL HILMI Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9451 Title A name given to the resource STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, RNDAN LAMBANG NEGARA SERTA, LAGU KEBANGSAAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource CICI AMBIYAPUTRI Description An account of the resource ABSTRAKCICI AMBIYAPUTRI :2015STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU-XII/2014 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BESERTA ALAT KELENGKAPANNYA.Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(iv, 76), pp.,tabl,bibl.,app(Prof. Dr. EDDY PURNAMA S.H., M.Hum.)Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut DPR) adalah salah satu lembaga negara yang keberadaannya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Penguatan lembaga legislatif adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang menjalankan pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. DPR adalah keterwakilan rakyat yang hadir di dalam suatu pemerintahan dalam bentuk tidak lansung (indirect democracy), yang pemilihannya dilakukan secara berkala melalui pemilu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo dan melakukan analisa konsekuensi yuridis terhadapan putusan a quo. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatif dengan tehnik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini mengandalkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk klarifikasi terhadap data-data tersebut juga dilakukan wawancara dengan para nara sumber pakar hukum tata negara. Terhadap kedua data tersebut metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) telah memutuskan menolak semua permohonan untuk seluruhnya. Menurut penelitian yang telah saya lakukan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut baik secara materiil maupun formil cacat hukum karena tidak sesuai dengan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (selanjutnya disebut UU P3), pelanggaran Tata Tertib DPR Tahun 2009-2014 dan bertolak belakang dengan beberapa Putusan MK terkait kewengan Dewan Perwakilan Rakyat serta dan terkait keterwakilan perempuan (affirmative action). Putusan yang dijatuhkan oleh MK merupakan putusan bersifat final dan mengikat. Sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadap putusan tersebut. Penulis berharap DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi dapat membuat beberapa aturan hukum baru untuk mengawasi MK sebagai suatu lembaga negara, putusan-putusan yang telah dikeluarkan, perbaikan adminitrasi dan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15106 Title A name given to the resource STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU-XII/2014 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN RNDEWAN PERWAKILAN RAKYAT BESERTA ALAT RNKELENGKAPANNYA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Teuku Muhammad Iqbal Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13472 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RNNOMOR 20/PUU-XI/2013 TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource SADRUN PINIM Description An account of the resource ABSTRAK(Zainal Abidin. S.H.,M.Si)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan syarat mengajukan gugatan/permohonan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah lembaga Negara. Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 menyatakan, pemohon adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang persengketakan. Bawaslu berpendapat kewenangan konstitusionalnya diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait pembentukan Panwaslu Aceh. Oleh karena itu, Bawaslu menggugat sengketa kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak atau menerima gugatan Bawaslu. Dalam penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pertimbangan hakim Mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 3/SKLN-XI/2013 mengenai kewenangan pembentukan Bawaslu di Provinsi Aceh, dan untuk mengetahui dan mengkaji dampak dari putusan tersebut terhadap pengawasan pemilu di Aceh.Untuk memperoleh data dalam penulisan studi kasus ini, digunakan metode yuridis normatif penelitian kepustakaan (library research), dengan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, peper, serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.Hasil penelitian bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara Nomor 3/SKLN-XI/2013 dengan tidak pertimbangkan permasalahan kewenangan pembentukan Bawaslu Provinsi, yakni Bawaslu Provinsi Aceh, adalah permasalahan yang sangat penting untuk segera diselesaikan karena hal tersebut memiliki pengaruh yang besar pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon dan para Termohon harus memusyawarahkan penyelesaian masalah tersebut dalam rangka segera terbentuknya Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa subjektum litis dan objektum litisnya tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah ditentukan oleh Bawaslu tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sebelum disepakati untuk dibentuk lain. Harus kembali pemahaman hukum itu sendiri secara baik. Sehingga tidak timbul persoalan antara Bawaslu dan DPR Aceh dikemudian hari. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13361 Title A name given to the resource STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RNNOMOR 3/SKLN-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN RNPEMBENTUKAN BAWASLU PROVINSI ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource ISTI MAGHFIRAH Description An account of the resource ABSTRAK ISTI MAGHFIRAH, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR : 08/Pdt.G/2012/PN-BNA 2015 TENTANG WANPRESTASI Falkultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 61) pp., bibl., app. ( Kadriah, S.H., M.Hum) Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan, bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Norma iktikad baik ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian. Pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 08/Pdt.G/2012/PN-BNA tentang wanprestasi, hakim menggunakan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sebagai dasar pertimbangannya dalam menolak seluruh gugatan dari penggugat. Hakim menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang sebagai bukti bahwa para tergugat wanprestasi, dinyatakan batal demi hukum karena pembuatan Akta tidak berdasarkan asas iktikad baik. Terhadap alasan hakim tersebut, putusan hakim mengakibatkan permohonan penggugat terhadap tuntutan wanprestasi tidak dikabulkan. Seharusnya hakim dapat mempertimbangkan penyelesaian tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan para tergugat. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN-BNA tentang wanprestasi, untuk menjelaskan dan mengetahui alasan hakim membatalkan Akta Pengakuan hutang dan untuk menjelaskan dan mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PN-BNA tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dengan cara menentukan kasus dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam studi kasus ini, yaitu mengenai wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 08/Pdt.G/2012/PN-BNA terdapat perbedaan penerapan asas kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam gugatan konvensi, sudah berdasarkan asas kepastian hukum dalam menolak permohonan penggugat terhadap tuntutan wanprestasi, karena pembuatan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 87 Tanggal 30 September 2010, tidak berdasarkan asas iktikad baik. Pertimbangan hakim dalam menolak seluruh permohonan eksepsi oleh tergugat rekovensi/penggugat konvensi, telah mengenyampingkan asas ratio decidendi yaitu putusan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Disarankan agar hakim dalam memberikan putusannya tidak hanya didasarkan pada asas kepastian hukum saja, tetapi dapat benar-benar mampu memutuskan seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Diharapkan kepada hakim dapat menerapkan asas secara seimbang dan harmonis terhadap asas kepastian hukum dan asas keadilan. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14802 Title A name given to the resource STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 08/PDT.G/2012/PN-BNA TENTANG WANPRESTASI Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource MUHAMMAD HAIKAL Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Gugatan pembatalan merek diajukan ke Pengadilan Niaga Medan oleh AbdulAlex Soelysto sebagai pemilik atas merek Kopitiam terhadap merek Kok TongKopitiam milik Paimin Halim. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga MedanNomor: 5/Merek /2010/PN.Niaga.Mdn memutuskan bahwa merek Kok TongKopitiam memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Kopitiam danmemerintahkan agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelaktual membatalkanpendaftaran merek Kok Tong Kopitiam. Pemilik merek Kok Tong Kopitiamkemudian mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut,namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut.Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu menjelaskan pertimbangan hakimMahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemilik merek Kok Tong Kopitiam,akibat hukum dari penggunaan merek terdaftar yang diduga mengandung unsurpersamaan pada pokoknya dan upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik merek KokTong Kopitiam akibat dari pembatalan mereknya yang memiliki persamaan padapokoknya dengan merek Kopitiam.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkajiatau menganalisis bahan hukum primer berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, bahan hukum sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku,pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agungmenolak permohonan kasasi pemilik merek Kok Tong Kopitiam yaitu dikarenakanadanya persamaan pada pokoknya atau kemiripan antara merek Kok Tong Kopitiamdengan merek Kopitiam. Akibat hukum dari penggunaan merek terdaftar yang didugamengandung unsur persamaan pada pokoknya yaitu adanya kepastian hukum yangjelas berkaitan dengan dugaan pihak Kok Tong Kopitiam terhadap Kopitiam danterjadi perbedaan pendapat Hakim (Dissenting Opinion) dalam memutus perkaramerek Kopitiam. Upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik merek Kok TongKopitiam akibat dari pembatalan mereknya yang memiliki persamaan pada pokoknyadengan Merek Kopitiam yaitu mengajukan kasasi dan peninjauan kembali keMahkamah Agung. Namun upaya tersebut telah dilakukan oleh Kok Tong Kopitiamyang dilakukan pembatalan mereknya.Di sarankan kepada pemerintah membuat suatu ketentuan yang baku yangmengatur mengenai kriteria suatu merek terdaftar dapat dibatalkan pendaftarannyakarena telah menjadi istilah milik umum dan Hakim Mahkamah Agung dalammempertimbangkan alasan-alasan Permohonan Kasasi hendaknya lebih teliti terkaitdalam menelaah suatu perkara yang masuk. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14609 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA (SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGGUNAAN MEREK KOPITIAM DI INDONESIA) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource MUHAMMAD HAIKAL Description An account of the resource Gugatan pembatalan merek diajukan ke Pengadilan Niaga Medan oleh Abdul Alex Soelysto sebagai pemilik atas merek Kopitiam terhadap merek Kok Tong Kopitiam milik Paimin Halim. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 5/Merek /2010/PN.Niaga.Mdn memutuskan bahwa merek Kok Tong Kopitiam memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Kopitiam dan memerintahkan agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelaktual membatalkan pendaftaran merek Kok Tong Kopitiam. Pemilik merek Kok Tong Kopitiam kemudian mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut, namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut.Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemilik merek Kok Tong Kopitiam, akibat hukum dari penggunaan merek terdaftar yang diduga mengandung unsur persamaan pada pokoknya dan upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik merek Kok Tong Kopitiam akibat dari pembatalan mereknya yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Kopitiam.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku, pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemilik merek Kok Tong Kopitiam yaitu dikarenakan adanya persamaan pada pokoknya atau kemiripan antara merek Kok Tong Kopitiam dengan merek Kopitiam. Akibat hukum dari penggunaan merek terdaftar yang diduga mengandung unsur persamaan pada pokoknya yaitu adanya kepastian hukum yang jelas berkaitan dengan dugaan pihak Kok Tong Kopitiam terhadap Kopitiam dan terjadi perbedaan pendapat Hakim (Dissenting Opinion) dalam memutus perkara merek Kopitiam. Upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik merek Kok Tong Kopitiam akibat dari pembatalan mereknya yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Kopitiam yaitu mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun upaya tersebut telah dilakukan oleh Kok Tong Kopitiam yang dilakukan pembatalan mereknya. Di sarankan kepada pemerintah membuat suatu ketentuan yang baku yang mengatur mengenai kriteria suatu merek terdaftar dapat dibatalkan pendaftarannya karena telah menjadi istilah milik umum dan Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan alasan-alasan Permohonan Kasasi hendaknya lebih teliti terkait dalam menelaah suatu perkara yang masuk. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14600 Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYARN(SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGGUNAAN MEREK KOPITIAM DI INDONESIA)