1166 10 15608 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource ica asusanti Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9482 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN MEDIS OPERASI BEDAH PLASTIK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource ica susanti Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource ABSTRAKICA SUSANTI, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN2014MEDIS OPERASI BEDAH PLASTIKFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,68) pp, bibl,(Rismawati.,S.H.,M.Hum.)Pasal 69 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat serta tidak ditujukan untuk mengubah identitas danselanjutnyadiaturdenganPeraturanPemerintah. Dokterdalammelakukantindakanoperasibedahplastikharussesuaiketentuanperaturan yang ada, akantetapimasihterdapattindakanoperasibedahplastik yang merugikankonsumen.Tujuandaripenulisaniniuntuk menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan kepada konsumen korban operasi bedah plastik, untuk menjelaskan aspek hukum tentang perbuatan dokter yang bertentangan dengan perundang-undangan, untuk menjelaskan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha. Data yang diperolehdalampenulisanskripsiiniberupa data kepustakaansebagaidata primer denganmempelajariperaturanperundang-undanganterkaitpenulisan,dataskunderdenganmempelajaribukudanbahanbacaan yang adahubungandenganobjek yang ditelitidan data tersier, sebagaibahanpenunjangdi lakukanwawancaradenganyang ahlidibidangnya.Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Perlindungan yang diberikankepadakonsumenoperasibedahplastikmasihkurang optimal dikarenakanbelumdikeluarkannyaPeraturanPemerintahsecarakhususmengaturtentangbedahplastikinisehinggatidakdapatmenutupcelahatas tindakan yang merugikan konsumennantinya.Perbuatan dokter yang bertentangan secara jelas telah diaturdalamUndang-undangKesehatan, Undang-undangpraktikKedokteran, Undang-undangStandartproferiTenagaKesehatanterhadapkewenangandankeahlian yang dimiliki oleh seorang dokterharussesuai yang tertera dipamplet iklan, serta kegiatan menjanjikan bentuk yang nantinya merupakan hasil darioperasibedahplastikharuslahsesuaidenganperaturan yang adadanfaktanya masih ada konsumen yang dirugikan. Sanksi adalah hal yang tepat guna untuk memberi efek jera yang diantaranya denganadannya sanksi perdata dalam KUH Perdata pasal 1365 dan 1366 serta dalam UU Perlindungan konsumen pasal 19 yaitu ganti rugi yang dalam hal ini berupa sejumlah uang dan dilakukan operasi ulang secara gratis, sanksi pidana dalam UU Praktik Kedokteran dan KUH Pidana berupa kurungan penjara serta sanksi administratif dicabutnya izin usaha dan izin paraktik seorang dokter.DisarankankepadaPemerintah agar segeramengeluarkanaturanlebihlanjuttentangoperasibedahplastikini, untukmeminimalisirkerugian yang dapatdideritaolehkonsumenoperasibedahplastiknatinya. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9483 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN MEDIS OPERASI BEDAH PLASTIK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Uswatul Husna Description An account of the resource ABSTRAKUSWATUL HUSNA, PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PASAR YANG DISELESAIKAN DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Majelis Adat Aceh Wilayah Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv, 62) pp. tabl. bibl, (Dr. Mohd. Din, S.H, M.H,.)Penganiayaan merupakan perbuatan pidana dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun di Provinsi Aceh yang merupakan daerah yang bersifat khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai hukum yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia dengan penerapan hukum Islam dan hukum adat. Ketentuan itu tertuang di dalam Qanun Aceh, dengan ketentuan tersebut penyelesaian terhadap tindak pidana dapat diselesaikan melalui peradilan adat dengan musyawarah secara ishlah dan penuh kekeluargaan.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan di Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar, kekuatan hukum penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar dan penerimaaan kedua belah pihak terhadap putusan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan guna memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan Perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan di Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar yaitu mewajibkan kepada pelaku untuk membayar denda dan mengganti seluruh kerugian. Kekuatan hukum penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan di Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar berupa hilangnya penuntutan ke pengadilan. Putusan adat bersifat final dan mengikat kepada kedua belah pihak karena putusan adat lahir dari hasil musyawarah untuk kesepakatan. Penerimaan kedua belah pihak terhadap putusan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar dalam penyelesaian tindak pidana penganiaayaan sangat baik, karena peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian diantara kedua belah pihak. Diharapkan kepada Majelis Adat Aceh untuk menentukan suatu bentuk pidana secara baku dengan standar nilai yang pasti untuk dijadikan pedoman oleh perangkat adat di tingkat gampong dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana. Diharapkan kepada penyelenggara peradilan adat bahwa sebaiknya penetapan putusan adat dibuat secara tertulis untuk lebih mudah diawasi. Diharapkan juga agar salinan putusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan (para pihak), lembaga mukim, dan pihak kepolisian. Diharapkan kepada pelaku jangan mengulangi lagi tindak pidana, dan juga kepada korban supaya tidak melakukan pembalasan lagi di kemudian hari. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=6660 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAANRNDI PASAR YANG DISELESAIKAN DI LUAR PENGADILANRN(SUATU PENELITIAN DI MAJELIS ADAT ACEH WILAYAH ACEH BESAR) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Lucy Angela Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Perlindungan terhadap nasabah debitur perbankan diatur didalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen (nasabah debitur) diatur dalam Pasal 22 ayat 3 huruf (f) Peraturan OJK Nomor: 1/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, dimana didalamnya melarang bank untuk mencantumkan klausula eksenorasi. Perlindungan terhadap nasabah debitur harus menjadi perhatian, terlebih mengenai kenaikan suku bunga, dimana bank berargumentasi bahwa kenaikan suku bunga dikarenakan faktor ekonomis dan juga BI rate. Kondisi ini harus disikapi secara mendalam agar tidak ada yang dirugikan baik nasabah maupun perbankan. Selain itu juga OJK telah mewajibkan perbankan untuk membentuk unit pelayanan pengaduan konsumen sebagai bentuk tanggung jawab bank dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal sengketa yang ditimbulkan oleh para direksi yang membuat kebijakan perubahan terhadap suku bunga, maka kesiapan aturan hukum untuk penyelesaian ini turut diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi nasabah debitur akibat kenaikan suku bunga kredit perbankan dan untuk menjelaskan perlindungan nasabah debitur yang diberikan oleh unit pelayanan pengaduan konsumen di perbankan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode metode penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data kepustakaan. Adapun data yang digunakan, yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah data dikumpulkan, data tersebut diidentifikasi, diolah dan disajikan dalam bentuk tulisan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, yang pertama, kenaikan suku bunga merupakan persoalan yang memerlukan pengaturan tersendiri. Masih adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam kontrak baku membuktikan bahwa bank masih beranggapan kenaikan suku bunga merupakan hal yang wajar demi menjaga stabilitas usaha perbankan. Dilain sisi nasabah debitur merasa dirugikan dengan kenaikan suku bunga. OJK mestinya membentuk aturan khusus dan menjadi pengawas terhadap kenaikan suku bunga, serta menentukan berapa persentase kenaikan maksimal yang dapat dilakukan serta membentuk aturan yang memuat renegosiasi kontrak. Selama ini kenaikan suku bunga diartikan dengan penerapaan klausula eksonerasi, padahal kenaikan suku bunga juga dipengeruhi oleh beberapa faktor salah satunya penentuan BI Rate dan itu berada diluar kendali perbankan. Yang kedua, unit pelayanan pengaduan konsumen dibentuk oleh masing-masing perbankan, namun OJK telah menetapkan standard minimum pelayanan pengaduan termasuk rentang waktu penyelesaian sengketa. Unit pelayanan pengaduan ini, bersifat wajib dibentuk oleh perbankan, namun bagi konsumen tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan terlebih dahulu ke unit tersebut. Putusan unit pelayanan pengaduan berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga apabila nasabah debitur tidak puas, maka bisa diselesaikan melalui litigasi maupun nonlitigasi atau dapat diselesaikan melalui OJK. Dari penelitian ini, disarankan yang pertama, OJK harus mengeluarkan aturan terkait batas maksimal kenaikan suku bunga, sehingga antara bank dan nasabah debitur tidak dirugikan. Kemudian yang kedua, OJK harus segera merevisi aturan mengenai kewajiban bagi konsumen untuk menyelesaikan pengaduan di unit pelayanan pengaduan konsumen serta mengatur secara tegas mengenai keputusan yang dihasilkan, agar putusan yang dihasilkan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14704 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PERLINDUNGAN NASABAH DEBITUR PERBANKAN TERHADAP KENAIKAN SUKU BUNGA KREDIT Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Fitria Ramadhani Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2429 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Muhammad Ikhsan Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9775 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH GERAKAN HEWAN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BESAR) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource e-Journal USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Winarni, Sri; Syiah Kuala University Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014-02-05 Description An account of the resource Text book of chemistry is one of the most common learning sources that used at SMA. In reality, there is still some text book of chemistry at SMA which imprecise the explanation. This is one matter that causes students’ misconception in chemistry concept. For that, it is a need of chemistry text book that gives right explanation towards chemistry concept. Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource application/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://jurnal.unsyiah.ac.id/JBE/article/view/1042 Language A language of the resource ind Publisher An entity responsible for making the resource available Jurnal Biologi Edukasi Relation A related resource http://jurnal.unsyiah.ac.id/JBE/article/view/1042/980 Source A related resource from which the described resource is derived Jurnal Biologi Edukasi; Vol 2, No 1 (2010): Jurnal Biologi Edukasi; 48-53 2085-6725 Subject The topic of the resource Right concept, chemistry, learning sources Title A name given to the resource Perlunya Konsep Kimia Secara Benar Pada Buku Ajar Kimia SMA Type The nature or genre of the resource info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource MAWADDAH UTARI Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14589 Title A name given to the resource PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PIDANA CAMBUK DI KOTA BANDA ACEH DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource FARHANI Description An account of the resource Inti tulisan ini adalah membahas dua masalah klasik yang sangat terkenal di dalamlukisan geometri dimana alat yang diperbolehkan hanya jangka dan mistar tanpaskala. Kedua masalah tersebut adalah membagi tiga sebuah sudut dan menggandakanvolume kubus, yang akan dibuktikan bahwa keduanya mustahil dapat dilukis.Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang keterlukisan dari segitujuh dan segi-10 beraturan. Akan dibuktikan bahwa segi-10 dapat dilukis, sedangkan segitujuhtidak. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menenerjemahkan permasalahangeometri menjadi permasalahan aljabar seperti yang Wantzel lakukan. Setelah itu,dimanfaatkan berbagai topik kajian dalam aljabar terutama tentang lapangan danruang vektor untuk membuktikan keterlukisan masalah lukisan geometri. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13219 Title A name given to the resource PERMASALAHAN LUKISAN GEOMETRI Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource NOVIYANTI SARAPINA Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13910 Title A name given to the resource PERMASALAHAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM KIMIARNDAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYARNDI MAN 3 BANDA ACEHRNDAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA