1165 10 15608 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource muhammad iqbal Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9491 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL (INVESTOR) DI KOTA LHOKSEUMAWE Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource WAN RENI RITANTI Description An account of the resource ABSTRAKWan Reni Ritanti, 2014PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANAFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(vi, 55), pp., bibl., app.Ainal Hadi, S.H.,M.Hum.Adanya kasus yang menyebabkan terampasnya kemerdekaan penyandang disabilitas di luar negerimendorong lembaga PBB yakni UNODC dan lembaga non pemerintahan Law Reform Trust, serta beberapa negara untuk membuat aturan mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya, yang aturan tersebut didasarkan pada konvensi internasional mengenai hak penyandang cacat. Indonesia turut meratifikasi konvensi internasional ini menjadi UU No.19 Tahun 2011, namun pada kenyataannya pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas belum terimplementasi secara menyeluruh.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perlunya dibuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yang dilakukan untuk memperoleh data dengan memanfaatkan literatur seperti peraturan perundang-undangan, bahan kuliah, buku-buku, dan bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan untuk memperoleh data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum ada sehingga dapat mengacu pada UU Pemasyarakatan dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia yang telah ada. Adanya instrumen internasional mengenai perlakuan terhadap tahanan cacat, adanya negara lain yang telah memiliki aturan mengenai penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya, dan adanya kasus penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya di luar negeri turut menjadi faktor yang mendorong perlunya Indonesia untuk membuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya.Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat membuat sebuah aturan khusus bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya demi kepentingan dimasa yang akan datang. Kepada aparat penegak hukum agar memiliki pengetahuan mengenai perlakuan dalam menangani penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8691 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource M. Hafidz Maulana Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9778 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI DALAM SUATU HUBUNGAN KERJA DI KOTA BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Dessy wulandari Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource LKP Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13972 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Ekonomi Subject The topic of the resource FINANCIAL ECONOMICS Title A name given to the resource PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource MUHAMMAD IRFAN Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKRISMAWATI, S.H., M.Hum.Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa setiap Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan label bahasa Indonesia. Permenkes Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional Dan Pendaftaran Obat Tradisional. Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa penandaan yang tercantum pada pembungkusharus berisi informasi harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin. Namun kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan pelanggaran oleh pelaku usaha obat tradisional tanpa berlabel bahasa Indonesia di Kota Banda Aceh.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya produk obat tradisional tanpa label berbahasa Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, upaya hukum dari konsumen yang dirugikan akibat tidak dicantumkannya label berbahasa Indonesia, dan sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk obat tradisional tanpa label berbahasa Indonesia.Untuk memperoleh data dan bahan mengenai permasalahan yang dibahas dilakukan penelitian yang bersifat empiris yaitu memperoleh data secara langsung dan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, melakukan penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan melalui sumber bacaan atau bahan tertulis sebagai acuan yang bersifat teoritis ilmiah.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usahaatas beredarnya produk obat tradisional tanpa label berbahasa Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengalami alergi pada wajah yaituganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan biaya akomodasi bagi konsumen tersebut. Upaya hukum dari konsumen pada kasus beredarnya produk obat tradisional tanpa label bahasa Indonesia adalah penyelesaian sengketa secara mediasi oleh YaPKA dengan memutuskan permasalahan atas komplain konsumen yang dirugikan. Sanksi kepada pelaku usaha akibat mengedarkan obat tradisional yang tidak mencantumkan label berbahasa indonesia yakni sanksi berupa teguran secara lisan, teguran tulisan, dan penyitaan barang dagangan .Disarankan kepada pelaku usaha, dalam menjalankan usahanya mentaati segala aturan yang berlaku, Kepada YaPKA dan BPOM Banda Aceh, agar sering melakukan pengawasan lapangan atas beredarnya obat tradisional tanpa label berbahasa Indonesia, hal ini perlu dilakukan untuk menghidari terjadinya obat tradisional tidak beredar secara meluas di Banda Aceh. PERLINDUNGAN KONSUMEN OBAT TRADISIONAL IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA KEMASANNYA. (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (v, 57).,pp.,tbl.,bibl.app.MUHAMMAD IRFAN.2015 Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14772 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available FakultasHukum Subject The topic of the resource TRADITIONAL MEDICINE CONSUMER PROTECTION- LAW Title A name given to the resource PERLINDUNGAN KONSUMEN OBAT TRADISIONAL RNIMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL RNBERBAHASA INDONESIA PADA KEMASANNYA RN(SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource T. Zikril Fallach Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Pasal 4 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dan juga didalam Pasal 7 huruf a UUPK menetapkan bahwa pelaku usaha wajib untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan informasi kepada konsumen seperti informasi buka 24 jam. Di kota Banda Aceh terdapat 10 SPBU Pertamina yang beroperasi setiap harinya, dan terdapat 6 SPBU yang menerangkan buka 24 jam, namun dalam kenyataannya SPBU tersebut tidak beroperasi sesuai dengan informasi yang tertera, sehingga kekeliruan informasi tersebut merugikankonsumen.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab SPBU tidak beroperasi sesuai informasi yang diberikan kepada konsumen, untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak SPBU terhadap ketidakbenaran informasi buka 24 jam berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk menjelaskan implikasi hukum yang timbul akibat ketidakbenaran informasi yang diberikan kepada konsumen.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang diunduh dari internet yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyebab SPBU tidak beroperasi sesuai dengan informasi yang tertera di pamflet SPBU karena adanya hambatan-hambatan eksternal seperti faktor keamanan, faktor wilayah, faktor manusia, dan faktor budaya. Secara hukum pihak SPBU bertanggung jawab terhadap ketidakbenaran informasi yang disampaikan kepada konsumen. Tanggung jawabnya berupa mendengarkan keluhan-keluhan dari pihak konsumen yang merasa dirugikan atas informasi mengenai buka 24 jam. Dengan adanya keluhan dari pihak konsumen, pihak SPBU akan memperbaiki informasi yang tertera pada pamflet mengenai buka 24 jam. Implikasi hukum yang timbul adalah pihak SPBU telahmelanggar hak-hak konsumen, dan pihak SPBU dapat dikenakan sanksi berupa teguran karena telah memberikan informasi yang keliru.Disarankan kepada pihak SPBU agar memperbaharui informasi yang tertera di pamflet informasi agar tidak menyesatkan konsumen. Dan kepada pemilik SPBU yang berada di Kota Banda Aceh untuk tidak menggunakan pamflet buka 24 jam, karena hanya SPBU yang ada di jalan nasional yang beroperasi selama 24 jam. Dan juga kepada konsumen yang merasa dirugikan dengan informasi tersebut agar melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar pelaku usaha dapat dikenakan sanksi-sanksi, baik administratif maupun sanksi denda. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14711 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource CONSUMER PROTECTION- LAW Title A name given to the resource PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI BUKA 24 JAM (SUATU PENELITIAN DI SPBU KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Twk. Turchamun Dahriansyah Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource penelitian hukum terhadap konsumen mainan anak Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14734 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource CHILDREN TOYS CONSUMER PROTECTION- LAW Title A name given to the resource PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAINAN ANAK TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA ( SUATU PENELITIAN DI BANDA ACEH ) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Nanda Maulina Safira Description An account of the resource ABSTRAKNANDA MAULINA SAFIRA,PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP 2014MAKANAN JAJANAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DAN BORAKS (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv, 63) pp., tabl., bibl., appdx.( RISMAWATI, S.H., M.Hum. )Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa ketentuan keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman dikonsumsi, sehingga terhindar dari kemungkinan cemaran biologis atau kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan disebutkan bahwa bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan diantaranya adalah formalin dan boraks. Pada kenyataannya, di Kota Banda Aceh terdapat masalah dalam mewujudkan perlindungan konsumen terhadap makanan jajanan yang mengandung formalin dan boraks.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap makanan jajanan yang mengandung formalin dan boraks, faktor penyebab tidak berjalannya perlindungan konsumen terhadap makanan jajanan yang mengandung formalin dan boraks, dan upaya mengatasi hambatan perwujudan perlindungan konsumen terhadap makanan jajanan yang mengandung formalin dan boraks.Data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan data primer diperoleh dengan cara mewancarai responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap makanan jajanan yang mengandung formalin dan boraks di Kota Banda Aceh, belum berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012. Faktor penyebab tidak berjalannya perlindungan konsumen terhadap makanan jajanan yang mengandung formalin dan boraks yaitu kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, kurangnya pengawasan, kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi dan kurangnya laporan dari pihak masyarakat.Upaya mengatasi hambatan perwujudan perlindungan konsumen terhadap makanan jajanan yang mengandung formalin dan boraks yaitu penyuluhan hukum, pengawasan, peringatan dan pembinaan.Disarankan kepada instansi pemerintahan seperti Dinas Kesehatan dan BBPOM untuk menambah jumlah petugas serta mengalokasikan dana dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian makanan jajanan sehingga terselenggaranya perlindungan konsumen terhadap makanan jajanan yang mengandung formalin dan boraks. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=10392 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN JAJANANRNYANG MENGANDUNG FORMALIN DAN BORAKSRN(SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Muhammad Marafwansyah Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8884 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUKU DI TOKO BUKU (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource MONARISA SALSABILLA Description An account of the resource ABSTRAKMONARISA SALSABILLA2015PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG DIJUAL SECARA ONLINE DI KOTA BANDA ACEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(v, 52p) pp., bibl.T.HAFLISYAH, S.H., M.HumDalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap terhadap produk atau jasa yang ditawarkannya. Namun pada kenyataannya, masih ada pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap terhadap produk kosmetik yang dijual secara online.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli secara online, bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik secara online, upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar.Sesuai dengan bahan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan gejala yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang sudah diperoleh kemudian disusun untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan diteliti.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwadalam transaksi jual beli secara online ada empat tahap, yaitu: penawaran suatu produk, penerimaan yang dapat dilakukan sesuai penawaran, pembayaran yang dilakukan dengan mentransfer via anjungan tunai mandiri (ATM), dan pengiriman barang. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh undang-undang dengan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian dapat memberikan pengaduan kepada pihak yang terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM ) dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA).Disarankan kepada pelaku usaha untuk dapat mencantumkan notifikasi pada produk kosmetik yang diperjualbelikan agar memudahkan konsumen untuk dapat membedakan produk legal dan produk illegal, kepada konsumen diharapkan untuk dapat teliti sebelum menggunakan suatu produk kosmetik agar dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16420 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG DIJUAL SECARA ONLINE DI KOTA BANDA ACEH