1164 10 15608 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource cut cika amelia Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8084 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource KAMALIA Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15575 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI PADA PEMBELIAN BUKU DENGAN SYARAT YANG DITENTUKAN PENJUAL (SUATU KAJIAN TERHADAP SYARAT BUKU BERSEGEL DAN TIDAK BOLEH DITUKAR) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Sandi Nuranda Putra Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=6857 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource EVENING LABOR-LAW Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PADA MALAM HARI DI BIDANG USAHA JASA WARUNG KOPI (STUDI PADA 3 BIDANG USAHA JASA WARUNG KOPI DI KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Doddy Pratama Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perlindungan tenaga kerja diberikan pada setiap tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja outsourcing. Perlindungan yang diberikan oleh perusahaan berupa perlindungan melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta pada Pasal 17 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Namun pada penerapannya tidak semua tenaga kerja outsourcing pada PT Semen Andalas Indonesia tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2411 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING YANG DI PEKERJAKAN PADA PT. SEMEN ANDALAS INDONESIA KABUPATEN ACEH BESAR Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Nabilla Ummami Kamaruzzaman Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKNABILLA UMMAMI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANGKAMARUZZAMAN,MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFIDI ACEHFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 55)pp., tabl., bibl.(Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum.)Pasal 28B Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan mengenai hak-hak anak yang berarti negara wajib melindungi seluruh hak anak di Indonesia. Negara telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pornografi salah satunya adalah Pasal 16 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Namun masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak diantaranya adalah orang dewasa yang menjadikan anak sebagai objek pornografi. Hal ini dapat dilihat dari angka tindak pidana pornografi terhadap anak di Aceh yang meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dan hambatan-hambatan yang terdapat di dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi.Data yang diperlukan dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui hasil wawancara dengan responden dan informan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan pada proses peradilan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi berupa upaya pembinaan, upaya pendampingan, upaya pemulihan fisik dan mental dan upaya pemulihan sosial. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi terjadi akibat minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, pemahaman lintas sektor yang terlibat dalam proses perlindungan anak yang beragam, sumber daya manusia yang terbatas, belum adanya sistem pembinaan yang tepat untuk mempersiapkan anak ketika kembali ke masyarakat, kurangnya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pornografi dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai yang dapat mendukung setiap proses dari upaya perlindungan anak.Disarankan kepada pemerintah untuk menyediakan sarana serta prasarana yang memadai untuk mendukung proses perlindungan terhadap anak yang mmenjadi korban tindak pidana pornografi, kepada aparat pada beberapa lintas sektor yang terkait agar membuat pemahaman yang sama bahwa ketika anak menjadi korban yang harus dilakukan pertama kali adalah memulihkan kondisi fisik dan mental anak agar anak tidak mengalami trauma dimasa depannya dan kepada orang tua dan masyarkat agar meningkatkan pemahaman mengenai pornografi dan dunia maya sehingga mereka dapat melindungi anak-anaknya dari bahaya pornografi. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15079 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource RISNAWATI Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7267 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN KREDIT BANKRN(SUATU PENELITIAN PADA KANTOR PUSAT OPERASIONAL BANK ACEH DI BANDAACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Cut Maghfirah Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKCUT MAGHFERAH, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP2015KONSUMEN BARANG ELEKTRONIK YANGII I)AKMENCANTUMKANLABELSTANDARISASI NASIONAL INDONESIA WAJIB.Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuaia (v,57)pp,. tabl,. biblvRismawati,S.H.,M.Hum.Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional Pasal 1 angka 13 mengatakan bahwa tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang di bubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia, kemudian pada Pasal 18 angka 1 mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib. Namun dalam praktiknya pelaku usaha tidak beriktikad baik yang dalam hal ini yang memperdagangkan barang elektronik yang tidak mencantumkan label SNI dan merugikan konsumen yang menggunakan barang tersebut.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan yang menggunakan barang yang tidak mencantumkan label, untuk menjelaskan mengenai penyelesaian ganti kerugian terhadap konsumen barang yang tidak mencantumkan label SNI dan untuk menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah jika pelaku usaha tidak mencantumkan label SNI.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang- undangan, karyai Imiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan Konsumen belum berjalan dengan sesuai yang diharapkan karena pelaku usaha yang masih memperdagangkan barang elektronik yang tidak mencantumkan label SNI akibat sanksi yang di berlakukan oleh Pemerintah kurang tegas. Ganti kerugian terhadap konsumen yang di tangani oleh YaPKA dan Disperindag belum terealisasi dengan baik karena hanya bersifat mediasi dengan menggantikan barang yang baru dengan produk yang sama bukan dengan barang yang berlabel SNI. Upaya hukum yang dilakukan oleh Disperindag adalah melakukan pengawasan pasar.Disarankan kepada produsen atau pelaku usaha untuk mengurus sertifikat dan label SNI pada barang elektronik yang diperdagangkan. Disarankan kepada pelaku usaha yang menjual barang elektronik yang tidak mencantumkan label SNI agar mengganti kerugian yang diderita konsumen sesuai dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Disarankan Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan YaPKA diharapkan adanya peningkatan tindakan sosialisasi dan pengawasan. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16470 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG ELEKTRONIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL STANDARISASINASIONAL INDONESIA WAJIB Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource JOHAN ARIFIN NASUTION Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKJOHAN ARIFIN NST, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPKORBAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR DI LINGKUNGAN SEKOLAH (Suatu Penelitian Di Kota Medan)2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v. 60) pp., tabl., bibl.(Ainal Hadi, S.H., M.Hum.)Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengamanatkan mengenai kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelajar di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan. Akan tetapi pada kenyataannya, masih ada anak pelajar yang menjadi korban kekerasan fisik oleh teman-temannya di sekolah, dan terhadap penanganannya sebagai korban kekerasan fisik juga belum maksimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelajar sebagai korban kekerasan fisik antar pelajar di lingkungan sekolah, menjelaskan hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukumnya, serta upaya pencegahan terhadap tindakan tersebut.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelajar sebagai korban kekerasan fisik antar pelajar di lingkungan sekolah, dapat dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID), diantaranya dengan menerima laporan, merahasiakan identitas korban, memfasilitasi dan melayani korban, memberikan konseling, menyegerakan pemulihan kondisi fisik-psikis danmengupayakan agar korban memperoleh ganti kerugian. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukumnya adalah karena korban enggan atau takut melapor, lemahnya pengawasan serta kurangnya kepedulian pihak sekolah. Upaya pencegahannya dilakukan oleh pihak sekolah diantaranya dengan meningkatkan pengawasan terhadap siswa, memberikan pemahaman tentang bahaya dan sanksi bullying. Oleh KPAID dilakukan dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, merekomendasi agar pemerintah daerah segera membuat kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, merekomendasikan agar Sekolah Ramah Anak (SRA) perlu segera dijadikan kebijakan nasional oleh Kemendiknas agar menjadi pedoman bagi setiap sekolah.Disarankan kepada pihak sekolah untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajibannya yang berkaitan dengan perlindungan anak di sekolah. Untuk orang tua atau wali anak agar lebih memperhatikan masalah anak, karena sebagian besar waktu anak ada bersama mereka. Darussalam-Banda aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15657 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Subject The topic of the resource HUMAN RIGHT CRIMINAL LAW Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK RNYANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR DI LINGKUNGAN RNSEKOLAHRN(SUATU PENELITIAN DI KOTA MEDAN) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Fachrizan Hakim Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource ABSTRAKFACHRIZAN HAKIM,2014PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG PETER SAYS DENIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREKFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 62) pp., bibl., app. CUT ERA FITRIYENI S.H., M.Kn Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjamin kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Peter Says Denim merupakan merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI dengan nama pemohon Peter Firmansyah dan nomor pendaftaran IDM000266165 dan telah memiliki perlindungan hukum atas mereknya. Namun dalam prakteknya telah terjadi pelanggaran berupa peniruan atas merek Peter Says Denim sehingga menimbulkan kerugian pada pemilik merek.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap merek dagang Peter Says Denim, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap merek Peter Says Denim, serta upaya hukum yang harus dilakukan untuk melindungi merek Peter Says Denim.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa peraturan perundang-undangan, buku teks, tulisan ilmiah, dan literatur yang diunduh dari internet yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan skripsi ini diketahui bahwa banyak pelanggaran yang terjadi terhadap merek Peter Says Denim di Kota Banda Aceh sampai saat ini pelanggaran ini masih terjadi, faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap merek ini yaitu perekonomian masyarakat yang rendah, life style, minimnya pengetahuan terhadap HKI, produk tiruan Peter Says Denim sangat mudah dipasarkan dikarenakan merek ini merupakan merek terkenal, telah ada design dari merek aslinya, tidak perlu melakukan pendaftaran merek, dan minimnya jumlah counter Peter Says Denim di Kota Banda Aceh. Peter Firmansyah selaku pemilik merek tidak melakukan upaya hukum represif yaitu mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi.Disarankan kepada pemilik merek untuk menambahkan counter Peter Says Denim di setiap provinsi agar pembeli dengan mudah memeperoleh merek Peter Says Denim yang asli. Pemilik merek juga harus melakukan upaya hukum represif agar tidak terjadi pelanggaran atas merek Peter Says Denim, sehingga kejahatan atas HKI di Indonesia akan berkurang dan membantu perekonomian bangsa. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11609 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource TRADEMARKS - LAW Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG PETER SAYS DENIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Rahmadin Putra Pasaribu Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang layak untuk kemanusiaan. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap pekerja khususnya pekerja outsourcing yang masih mendapatkan upah di bawah standar upah minimum, sebagaimana yang terjadi pada sebagian pekerja outsourcing di PT Lafarge Cement Indonesia.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing di PT Lafarge Cement Indonesia dalam pemenuhan upah yang layak, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya upah pekerja outsourcing di PT Lafarge Cement Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pekerja ousourcing di PT Lafarge Cement Indonesia untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja dalam pemenuhan upah yang layak.Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada sebagian pekerja outsosurcing yang belum diberikan upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengusaha tidak membayar upah sesuai dengan upah minimum yang ditentukan oleh Pemerintah Propinsi Aceh. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya upah pekerja outsourcing di PT Lafarge Cement Indonesia disebabkan karena perusahaan menggunakan standar upah minimum tahun 2012, dan tingginya biaya produksi perusahaan outsourcing, selain itu pekerja outsourcing juga mengalami kesulitan dalam mencari pekerja lain, serta kurangnya pemahaman pekerja outsourcing mengenai standar upah minimum regional. Upaya yang dilakukan pekerja menggunakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan mengadakan perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan maka diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.Disarankan kepada pengusaha outsourcing agar menghormati hak-hak pekerja serta melakukan pembayaran upah yang layak kepada pekerja. Kepada pekerja outsourcing agar memahami peraturan mengenai hak-hak dasar sebagai pekerja serta mengetahui prosedur dalam penyelesaian sengketa kerja. Kepada pihak Dinas Tenaga Kerja agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran upah minimum dan juga disarankan untuk memberikan penyuluhan kepada pekerja mengenai hak-hak pekerja dan upaya-upaya yang dapat ditempuh apabila terjadinya sengketa kerja. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=3317 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource OUTSOURCING LABOR LAW Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA(OUTSOURCING) BERKAITAN DENGAN UPAH MINIMUM REGIONAL PADA PT LAFARGE CEMENT INDONESIA(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)