1163 10 15608 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Musdalifah Description An account of the resource Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara perlakuan rizobakteripemacu pertumbuhan tanaman (RPPT) dan varietas cabai merah terhadap perkecambahan danpertumbuhan bibit cabai serta untuk mengetahui efektifitas masing-masing pengaruh perlakuan yangdiberikan. Perkecambahan untuk isolat rizobakteri pada benih cabai merahmenggunakan prosedurstandar. Selanjutnya, bibit cabai merah dipindahkan ke pot plastik dengan media tanam kompos dantanah. Pengamatan pada fase perkecambahan diamati setiap hari, selama 14 hari, sedangkan padafase bibit diamati pada akhir pertumbuhan bibit yaitu 6 minggu setelah pindah tanam. Hasil daripenelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan tanggap pada tiap varietas berbeda tergantung padajenis bakteri yang digunakan. Isolat Actinobacillus suis dan Azotobacter sp. efektif meningkatkanviabilitas dan vigor benih pada varietas Arena dengan potensi tumbuh benih 100% dan indeks vigor68,33%. Sedangkan, isolat Actinobacillus suis, Azotobacter sp., dan Pseudomonas capacia efektifmeningkatkan nilai dari viabilitas dan vigor benih cabai merah dari varietas cabai PM 999 dengannilai secara berturut-turut 93,34%; 95,00%; dan 90,00%. Pada umur bibit 6 minggu setelah pindahtanam, varietas Arena meningkatkan pertumbuhan ketika diberi perlakuan sebelum tanam denganisolat A. Suis, Azotobacter sp., dan P. Capacia. Pertumbuhan bibit dari varietas PM 999 meningkatketika diberi perlakuan sebelum tanam dengan isolat P.capacia. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11433 Title A name given to the resource PERLAKUAN RIZOBAKTERI PEMACU PERTUMBUHAN TANAMAN (RPPT) TERHADAP VIABILITAS DAN VIGOR BENIH SERTA PERTUMBUHAN BIBIT PADA DUA VARIETAS CABAI MERAH (CAPSICUM ANNUUM L.) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Afriana Ratu Marjarengga Description An account of the resource ABSTRAKAfriana Ratu Marjarengga,PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI KOTA BANDA ACEH2014Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58) pp,. tabl,. bibl., app.T. Haflisyah, S.H., M.Hum.Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 dan perubahannya Nomor 924/Menkes/SK/VII/1996 menyatakan bahwa produsen atau pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan. Hal ini agar memberikan perlindungan kepada konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan. Namun kenyataannya di Kota Banda Aceh masih banyak ditemukan produk makanan kemasan yang beredar tanpa labelisasi halal.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap beredarnya produk makanan kemasan tanpa labelisasi halal di Kota Banda Aceh, akibat hukum terhadap produsen bagi yang tidak mencantumkan labelisasi halal, dan upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi beredarnya produk makanan kemasan tanpa labelisasi halal.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Kota Banda Aceh masih banyak produsen atau pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya perlindungan yang diberikan oleh instansi terkait dalam melindungi konsumen terhadap beredarnya produk makanan kemasan tanpa labelisasi halal. Selain itu, tidak adanya akibat hukum yang diberikan kepada produsen atau pelaku usaha mengakibatkan produsen atau pelaku usaha tidak segera mengurus sertifikasi dan labelisasi halal. Upaya hukum selama ini telah banyak dilakukan oleh pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang. Namun faktor biaya dan syarat-syarat serta proses yang lama membuat pengeluaran sertifikat dan label halal membutuhkan biaya dan waktu yang juga lama sehingga produsen atau pelaku usaha enggan mengurusnya.Disarankan kepada produsen atau pelaku untuk memperhatikan hak konsumen muslim. Kepada pihak terkait agar melakukan pengawasan yang ketat, memberikan akibat hukum bagi yang tidak mencantumkan label halal, dan segera menetapkan standar biaya untuk pengurusan sertifikasi dan labelisasi halal. Disarankan kepada konsumen untuk lebih peduli dengan makanan yang halal, sebab merupakan suatu ibadah dalam Islam. Disarankan agar pemerintah lebih serius menangani masalah pencantuman label halal ini dan proaktif dalam menjalankan kewajibannya. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=7044 Title A name given to the resource PERLINDUGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI KOTA BANDA ACEH Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource NURLAILA Description An account of the resource ABSTRAKNURLAILA, PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA 2015 TERHADAP PEKERJA BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENANT on ECONOMIC, SOCIAL and CULTURAL RIGHTS (Kasus Home Industri Tangerang, Banten)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi,53), pp., bibl. Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum Sophia Listriani, S.H., LLMInternational Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESR) merupakan salah satu the international bill of human right yaitu tanpa memperhatikan apakah suatu negara telah secara formal mengadopsi secara khusus dokumen tersebut, hak-hak yang termaktub dalam dokumen tersebut telah mencapai status sebagai hukum kebiasaan Internasional (customary international law). Di dalam ICESR tepatnya dalam Pasal 7 sampai 10 mengatur mengenai hak-hak pekerja secara umum, yaitu mengatur tentang perlindungan hak atas pekerjaan, pengupahan, kebebasan berserikat, liburan, pembatasan jam kerja yang layak serta perlindungan sosial lainnya. Hak-hak pekerja ini seharusnya dilindungi oleh Indonesia tetapi negara belum mampu menjamin perlindungan hak-hak pekerja ini scera efektif seperti pada kasus Home Industri Kuali, Tangerang, Banten. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hak-hak ICESR dalam pemenuhan hak-hak pekerja dalam kasus Home Industri kuali, Tangerang, Banten serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak pekerja.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis mormatif yang menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari instrument hukum internasional dan kemudian disusun dalam suatu karya ilmiah dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Pengolahan data dan analisis data yaitu menggunakan pendekatan metode kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat secara maksimal melindungi hak-hak pekerja walaupun sudah ada aturan mengenai ketenagakerjaan tapi pada prakteknya aturan tersebut masih belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan banyak faktor, antara lain kurangnya pengawasan ketenagakerjaan, masalah ekonomi dan minimnya pendidikan. Tetapi dalam hal ini Indonesia telah melakukan upaya pemenuhan hak dengan mengadili kasus pelanggaran hak pekerja ini menggunakan hukum nasional Indonesia.Disarankan agar Indonesia dalam mengadili memperhatikan kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku di samping itu mengadakan pengawasan maksimal dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak-hak pekerja lainnya. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=13043 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA INDONESIA BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENANT ON ECONOMIC,RNSOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (ICESR)(KASUS HOME INDUSTRI TANGERANG, BANTEN) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Darma Putra Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) penggunaan program komputer (software) menjadi meningkat, namun pelanggaran hak cipta program komputer oleh masyarakat pun meningkat. Akibat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya sebagai kepentingan pribadi, bahkan untuk tujuan komersial. Yang menggunakan untuk kepentingan komersial adalah para pelaku usaha dalam bisnis warung Internet (warnet). Hal ini melanggar dari ketentuan UUHC Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa program komputer merupakan Ciptaan yang dilindungi.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perlindungan hak cipta sistem operasi dalam bisnis warnet, faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum hak cipta program komputer sistem operasi dan tindakan pencipta atau pemegang hak cipta dan pihak terkait dalam melindungi hak cipta atas program komputer sistem operasi dalam bisnis warnet.Data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Dalam hal ini diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian bebrbentuk responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan tulisan ilmiah para ahli hukum.Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat penggunaan sistem operasi Windows palsu masih banyak ditemukan dalam bisnis warnet di Banda Aceh. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan hak cipta yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pengawas dan tingkat kesadaran hak cipta yang kurang dari pihak pelaku usaha sendiri.Disarankan kepada para pihak yang terkait di dalam penggunaan sistem operasi Windows dalam bisnis warnet untuk saling menghargai hak cipta pihak lain sehingga di dalam penggunaan ciptaan tersebut tetap menggunakan yang asli sesuai UUHC. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8226 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource COPYRIGHT - LAW Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER SISTEM OPERASI PADA BISNIS WARUNG INTERNET (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Mauidhatul Atfal Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAK MAUIDHATUL ATFAL,PERLINDUNGAN HAK CIPTA 2014 SINEMATOGRAFI DALAM INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi, 60), pp., bibl.(SANUSI BINTANG, S.H., M.L.I.S.,LL.M.)Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara tegas menyebutkan bahwa ciptaan sinematografi dilindungi. Namun dalam kenyataannya pelanggaran terhadap ciptaan ini masih terjadi, dimulai dengan cara-cara konvensional seperti pembuatan kaset bajakan, hingga pelanggaran dengan menggunakan teknologi modern seperti internet.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelanggaran hak cipta sinematografi yang beredar dalam internet berdasarkan UUHC, upaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di dalam internet dan proses penyelesaian secara perdata.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dimana kajian utamanya adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan di dukun dengan data non-hukum berupa hasil wawancara dengan narasumber di kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta sinematografi dalam internet dilakukan dalam tiga bentuk yaitu perbanyakan ciptaan secara ilegal, Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan pembentukan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan berkenaan dengan hak cipta, sosialisasi, serta penutupan situs ilegal. Upaya pencipta adalah memberikan himbaun kepada masyarakat untuk tidak mengunggah atau mengunduh ciptaan hasil pelanggaran hak cipta. Proses penyelesaian sengketa hak cipta berdasarkan UUHC dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara perdata melalui jalur litigasi mengharuskan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan kepengadilan niaga. Sedangkan penyelesaian secara non-litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang berbentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan lainnya.Disarankan agar pemerintah berperan aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta dengan membentuk peraturan pelaksanaan dari UUHC yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hak cipta dalam dunia cyber, menyediakan SDM yang mengerti permasalahan perlindungan hak cipta dan kepada pencipta untuk mengawasi ciptaannya dan mengambil langkah untuk penyelesaian sengketa di dalam dan/atau di luar pengadilan. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=11939 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DALAM INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Leny Novianti Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Description An account of the resource Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2444 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource CARVING COPYRIGHT - LAW Title A name given to the resource Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ukiran Bermotif Pinto Aceh Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource TRISNO NAZLI SYAPUTRA Description An account of the resource ABSTRAKTrisno Nazli Syaputra,PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUWARSA DI SWALAYAN2014(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi, 59) pp,. tabl,. bibl., app.T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur sejumlah hak konsumen dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Begitu juga dalam Pasal 90 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengenai setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar yaitu pangan yang sudah kadaluwarsa. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha swalayan di Banda Aceh.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran produk pangan kadaluwarsa di swalayan, tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan kadaluwarsa dan tindakan hukum apa yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan di lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan kadaluwarsa di swalayan Kota Banda Aceh sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 4 UUPK mengenai hak-hak konsumen. Hal ini dikarenakan masih saja ditemui produk pangan kadaluwarsa sehingga dapat merugikan konsumen. Adapun tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen antara lain menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, meminta maaf, mengembalikan uang dan mengganti produk baru. Sedangkan tindakan hukum yang dilakukan instansi terkait seperti Disperindag, YaPKA, dan juga BBPOM terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa di swalayan antara lain berupa sosialisasi, pengawasan, razia, memusnahkan produk, dan membuat surat pengaduan ke polisi atau BPSK, serta yang paling berat mencabut izin swalayan.Disarankan kepada pelaku usaha agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya haruslah mematuhi segala peraturan dan prosedur yang berlaku. Kepada konsumen agar lebih teliti dalam memilih produk, serta memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Kepada Disperindag, YaPKA, dan juga BBPOM agar melakukan pengawasan secara rutin dan perlu diterapkan sanksi yang tegas seperti pencabutan izin usaha. hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8404 Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUWARSA DI SWALAYANRN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource FINNY OKTARI HARAHAP Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKFinny Oktari Harahap,PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA YANG TIDAK DISERTAI PETUNJUK PENGGUNAAN DALAM BAHASA INDONESIA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) 2015Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi, 71) pp,. tabl., bibl,.app.T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Banda Aceh.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, faktor penyebab masih beredar dan upaya pemerintah dalam menangani produk telematika dan elektronika yang tidak disertai petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk telematika dan elektronika yang tidak disertai petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia yaitu upaya preventif berupa sosialisasi dan upaya represif berupa mediasi, konsiliasi dan mengajukan gugatan di Pengadilan. Adapun faktor penyebab beredarnya produk telematika dan elektronika yang tidak disertai petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia yaitu faktor tingginya permintaan pasar, faktor kurangnya kesadaran hukum dan faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah. Upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut yaitu melakukan pengawasan dan sosialisasi melalui media massa dan elektronik.Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) agar penyelesaian terhadap sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi, meningkatkan pengawasan terhadap masuk dan beredarnya produk telematika dan elektronika, meningkatkan sosialisasi dan membuat media pengaduan konsumen secara efektif kepada masyarakat agar lebih cerdas dan teliti dalam membeli produk telematika dan elektronika, serta kepada pelaku usaha agar dalam menjalankan usahanya tidak mengabaikan hak-hak konsumen. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14566 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource TELEMATICS AND ELECTRONIC PRODUCTS CONSUMER PROTECTION- LAW Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA YANG TIDAK DISERTAI PETUNJUK PENGGUNAAN DALAM BAHASA INDONESIARN(SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource NOVILIA SRI REZKI WAHYUNI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource NOVILIA SRI REZKI WAHYUNI,PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(iv, 61), pp., tabl., bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan bahwa bagi saksi dan korban suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum, termasuk dalam hal ini korban kejahatan kesusilaan. Namun dalam pelaksanaannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh perlindungan terhadap korban belum berjalan sebagaimana mestinya.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh adalah sebagai berikut; merahasiakan nama korban untuk tidak diekspos, memberikan pendampingan hukum,menjalani proses penyidikan dan persidangan secara tertutup, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban adalah aparat penegak hukum kurang berspektif terhadap korban, korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya,kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum tentang perlindungan saksi dan korban, kurangnya fasilitas dan sarana pendukung, serta terbatasnya sumber daya manusia aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan adalah meningkatkan sumber daya manusia aparat penegak hukum,meningkatkan jumlah polisi wanita, mengupayakan korban memperoleh ganti kerugian, menyediakan sarana dan fasilitas pendukung ysng dibutuhkan guna mempermudah korban dalam proses peradilan, dan memberikan serta meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan UU Perlindungan Saksi dan Korban kepada masyarakat.Disarankan Kepada aparat penegak hukum agar dapat mengupayakan pemberian perlindungan secara maksimal walaupun dalam kondisi yang serba terbatas guna mewujudkan perlindungan terhadap korban tindak pidana termasuk kejahatan kesusilaan secara maksimal. Kepada korban kejahatan kesusilaan atau tindak pidana lainnya agar segera melapor apabila mengalami atau menjadi korban kejahatan karena saat ini telah ada ketentuan yang dapat digunakan sebagai payung hukum guna menuntut perlindungan bagi korban termasuk korban kejahatan kesusilaan. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=4102 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBANRNTINDAK PIDANA KESUSILAANRN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEULABOH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource NOVILIA SRI REZKI WAHYUNI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2014 Description An account of the resource NOVILIA SRI REZKI WAHYUNI, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(iv, 61), pp., tabl., bibl.Ainal Hadi, S.H., M.Hum.Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan bahwa bagi saksi dan korban suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum, termasuk dalam hal ini korban kejahatan kesusilaan. Namun dalam pelaksanaannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh perlindungan terhadap korban belum berjalan sebagaimana mestinya.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh adalah sebagai berikut; merahasiakan nama korban untuk tidak diekspos, memberikan pendampingan hukum,menjalani proses penyidikan dan persidangan secara tertutup, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban adalah aparat penegak hukum kurang berspektif terhadap korban, korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya,kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum tentang perlindungan saksi dan korban, kurangnya fasilitas dan sarana pendukung, serta terbatasnya sumber daya manusia aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan adalah meningkatkan sumber daya manusia aparat penegak hukum,meningkatkan jumlah polisi wanita, mengupayakan korban memperoleh ganti kerugian, menyediakan sarana dan fasilitas pendukung ysng dibutuhkan guna mempermudah korban dalam proses peradilan, dan memberikan serta meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan UU Perlindungan Saksi dan Korban kepada masyarakat.Disarankan Kepada aparat penegak hukum agar dapat mengupayakan pemberian perlindungan secara maksimal walaupun dalam kondisi yang serba terbatas guna mewujudkan perlindungan terhadap korban tindak pidana termasuk kejahatan kesusilaan secara maksimal. Kepada korban kejahatan kesusilaan atau tindak pidana lainnya agar segera melapor apabila mengalami atau menjadi korban kejahatan karena saat ini telah ada ketentuan yang dapat digunakan sebagai payung hukum guna menuntut perlindungan bagi korban termasuk korban kejahatan kesusilaan.ABSTRAK2013 Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=4114 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBANRNTINDAK PIDANA KESUSILAANRN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEULABOH)