PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
ABSTRAK RONY PAHALA SILABAN,PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI TEMBAK2014DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAHFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v,60)pp.,bibl. (Mukhlis, S.H.,M.Hum.)Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia mengatur kewenangan tindakan Diskresi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah tembak di tempat, karena dalam menghadapi tersangka yang bersifat kondisional dan membahayakan nyawa anggota Kepolisian serta masyarakat. Kepolisian dituntut untuk segera mengambil tindakan, dimana tindakan diambil sesuai dengan penilaiannya sendiri. Namun dalam pelaksanaan tembak di tempat telah sesuai atau tidak dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku, karena dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP dikenal asas praduga tidak bersalah bagi tersangka.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan diskresi terhadap keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian dan untuk menjelaskan penerapan tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian dikaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang. Data penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang tembak di tempat terhadap tersangka dilihat dari aspek hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan ditarik suatu kesimpulan.Prosedur tembak ditempat pada Pasal 48 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa petugas kepolisian harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas, memberi perintah untuk berhenti; mengangkat tangan; dan meletakkan senjata, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi, memberikan tembakan peringatan yang selanjutnya tembak ditempat oleh petugas kepolisian apabila cara tersebut tidak dipatuhi oleh tersangka. Pasal 48 huruf a menegaskan bahwa petugas Kepolisian wajib memahami dan menerapkan prinsip penegakkan hukum yaitu legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Apabila ketiga unsur dapat terpenuhi maka asas praduga tak bersalah dapat dikesampingkan oleh petugas Kepolisian. Jika ditemukan penyalahgunaan tindakan diskresi di atur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b.Disarankan kepada setiap Pejabat Kepolisian untuk mengawasi tindakan tembak di tempat agar tidak bertentangan dengan aturan hukum dengan cara meningkatkan sumber daya manusia anggota Kepolisian berupa pembinaan mental, pengembangan kekuatan personil, peningkatan kualitas pendidikan, lebih mengutamakan tindakan pencegahan serta didukung dengan sarana prasarana yang menunjang agar tugas yang diterima dan dilakukan secara tepat dan benar.
PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA PADA RNBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN RNPELATIHAN PROVINSI ACEH
PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI ACEHOleh: EriyantiNIM: 0909200050127Komisi Pembimbing:1.Prof. Dr. Cut Zahri Harun, M. Pd.2.Prof. Dr. Murniati, AR, M. Pd.AbstrakTotal Quality Management (TQM) merupakan sistem manajemen yang mengangkat mutu sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Sedangkan produktivitas adalah perbedaan antara jumlah pengeluaran dan masukan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dapat dihitung dengan membagi jumlah pengeluaran dengan hasil yang telah dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program kerja BKPP Aceh, penerapan TQM dalam meningkatkan produktivitas kerja, dan kendala yang dihadapi pegawai BKPP Aceh dalam menerapkan konsep TQM. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Prosedur analisis data adalah reduksi data, display data, dan verifikasi. Sedangkan subjek penelitian adalah kepala badan, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian, sekretaris, dan karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program kerja BKPP Aceh antara lain: (a) melakukan need assessment terhadap kegiatan tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan standar kebutuhan pada tahun berikutnya, (b) memfungsikan sejumlah pegawai yang kreatif, terampil, loyal, dan bertanggungjawab, (c) memprioritaskan kegiatan yang mendesak dan sesuai dengan realisasi anggaran, (d) merumuskan program dengan gambaran teknis pelaksanaan, (e) memeriksa sejumlah dokumen yang menjadi syarat pelaksanaan kegiatan, dan (f) melaksanakan kegiatan setelah adanya persetujuan dari pimpinan; (2) Penerapan TQM dilakukan dengan: (a) mengarahkan uraian tugas masing-masing pegawai, (b) membatasi perjalanan dinas dan pengadaan sarana perkantoran, (c) meningkatkan kinerja pengawai dan memberikan tunjangan prestasi kerja yang pantas, dan (d) memperbaharui aturan dan teknik kerja kepada seluruh pegawai; dan (3) Kendala yang dihadapi karyawan BKPP Aceh antara lain: (a) sedikitnya pegawai yang sudah berpendidikan S2, deskripsi kerja belum mengarah pada spesifikasi kerja, dan belum ada evaluasi tentang dampak Diklat bagi peningkatan kualitas aparatur PNS, dan (b) penyerapan anggaran realisasi program belum maksimal dan belum ada standar kompetensi khusus untuk setiap jabatan di SKPA termasuk Kabupaten/Kota.Kata kunci: TQM, dan Produktivitas Kerja.
PENERAPAN UNIVERSAL PRECAUTIONS OLEH PERAWAT PELAKSANA DI RUANG RAWAT INAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PEMERINTAH ACEH TAHUN 2014
Universal precautions atau kewaspadaan umum harus dilaksanakan oleh perawat saat kontak dengan darah dan cairan tubuh pasien. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial pada pasien maupun perawat itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan universal precaution oleh perawat pelaksana di ruang rawat inap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Pemerintah Aceh. Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif dengan desain cross sectional study. Teknik simple random sampling dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner terhadap 44 responden. Hasil penelitian didapat bahwa penerapan universal precautions oleh perawat pelaksana berada pada kategori kurang (52,3%). Sedangkan masing-masing subvariabel yaitu penerapan cuci tangan oleh perawat pelaksana pada kategori baik (54,5%), penerapan penggunaan alat pelindung diri oleh perawat pelaksana pada kategori baik (61,4%), penerapan penanganan kecelakaan kerja oleh perawat pelaksana pada kategori kurang (52,3%), dan penerapan pengelolaan limbah oleh perawat pelaksana pada kategori kurang (68,2%). BLUD RSIA perlu mengadakan pelatihan khusus untuk perawat pelaksana serta menambah media petunjuk berupa poster bergambar prosedur universal precautions di ruangan guna meningkatkan pemahaman perawat pelaksana terhadap prosedur universal precautions terutama prosedur penanganan kecelakaan kerja dan pengelolaan limbah.Kata kunci: universal precautions, perawat pelaksana
PENERAPAN VALUE ENGINEERINGRNRNPADA PEKERJAAN BANGU NAN BAWAHRNRNPENGGANDAAN JEMBATAN LAMNYONG BANDA ACEH
PENERAPAN VALUE ENGINEERING PADA PEKERJAAN BANGUNAN BAWAH PENGGANDAAN JEMBATAN LAMNYONG BANDA ACEH Oleh JOHNNERI FERDIAN NIM : 1309200060016 Komisi Pembimbing: 1. Dr. Ir. M. Isya, MT 2. Dr. Hafnidar A. Rani, ST. MM ABSTRAK Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menentukan struktur bawah Penggandaan Jembatan Lamnyong dengan memberikan biaya yang paling ekonomis tetapi tetap memenuhi ketentuan kekuatan yang telah disyaratkan atau tanpa menghilangkan nilai dan fungsi dari bangunan tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode value engineering (rekayasa nilai), yaitu analisis yang berorientasi pada fungsi untuk mengevaluasi perencanaan proyek konstruksi dari hasil pekerjaan. Analisis ini memiliki pendekatan sistematis dan terarah dalam mengevaluasi objek yang ditinjau. Hal ini menjadi salah satu ciri spesifik dan kelebihan dari analisis value engineering. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan value engineering untuk menganalisis metode pelaksanaan konstruksi pada proyek pembangunan jembatan konvensional berkonstruksi beton. Evaluasi yang dilakukan adalah pelaksanaan pekerjaan sipil pada bangunan bawah konstruksi jembatan yaitu pada struktur pondasi. Pada analisis value engineering terdapat beberapa tahap melaksanakan value engineering yaitu dengan tahap informasi kemudian dilanjutkan dengan cara mengidentifikasi biaya mulai dari biaya tertinggi sampai dengan biaya terendah dan menggunakan tabel grafik hukum pareto kemudian dilanjutkan pada tahap kreatif dengan menggunakan metode cost/worth dan tahap terakhir yaitu tahap rekomendasi. Dari hasil penerapan value engineering desain awal dengan harga Rp. 72,486,508,196.71 kemudian dilakukan beberapa alternatif yaitu alternatif I diperoleh harga sebesar Rp. 40,616,598,222.56 atau penghematan yang diperoleh sebesar 43.97% pada alternatif II Rp. 41,699,143,562.9 atau penghematan yang diperoleh 42.47 % dan alternatif III Rp. 41,243,208,716.9. Penghematan yang diperoleh sebesar 43.10 %. Pemilihan struktur bawah jembatan dengan value engineering ini disarankan sebaiknya dilakukan pada awal proyek untuk mengoptimalkan penghematan biaya proyek sehingga lebih baik sesuai dengan tujuan value engineering itu sendiri. Kata Kunci : Bangunan bawah jembatan, value Engineering, Jembatan Lamnyong, struktur pondasi
PENERAPANMODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER PADA MATERI PENYESUAIAN MAKHLUK HIDUP DENGAN LINGKUNGAN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI KELAS V SDN 13 BANDA ACEH
Penertiban Spanduk di Lingkungan Kampus Unsyiah
Sejumlah spanduk yang terpasang di depan gedung Gelanggang Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ditertibkan oleh petugas keamanan kampus, Selasa, 4 Oktober 2016.
Khairulsyah, staf administrasi keamanan Unsyiah mengatakan bahwa, spanduk yang akan dipasang wajib menyematkan logo universitas, kebijakan tersebut diakuinya telah lama berlaku dan sudah disosialisasikan.
PENETAPAN KOMODITAS UNGGULAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PENETAPAN KOMODITAS UNGGULAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN Di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Oleh:Hazairin / Agribisnis UnsyiahABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk mengetahui komoditas unggulan sub sektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan mengetahui strategi pengembangan komoditas unggulan sub sektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat Daya, ditinjau dari analisis SWOT. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Purposive Sampling. dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang mengembangkan komoditas sektor perkebunan. Objek penelitian adalah komoditas unggulan sektor perkebunan, di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, komoditas sub sektor perkebunan yang menjadi komoditas unggulan sub sektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu komoditas Pala, dan komoditas Kakao. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai total rata-rata produksi komoditas sub sektor perkebunan Pala dengan perolehan nilai produksi Location Quotient lebih dari angka satu yaitu LQ= 18,06, dan komoditas sub sektor perkebunan Kakao, dengan perolehan nilai produksi Location Quotient lebih dari angka satu yaitu LQ= 2,2 Strategi pengembangan komoditas unggulan sub sektor perkebunan pala dan kakao di Kabupaten Aceh Barat Daya, menggunakan strategi S-O yaitu suatu strategi yang bersifat Agresif, artinya pengembangan komoditas unggulan sub sektor perkebunan pala dan kakao sangat dimungkinkan untuk terus meningkatkan pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.Kata Kunci: Komoditas unggulan, Pengembangan sub sektor perkebunanSUPERIOR TRADE GOODS ESTABLISHMENT AND SUB DEVELOPMENT STRATEGY SECTORALLIES PLANTATION AT REGENCY ACEH BARAT DAYA By :Hazairin/Agribusiness UnsyiahABSTRACTTo the effect research is subject to be knowing sectors superior trade goods horticultural at Aceh Barat Daya regency, and knows superior trade goods development strategy horticultural sector at regency Aceh Barat Daya, sighted from SWOT analysis. Samples taking method in observational it is utilize methodics Purposive is sampling. With consideration that Aceh Barat Daya regency constitutes one of regency at province Aceh that develop horticultural sector trade goods. Observational object is all side that is mixed up in trade goods development sectorally plantation at Aceh Barat Daya regency. Result, Observational object is sector superior trade goods horticultural, at Aceh Barat Daya Regency. which is Nutmeg trade goods, and Cacao's trade goods. It can be seen from count result assesses total trade goods production average sub sectorally Nutmeg plantation with derived production rate Location Quotient more than number one which is LQ= 18,06, and sub trade goods sectorallies Cacao's plantation, with production rate acquisition Location Quotient more than number one which is LQ=2,2. Developmental strategy subs superior trade goods sectorally nutmeg plantation and cacao at Aceh Barat Daya regency, utilizing strategy so which is a strategy that get character Aggressive, its mean is developmental subs superior trade goods sectorally nutmeg plantation and Cacao really being enabled for continually increase growth and reaches for maximal ala progress. Keyword: Commodity superior, Development sectorallies plantation
PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2013
Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa pemberitahuan DPRK kepada KIP Kabupaten/ kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota. Kenyataannya di Kota Subulussalam proses tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam telah sesuai menurut hukum, dan untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penetapan tahapan dan jadwal pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013.Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, hasil risalah rapat dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan penelitian yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan tahapan dan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 tanpa pemberitahuan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang tidak sesuai dengan Pasal66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam menginginkan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam dilaksanakan pada tahun2015 setelah selesainya agenda nasional pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam menginginkan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam dipercepat yang dilaksanakan pada tahun 2013.Disarankan kepada Komisioner Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam agar dalam melakukan proses penetapan dan jadwal pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam periode selanjutnya harus benar-benar melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota.
PENETUAN MODEL KECEPATAN 1D GELOMBANG P BERDASARKAN DATA ARRIVAL TIME GEMPABUMI DI WILAYAH BARAT ACEH
Di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya, sebuah tenda berukuran 10 x 4 meter berdiri tegak, menjadi pusat pemulihan dan harapan di tengah bencana. Papan informasi yang penuh data, potongan gambar aksi, hingga kotak-kotak peralatan medis tersusun rapi di dalamnya, menciptakan nuansa kesiapan Posko Satgas Bencana Senyar Universitas Syiah Kuala (USK), Sabtu, 6 Desember 2025. Kerja-kerja kemanusiaan di tenda itu menjadi perhatian utama saat Rektor USK, Prof. Marwan, hadir menyapa tim. Senyum para dokter, perawat, dan relawan -meski tersisa lelah- menyambut orang nomor satu di kampus tersebut.