MEKANISME DAN PERANAN KREDIT PROGRAM POLA LINKAGE DALAM RANGKA MENCAPAI FINANCIAL INCLUSION PADA PT. BANK ACEH KANTOR PUSAT
MEKANISME DISTRIBUSI BERAS MISKIN OPK/RASKINRNPADA PERUM BULOG DIVRE ACEH
KESIMPULAN DAN SARAN1. KesimpulanDari hasil penelitian dan pengamatan terhadap MEKANISME DISTRIBUSI BERAS MISKIN OPK/RASKIN PADA PERUM BULOG DIVRE ACEH, maka dicoba menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran dan pembahasan yang telah dilakukan antara lain:a.Kegiatan penyaluran mempunyai peranan sangat penting selain bertujuan untuk melayani kebutuhan konsumen, juga menjaga kestabilan harga, maka sangat diperlukan pengaturan dan pelaksanaan yang tepat dalam menjalankan penyaluran beras miskin (raskin).b.Program beras miskin (raskin) merupakan salah satu program penyelamatan khusus bagi keluarga yang rawan akan pangan dengan kebijakan pemerintah yang mempunyai tujuan untuk peningkatan ketahanan pangan bagi keluarga yang kurang mampu.2. Saran-sarana.Perlu dilakukan penambahan personil yang kompeten dalam bidang akuntansi yang dapat meringankan tugasdalam melakukan mekanisme distribusi terhadap kegiatan yang dilakukannya.b.Perlu adanya suatu mutasi karyawan dalam periode tertentu untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kecurangan, sehingga bila timbul penyelewengan segera diketahui dan diatasi serta tidak terjadi terlalu lama.
MEKANISME MUTASI FINANSIAL PENSIUN PNS PADA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG BANDA ACEH
MEKANISME PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING YANG DILAKUKAN GURU PEMBIMBING DALAM MENGATASI MASALAH SISWA DI SEKOLAHRN(SUATU PENELITIAN DI SMP NEGERI 6 BANDA ACEH)
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN PADA KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI ACEH
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
MEKANISME PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEHRN(SUATU PENELITIAN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH)
ABSTRAKFAHRUN NISA,MEKANISME PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH2015(Suatu Penelitian Pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 60) pp., tabl., bibl. (Prof. Dr. HUSNI JALIL, SH., M.Hum)Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 312 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulai tahun anggaran baru, apabila aturan tersebut tidak terlaksana maka baik kepala daerah maupun DPRD akan dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayar hak-hak keuangannya selama 6 (enam) bulan. Namun, dalam prakteknya proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) selalu terlambat setiap tahun termasuk penetapan APBA tahun 2015 dan sampai saat ini tidak adanya sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibat keterlambatan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penyusunan APBA, alasan yang menyebabkan keterlambatan pembahasan dan penetapan RAPBA dan sanksi yang diberikan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Aceh dalam mengatasi permasalahan yang dimaksud.Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyusunan RAPBA mulai terganggu atau terlambat pada saat KUA-PPAS disepakati sehingga berdampak terhadap seluruh siklus mekanisme penyusunan hingga tahap penetapan. Alasan keterlambatan ini disebabkan perangkat anggota dewan terlambat terbentuk dan tidak bisa dilakukan pembahasan dan juga terdapat alasan-alasan politik dalam pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif, sanksi yang didapatkan oleh anggota eksekutif maupun legislatif yaitu hanya ditahan hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan hingga ditetapkannya APBA, dan dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh belum cukup maksimal sehingga juga berpengaruh terhadap pembangunan daerah.Disarankan kepada Pemerintahan Aceh agar untuk tahun anggaran selanjutnya dapat mengikuti kalender anggaran sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Aceh sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan-kepentingan politik. Disarankan agar antara Gubernur dan DPRA membuat suatu komitmen berupa perjanjian mengenai penyusunan anggaran agar bisa tepat waktu.
MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN IURAN RNBPJS KETENAGAKERJAAN
MEKANISME PEMBAYARAN PENSIUN MELALUI ELEKTRONIK DAFTAR PEMBAYARAN (E-DAPEM)RNPADA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG BANDA ACEH
MEKANISME PEMBERIAN BANK GUARANTI(GARANSI)PADA PT.BANK ACEH KANTOR PUSAT OPERASIONAL BANDA ACEH