LAPORAN PERANCANGAN STUDIO TUGAS AKHIR JAR 801 SEMESTER GENAP TAHUN 2013/2014
LAPORAN REKTOR PADA SIDANG TERBUKA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JADI KE-S7 UNIVERSITAS SYIAH KUALA
LAPORAN REKTOR ,SIDANG TERBUKA, HARI JADI KE-S7, UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pertamina, Prof. Akhmaloka, Ph.D., PIt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, M. Si., sebagai Ketua Dewan Penyantun Universitas Syiah Kuala; Jajaran Anggota Forum Komunikasi Pimpinan (FORKOMPINDA) Daerah Aceh; Pemangku Wali Nanggroe; Pejabat Sipil dan Militer; Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; Rektor ',,-, Universitas Malikussale~; Rektor Universitas Teuku Umar; Rektor Universitas Samudera; Rektor Institut Seni Budaya indonesia (ISBI) Aceh, Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe; para Rektor PTS di Provinsi Aceh; Anggota Senat beserta seluruh Keluarga Besar Universitas Syiah Kuala; I<etua Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua DPM dan MPM Universitas Syiah Kuala; Para mahasiswa, serta hadirin dan hadirat sekalian yang kami muliakan.
Laporan Rektor pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Ke 56 Universitas Syiah Kuala
Peningkatan pelayanan akademik utamanya bertumpu peningkatan mutu kualitas pelayanan di semua program studi yang ada di universitas syiah kuala
LAPORAN REKTOR PADA RAPAT SENAT TERBUKA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JADI KE-53 UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Pidato ini disampaikan oleh Rektor Unsyiah Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng. pada acara memperingati hari jadi ke-53 Universitas Syiah Kuala
LAPORAN REKTOR PADA RAPAT SENAT TERBUKA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JADI KE-55 UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Dies Natalis ke-55 Universitas Syiah Kuala
Laporan ini disampaikan oleh Rektor Unsyiah Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng. pada acara memperingati hari jadi ke-55 Universitas Syiah Kuala
LARANGAN PENGGUNAAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI METODE RNPERANG DALAM SUATU KONFLIK BERSENJATARN(ANALISIS TENTANG PERTIKAIAN BERSENJATA DI BAGIAN TIMUR KONGO BERDASARKAN RNPROTOKOL TAMBAHAN I 1997)
ABSTRAKAKMALIA LARANGAN PENGGUNAAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI METODE PERANG DALAM SUATU KONFLIK BERSENJATA (Analisis Tentang Pertikaian Bersenjata di Bagian Timur Kongo Berdasarkan Protokol Tambahan I 1997) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi, 65) pp., app., bibl.(Dr. Mahfud, S.H., M.H.)Hak para kombatan untuk memilih metode dan tata cara dalam berperang dibatasi oleh berbagai aturan dasar hukum humaniter internasional tentang perilaku permusuhan (conduct of hostalities) dan aturan tentang perlindungan terhadap korban dalam konflik bersenjata. Kebanyakan aturan tersebut terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Kongo merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I, oleh karena itu wajib melaksanakan semua ketentuan yang terdapat dalam aturan tersebut. Akan tetapi, para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata Kongo telah menggunakan kekerasan seksual sebagai metode perang.Penulisan skripsi ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana hukum humaniter internasional mengatur tentang larangan penggunaan kekerasan seksual sebagai salah satu metode perang dan bagaimana perlindungan penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata internasional dalam kaitannya dengan penggunaan kekerasan seksual sebagai salah satu metode perang.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berkaitan dengan larangan penggunaan kekerasan kekerasan seksual sebagai metode perang dalam suatu konflik bersenjata internasional. Data sekunder diperoleh melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I 1977 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional melarang penggunaan kekerasan seksual sebagai salah satu metode perang melalui aturan tentang larangan penggunaan alat dan metode perang yang menyebabkan cedera yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Namun aturan tersebut masih sangat umum dan tidak jelas, sehingga sulit untuk menentukan jenis senjata dan metode perang yang dapat menyebabkan cedera yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Akan tetapi, tindakan kekerasan seksual terhadap penduduk sipil merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, karena dalam Konvensi Jenewa disebutkan bahwa penduduk sipil harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, dan segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan. Selain itu, berdasarkan prinsip pembedaan (principle of distinction) serangan terhadap penduduk sipil adalah dilarang. Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi kasus kekerasan seksual serta mengadili pelaku dengan standar hukum internasional. Para kombatan harus dibekali dengan hukum humaniter internasional, di samping itu para korban berhak menerima kompensasi dan mendapat akses kesehatan yang baik
Larvicide of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) from Ipomoea pes-caprae (Solanales: Convolvulaceae)
Late post partum hemorrhage - causes and defining aspects: Case series in Zainoel Abidin General Hospital, Banda Aceh, Indonesia
Improving skill and knowledge in making a diagnosis and management of late post partum hemorrhage.Globally, more than half a million women die annually due to pregnancy and childbirth. Bleeding causes 28% of the direct causes of maternal deaths and remains the most common cause of maternal death. In developing countries, several countries have maternal mortality ratio over 1000 women per 100,000 live births, and WHO statistics illustrates that 25% of maternal deaths resulting from post partum hemorrhage, which counted more than 100,000 maternal deaths per year. Postpartum hemorrhage can be divided into 2 types: early postpartum hemorrhage, which occurs within 24 hours of delivery, and late postpartum hemorrhage, which occurs 24 hours to 6 weeks after delivery. Most cases of postpartum hemorrhage, greater than 99%, are early postpartum hemorrhage. Notably, most women are still under the care of their delivering provider during this time. But a few are considered late postpartum hemorrhage. Here we presented case series consisted of two cases with late postpartum hemorrhage. Both of them enrolled in Zainoel Abidin General Hospital OBGYN emergency ward as an outpatient post c-section patient. The first case was a 38 years old Indonesian women, Parity 4, post-cesarean section that comes with hypovolemic shock and post partum hemorrhage and foul smelling lochia. Six days after treatment the patient is discharged with good condition with abnormalities found in the form of disturbances of uterine contractions and uterine infection. The second case was a 19 years old, parity 1, post-Caesarean section 120 days ago for CPD indication that comes with recurrent bleeding after the operation. Curettage of the endometrium was then done to the patient in Bireun Hospital prior to the Zainoel Abidin General Hospital, but the bleeding persisted. Patients were then treated for 10 days and discharged with good condition with a diagnosis of abnormal uterine bleeding. With many women delivering outside of hospitals and early postpartum hospital discharge being a growing trend, postpartum hemorrhage that presents to the emergency department may be either early or late. Late post partum hemorrhage though a minority still poses great risk to maternal health. Key management of both early and late HPP are rapid assesment and diagnosis of conditions, restoration of blood volume and simultaneously search for the cause. HPP diagnosis is confirmed by observing the amount of bleeding and the patient's clinical symptoms. Management of HPP requires teamwork and a systematic yet comprehensive management
Proceedings of The Annual International Conference, Syiah Kuala University - Life Sciences & Engineering Chapter; Vol 1, No 1 (2011): Life Sciences