119 10 10403 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Rizqi Nurul Fadhilah Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Undang - Undang tersebut juga mengatur tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun dalam kenyataanya masih banyak kasus pemburuan gading gajah yang belum dapat diselesaikan.Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melukai dan membunuh gajah, hambatan dalam melakukan pencegahan kejahatan tindak pidana melukai dan membunuh gajah, dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana melukai dan membunuh gajah.Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan mewawancarai responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan bahwa faktor-faktor terjadinya tindak pidana melukai dan membunuh gajah di kabupaten Aceh Jaya disebabkan oleh adanya faktor gangguan gajah, faktor adanya permintaan pasar atau faktor ekonomi, dan faktor penegakan hukum yang belum maksimal. Hambatan dalam melakukan pencegahan pelanggaran tindak pidana melukai dan membunuh gajah adalah terbatasnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas, terbatasnya anggaran keuangan dan kurangnya sarana dan prasarana. Usaha yang ditempuh dalam mencegah terjadinya tindak pidana melukai dan membunuh gajah yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif.Disarankan kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan denda dengan jumlah yang besar, kepada WWF dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya satwa liar untuk dilindungi, dan kepada masyarakat agar tetap menjaga dan melindungi terhadap satwa liar yang dilindungi. Banda Aceh Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource SKR Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14890 Language A language of the resource id Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Subject The topic of the resource ELEPHANT KILL CRIMINAL LAW Title A name given to the resource TINDAK PIDANA MELUKAI DAN MEMBUNUH GAJAH DI KABUPATEN ACEH JAYA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource LAILAN SURURI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKLAILAN SURURI,2015PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(v,56), pp, tabl, bibl. (NURHAFIFAH, S.H., M.Hum.)Ketentuan Pidana Pasal 480 (KUHP) tentang tindak pidana penadahan memuat dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. Tindak pidana penadahan merupakan perbuatan pertolongan jahat atau bersengkongkol sebagaimana perbuatan tersebut diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Penegakan hukum khususnya penyidik Kepolisian dalam hal penyidikan menemukan kesulitan dalam melacak pelaku penadahan dan begitu pula hakim didalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku penadahan masih terbilang ringan yang memungkinkan menjadi salah satu penyebab meningkatnya pelaku penadahan disetiap tahunnya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua, upaya penegakan hukum dan upaya penanggulangan, dan hambatan-hambatan dalam penanggulangannya. Data yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh secara yuridis empiris yaitu melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan pendapat para sarjana yang berkenaan dengan masalah yang di teliti.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum khususnya dari pihak Kepolisian masih mengalami kesulitan dalam melacak pelaku penadahan dan masih terdapatnya kekurangan sarana maupun prasarana dalam hal penanggulangan. Disamping itu hakim dalam mengadili belum mampu memberikan efek jera maupun kemanfaatan yang berasaskan tujuan hukum. Upaya penanggulangan dari pihak Kepolisian diantaranya ialah melakukan penertiban maupun razia di jalan raya, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan upaya penanggulangan dari pihak masyarakat ialah dengan cara memasang alat pengaman pada kendaraan bermotor dan menghindari kelalaian yang mengakibatkan timbulnya pencurian yang berakhir pada tindak pidana penadahan. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian diantaranya ialah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya sarana maupun prasarana dari pihak Kepolisian.Disarankan dari pihak Kepolisian agar dapat meningkatkan lagi sarana dan prasarana maupun penyuluhan kepada masyarakat di pedalaman desa, begitupun hakim agar memberikan hukuman sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku penadahan. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14889 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource HERI WANFITRA Description An account of the resource ABSTRAKTanah yang tersedia di alam sering tidak dapat langsung digunakan karena secara alamiah tanah memiliki sifat-sifat fisis dan mekanis tertentu yang terbatas. Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang tanah untuk mengetahui sifat-sifatnya dengan teliti sehingga akan menjamin stabilitas suatu konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai California Bearing Ratio (CBR) yang diperoleh dari laboratorium dengan nilai CBR yang diperoleh berdasarkan Indeks Plastisitas. Tanah yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri. Dalam penelitian ini, sampel tanah diambil dari tiga titik yang berbeda di lokasi tersebut. Tanah tersebut menurut klasifikasi AASHTO tergolong jenis tanah berlempung dengan simbol kelompok A-6 dengan nilai GI (group index) adalah 14 sampai 17. Menurut USCS termasuk golongan tanah lempung anorganik dengan plastisitas rendah sampai sedang yang disimbolkan CL dengan indeks plastisnya pada sampel tanah 1 PI=15,38%, tanah 2 PI=17,71% dan tanah 3 PI=18,88%. Hasil pengujian proctor didapat nilai Optimim Moisture Content (OMC) adalah pada sampel tanah 1 ?opt = 15,00%, tanah 2 ?opt = 13,69% dan pada tanah 3 ?opt = 12,87 dengan berat isi kering pada masing-masing tanah adalah pada sampel tanah 1 ?dmaks = 1,80 gr/cm3, tanah 2 ?dmaks = 1,57 gr/cm3 dan tanah 3 ?dmaks=1,57 gr/cm3. Hasil pengujian CBR dari ketiga sampel menunjukkan bahwa pada sampel tanah 2 memiliki nilai CBR tertinggi yaitu 10,86%. Dengan demikian nilai CBR dari hasil pengujian laboratorium lebih besar dari pada nilai CBR berdasarkan Indeks Plastisitas.Kata kunci; California Bearing Ratio (CBR), Indeks Plastisitas, Klasifikasi tanah Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14884 Title A name given to the resource PERBANDINGAN NILAI CBR LABORATORIUM DAN BERDASARKAN INDEKS PLASTISITAS PADA TANAH DESA REUKIH DAYAH KECAMATAN INDRAPURI Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Tiana Aurora P Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14882 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERIRNAMUNTAI NOMOR : 32/PID.B/2014/PN.AMT TENTANG TINDAKRNPIDANA PENGANIAYAAN Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Akmalia Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKAKMALIA LARANGAN PENGGUNAAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI METODE PERANG DALAM SUATU KONFLIK BERSENJATA (Analisis Tentang Pertikaian Bersenjata di Bagian Timur Kongo Berdasarkan Protokol Tambahan I 1997) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi, 65) pp., app., bibl.(Dr. Mahfud, S.H., M.H.)Hak para kombatan untuk memilih metode dan tata cara dalam berperang dibatasi oleh berbagai aturan dasar hukum humaniter internasional tentang perilaku permusuhan (conduct of hostalities) dan aturan tentang perlindungan terhadap korban dalam konflik bersenjata. Kebanyakan aturan tersebut terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Kongo merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I, oleh karena itu wajib melaksanakan semua ketentuan yang terdapat dalam aturan tersebut. Akan tetapi, para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata Kongo telah menggunakan kekerasan seksual sebagai metode perang.Penulisan skripsi ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana hukum humaniter internasional mengatur tentang larangan penggunaan kekerasan seksual sebagai salah satu metode perang dan bagaimana perlindungan penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata internasional dalam kaitannya dengan penggunaan kekerasan seksual sebagai salah satu metode perang.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berkaitan dengan larangan penggunaan kekerasan kekerasan seksual sebagai metode perang dalam suatu konflik bersenjata internasional. Data sekunder diperoleh melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I 1977 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional melarang penggunaan kekerasan seksual sebagai salah satu metode perang melalui aturan tentang larangan penggunaan alat dan metode perang yang menyebabkan cedera yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Namun aturan tersebut masih sangat umum dan tidak jelas, sehingga sulit untuk menentukan jenis senjata dan metode perang yang dapat menyebabkan cedera yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Akan tetapi, tindakan kekerasan seksual terhadap penduduk sipil merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, karena dalam Konvensi Jenewa disebutkan bahwa penduduk sipil harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, dan segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan. Selain itu, berdasarkan prinsip pembedaan (principle of distinction) serangan terhadap penduduk sipil adalah dilarang. Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi kasus kekerasan seksual serta mengadili pelaku dengan standar hukum internasional. Para kombatan harus dibekali dengan hukum humaniter internasional, di samping itu para korban berhak menerima kompensasi dan mendapat akses kesehatan yang baik Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14881 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource LARANGAN PENGGUNAAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI METODE RNPERANG DALAM SUATU KONFLIK BERSENJATARN(ANALISIS TENTANG PERTIKAIAN BERSENJATA DI BAGIAN TIMUR KONGO BERDASARKAN RNPROTOKOL TAMBAHAN I 1997) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource MAHDI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKMAHDI, OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH TIMURFakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala(v, 63)., pp., bibl.,( Cut Era Fitriyeni., S.H., M.Kn. )Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Timur mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Adapun target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2014 dit etapkan Rp. 300.754.007.-, sedangkan realisasi yang diperoleh yaitu Rp. 627.965.569.-. Walaupun target yang ditetapkan tercapai namun berdasarkan data menunjukkan pajak terutang sangat tinggi yaitu Rp. 2.198.721.406.-.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Aceh Timur tahun 2014 memenuhi target yang ditetapkan sejumlah Rp. 300.754.007.-, namun kiranya perlu ditingkatkan lagi target penerimaan PBB-P2 mengingat masih tingginya pajak terutang yaitu sejumlah Rp. 2.198.721.406.-. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah kendala internal meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki, masih banyaknya kesalahan data subjek dan objek pajak dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) pengelola PBB-P2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 yaitu melakukan sosialisasi, koordinasi dengan pihak Camat, Keuchik untuk memverifikasi data wajib pajak dan melakukan himbauan kepada wajib pajak untuk taat membayar pajak PBB-P2.Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur agar menerapkanpelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan, petugas pemungutan dan sarana dan prasarana serta pengawasan yang maksimal. Dalam rangka menghadapi hambatan kesalahan data subjek dan objek pajak agar meningkatkan koordinasi dengan pihak Camat, Keuchik di Kabupaten Aceh Timur untuk memverifikasi data wajib pajak. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14880 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN RNPERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) UNTUK RNMENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH RNDI KABUPATEN ACEH TIMUR Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource CUT VIONA Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource ABSTRAKTujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh surplus/defisit, jenis pemerintah daerah dan perubahan anggaran terhadap sisa anggaran. Populasi penelitian adalah 497 (empat ratus Sembilan puluh tujuh) pemerintahan daerah kabupaten/kota se Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) tahun pengamatan, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, dan yang memenuhi kriteria disertakan sebagai unit sampel sejumlah 63 (enam puluh tiga). Data kuantitatif yang dipergunakan pada penelitian ini adalah laporan tahunan realisasi (LRA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) surplus/defisit berpengaruh terhadap sisa anggaran (2) jenis pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa anggaran (3) perubahan anggaran berpengaruh terhadap sisa anggaran Kata Kunci: Surplus/Defisit, Jenis Pemerintah Daerah, Perubahan Anggaran, Sisa Anggaran, APBD, APBD-P, LRA. Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14879 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Ekonomi Title A name given to the resource PENGARUH SURPLUS/DEFISIT, JENIS PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN TERHADAP SISA ANGGARAN PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource RAHMIATI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14878 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERKAIT HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PUTUSAN ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource RIFKA SAFIRA Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14877 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas Hukum Title A name given to the resource PENERAPAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2031K/PID.SUS/2011 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ETD USK Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Mujiburrahman Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Description An account of the resource Banda Aceh Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14876 Publisher An entity responsible for making the resource available Fakultas mipa Title A name given to the resource ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM KEAMANAN PADA HOTSPOT SISTEM CAPTIVE PORTAL FREERADIUS DAN SISTEM MIKROTIK DI JURUSAN INFORMATIKA FMIPA UNSYIAH